Setjen Kemenkeu usul anggaran tambahan Rp263,67 miliar untuk 2026

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp263,67 miliar agar menjadi Rp32 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.

Alokasi pagu indikatif Setjen Kemenkeu TA 2026 yang telah dialokasikan hingga saat ini sebesar Rp31,74 triliun, dan pagu tanpa Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp27,8 triliun.

“Total kami usulkan tambahan sebesar Rp263,67 miliar, yaitu kami usulkan, pertama, untuk menambah program koordinasi program direktif dari Presiden, khususnya yang mendukung penerimaan negara dan penguatan kerja sama internasional, yaitu sebesar Rp29,2 miliar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin.

Selanjutnya ialah pemenuhan tambahan kebutuhan dasar operasional kantor sebagai dampak reorganisasi dan kebijakan baru Rp77,25 miliar, kehumasan Kemenkeu untuk mendukung kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp14,35 miliar, lalu pengembangan inisiatif kolaborasi layanan bersama kantor Kemenkeu di daerah dengan optimalisasi ruang kerja yang sudah ada dengan penyediaan sarana dan pra sarana sebesar Rp20 miliar.

Kemudian juga melanjutkan proses konstruksi gedung bangunan yang tertunda sebelumnya Rp59,8 miliar, penanganan dan penyelesaian perkara keuangan negara Rp4 miliar, peningkatan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu Rp10,5 miliar, dan pemenuhan sarana pendukung kerja pegawai sebesar Rp48,79 miliar.

“Dana yang kami sampaikan tersebut kami tunjukkan untuk mendukung 6 kegiatan utama yang sudah kami sebutkan sebelumnya yaitu pengelolaan keuangan, BMN (Barang Milik Negara), dan umum; SDM dan organisasi komunikasi dan informasi publik, pelayanan di bidang legislasi dan advokasi, kemudian pengelolaan risiko dan pengawasan internal, serta pelaksanaan special mission,” ungkap dia.

Mengacu usulan total dana tersebut, pihaknya disebut akan menggunakan anggaran untuk mendanai kegiatan utama yang dilaksanakan oleh 13 satuan kerja (satker) dengan 89 ouput kegiatan, termasuk tiga ouput yang mendukung prioritas nasional. Ketiga sasaran itu adalah mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal, pengendalian dan pengawasan internal bernilai tambah serta pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang efektif.

Berdasarkan jenis belanja, usulan pagu Setjen Kemenkeu sebesar Rp32 triliun dibagi untuk belanja pegawai Rp27,22 triliun, belanja barang Rp4,61 triliun, serta belanja modal Rp0,17 triliun. Adapun secara fungsi, terdiri dari fungsi pelayanan umum Rp28,07 triliun dan fungsi pendidikan Rp3,39 triliun.

Sebagai BLU di bawah Setjen Kemenkeu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp3,93 triliun dengan rincian belanja beasiswa Rp2,92 triliun, operasional manajemen Rp349,13 miliar, dana abadi (DA) penelitian Rp111 miliar, DA Kebudayaan (KB) Rp200 miliar, serta DA Perguruan Tinggi (PT) Rp350 miliar.

Target layanan yang didanai LPDP pada tahun 2026 adalah beasiswa sebanyak 14.160 orang, riset 42 proyek, DA PT 23 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), serta DA KB sebanyak empat program utama yang mencakup fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.