Sejarah panjang perjalanan TNI berawal dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Sedangkan cikal bakal TKR sendiri dibentuk pada 23 Agustus 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Melansir beragam sumber, pembentukan pasukan keamanan ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia setelah merdeka dari Jepang.
Saat itu berada di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) yang ada di tiap daerah. Ide untuk membuat sebuah wadah militer dalam bentuk tentara nasional pun mulai muncul. Ide itu dirasa perlu untuk meningkatkan fungsi BKR menjadi lebih luas.
Kebutuhan pembentukan TKR dilatarbelakangi oleh situasi mendesak karena kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia. TKR pun menjadi angkatan perang pertama yang dibentuk oleh Pemerintahan Indonesia.
Mantan Perwira KNIL Mayor Oerip Soemohardjo ditunjuk untuk menjadi Kepala Staf TKR dan mengkoordinasikan keberadaan TKR. Oerip Soemohardjo pun mendirikan Markas Besar Umum di Yogyakarta sebagai markas tertinggi TKR.
1890 – Asteroid 300 Geraldina ditemukan oleh Auguste Charlois
300 Geraldina adalah asteroid sabuk utama yang ditemukan Auguste Charlois pada 3 Oktober 1890 di Nice, Prancis.
1965 – 7 Mayat Pahlawan Revolusi ditemukan di Lubang Buaya
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Tjakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung.
Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani; Mayor Jenderal Raden Soeprapto; Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono; Mayor Jenderal Siswondo Parman; Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan; Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo; serta Lettu Pierre Andreas Tendean.
Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965.
Sebanyak 20 siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG). Video sejumlah siswa dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo viral usai diunggah laman Instagram @jktnewss.
“Dari 20 siswa tersebut, lima orang sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mendapatkan pengobatan,” tulis laman Instagram @jktnewss dikutip, Rabu (1/10/2025).
Menanggapi peristiwa dugaan keracunan MBG di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengaku baru mendengar informasi tersebut. Ia enggan berkomentar banyak ihwal kasus dugaan keracunan MBG.
“Oh, saya belum tahu ya. Saya baru mendengar sekarang. Kalau saya komentar nanti salah,” kata Pramono di Taman Bugar Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam program penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya 0,00017 persen di seluruh Indonesia.
Hingga kini sudah hampir menyentuh angka 30 juta penerima manfaat dari program MBG. Meski begitu, Prabowo menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyampaikan pernyataan tajam terhadap Israel. Kekejaman zionis Israel terhadap anak-anak dan perempuan Palestina di Gaza akan terukir dalam sejarah dunia.
Pembunuhan terhadap hampir 66.000 warga Palestina di Gaza akan dikenang selama beberapa generasi, bahkan berabad-abad.
“Gaza mengerikan. Mereka membunuh ibu hamil, bayi yang baru lahir, remaja, laki-laki dan perempuan, orang sakit dan orang miskin. Bagaimana ini bisa dilupakan? Tidak akan terlupakan mungkin selama berabad-abad,” kata Mahathir seperti dilansir Al Jazeera, Senin (29/9/2025).
Perang di Gaza sebagai genosida yang setara dengan pembunuhan Muslim selama perang di Bosnia pada awal 1990-an. Kemudian serupa dengan pembunuhan Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Mahathir heran mengapa Israel, yang pernah mengalami genosida, justru berbalik melakukan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan terdapat anak di bawah umur yang menjadi tersangka pengeroyokan yang menyebabkan satu ojol tewas dalam demonstrasi di Makassar akhir Agustus lalu.
“Penganiayaan terhadap sopir ojek yang diteriaki Intel dan dipukuli berama-ramai sampai meninggal dan salah satu yang memukul itu adalah anak berusia 14 tahun,” kata Yusril di Kantor Kumham Imipas pada Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, anak tersebut sempat ditahan polisi. Namun, kini telah dipulangkan ke orang tuanya dengan tetap berstatus sebagai tersangka.
“Jadi tidak mungkin Kepolisian akan melepaskan yang bersangkutan atau membebaskan karena memang dia terlibat dan dengan sadar melakukan penganiayaan, pemukulan, tindak kekerasan terhadap sopir ojek itu sampai meninggal dunia,” ujarnya.
Terkait peristiwa tersebut, Yusril mengaku sudah menemui keluarga korban. Dari pertemuan itu, Yusril menyatakan keluarga korban belum berkenan menerapkan restorative justice.
“Kita tahu bahwa restoratif justice tidak mungkin dapat dilakukan apabila pihak keluarga korban tidak dapat menerima perdamaian yang ditengahi oleh aparat penegak hukum,” ucapnya.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan keprihatinannya terhadap insiden keracunan yang dialami anak-anak setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia pun meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut, maraknya kasus keracunan makanan ini bertentangan dengan tujuan MBG, yakni untuk menyehatkan anak-anak dengan meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa. HNW pun mengingatkan bahwa konstitusi memerintahkan negara untuk melindungi anak-anak.
“Namun disayangkan sekali, ribuan anak justru menjadi korban keracunan akibat mengonsumsi makanan MBG yang sebagiannya bermasalah,” kata HNW dalam keterangannya yang dikutip Kamis (25/9/2025).
Kendati demikian, HNW mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan MBG. Hal ini ditujukan untuk memastikan masa depan generasi Z maupun Alpha, yang merupakan generasi penerus bangsa.
“Maka pemerintah melalui BGN sebagai penyelenggara MBG, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal, dan akuntabel,” terang HNW.
“Agar berhentilah kasus keracunan itu, dan sukseslah program MBG sebagaimana diprogramkan semula,” tambahnya.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menegaskan, UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2), maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jelas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan mereka.
Inggris mengganti penamaan Palestina pada peta resmi Timur Tengahnya.
Inggris telah menggambar ulang peta Timur Tengahnya dengan menandai “Negara Palestina” menggantikan istilah “Wilayah Palestina yang Diduduki”. Langkah ini dilakukan setelah Perdana Menteri Keir Starmer pada Minggu, 21 September 2025, mengumumkan pengakuan resmi London atas kenegaraan Palestina.
Pembaruan ini tersebar di seluruh situs web Kementerian Luar Negeri Inggris, mulai dari imbauan perjalanan hingga daftar kedutaan dan peta regional, demikian dilaporkan Shafaq.
“Menghadapi meningkatnya kengerian di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga peluang perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer pada Minggu.
Britania Raya, bersama dengan Kanada, Australia, dan Portugal, mengumumkan pengakuan atas negara Palestina pada Minggu, sementara Spanyol, Irlandia, dan Norwegia sebelumnya telah melakukannya pada awal tahun ini. Beberapa negara Barat dan Uni Eropa lainnya, termasuk Prancis, diperkirakan akan menyusul mengumumkan pengakuan pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini.
Kadang kita merasa lelah, seolah bangsa ini berjalan dari satu kegaduhan ke kegaduhan lain, tanpa henti.
Namun, riak yang terjadi sejatinya bukan hanya keributan tanpa makna. Ia adalah cermin yang memperlihatkan masalah mendasar yang belum selesai: ketidakadilan, korupsi, ketimpangan, hingga kurangnya ruang dialog. Jika mau jujur, riak adalah “alarm sosial” yang mengingatkan kita bahwa ada yang harus dibenahi.
Ada pendekatan yang menarik untuk membaca situasi saat ini, yaitu appreciative inquiry (AI). Pendekatan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat sisi negatif dari sebuah masalah, tetapi juga menggali kekuatan dan peluang di baliknya.
Melalui pendekatan AI, kita diajak untuk melihat sisi lain dari setiap riak. Alih-alih hanya menyoroti sisi gelapnya, AI mengajarkan kita untuk menggali kekuatan, menemukan peluang, dan mengubah riak menjadi energi positif bagi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dan tangguh untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia.
Sebagai cermin
Setiap riak pastinya lahir dari sebab. Ketika masyarakat gaduh soal korupsi, itu adalah cermin keresahan terhadap lemahnya integritas pemimpin. Saat publik gaduh soal ketidakadilan, itu adalah tanda bahwa ada suara yang belum didengar. Dan ketika kebijakan menimbulkan perdebatan, itu menandakan ruang demokrasi masih hidup.
Dengan kacamata apresiatif, riak dapat kita maknai sebagai alarm sosial. Ia bukan sekadar keributan tanpa makna, melainkan sinyal bahwa bangsa ini masih memiliki energi untuk peduli, bersuara, dan berjuang menyelesaikan pekerjaan rumah bersama.
Di tengah dinamika tersebut, ada nilai-nilai positif yang terus muncul di masyarakat Indonesia, yaitu tentang solidaritas sosial, keberanian bersuara dan ketangguhan bangsa.
Dalam banyak peristiwa, kita bisa melihat betapa kuatnya kepedulian rakyat terhadap kondisi bangsa ini. Riak-riak yang muncul itu juga menandakan bahwa masyarakat tidak diam, tetapi ingin memperjuangkan keadilan.
Kita juga menjadi saksi betapa tangguhnya bangsa ini, meski berulang kali diterpa konflik, selalu mampu bangkit dan melanjutkan langkahnya.
Inilah modal sosial yang sering kali terabaikan di balik riuh riak yang menimpa bangsa ini, terutama pada beberapa pekan terakhir ini.
Menenun harapan
Dari pengalaman menghadapi masalah tersebut, lahirlah harapan akan Indonesia yang lebih tenang, adil, dan bermartabat. Harapan tentang kepemimpinan yang bersih dan berintegritas, tentang masyarakat yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan, dan tentang kebijakan publik yang lahir dari dialog, bukan dominasi.
Inilah saatnya memberi ruang bagi para pemimpin yang kredibel dan berkarakter untuk tampil di panggung strategis bangsa, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di institusi negara dan BUMN. Kita perlu melampaui praktik balas jasa, dan mulai menempatkan kapasitas serta integritas sebagai syarat utama kepemimpinan.
Kita juga perlu membangun masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, mengutamakan persatuan, dan melihat nilai tambah dari keragaman budaya, agama, dan pandangan.
Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau warga Kota Pagar Alam mengecek kesehatan setelah tanpa sepengetahuan mereka mengonsumsi daging kucing yang dijual di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumsel Ira Primadesa di Palembang, Rabu, mengatakan pihaknya telah menyurati Dinkes Pagar Alam untuk meminta warga yang mengonsumsi daging kucing memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
Selain itu, pemerintah daerah itu untuk melakukan tindakan “jemput bola” guna mengantisipasi dampak risiko kesehatan yang timbul di masyarakat.
Jika masyarakat memiliki keluhan dan gejala buang air besar (BAB) cair eksplosif, nyeri perut, demam tinggi, kejang, muntah profuse untuk memeriksakan kesehatan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat.
Imbauan dari Dinas Kesehatan setempat telah dikeluarkan sejak Senin (8/9), namun hingga saat ini belum ada masyarakat melapor dan memeriksakan kesehatan setelah mengonsumsi daging kucing.
“Dalam dua hari kemarin belum ada yang melapor atau memeriksakan diri ke faskes. Kita juga minta Dinkes Pagar Alam untuk ‘jemput bola’,” katanya.
Ia menjelaskan kemungkinan daging kucing yang dikonsumsi warga, dari kucing belum diberi vaksinasi lengkap sehingga ada kemungkinan membawa cacing atau parasit, seperti toksoplasma yang berbahaya bagi manusia.
Ia menjelaskan seseorang mengonsumsi daging kucing yang mengandung toksoplasma dapat menyebabkan cacat janin dan keguguran pada ibu hamil. Selain itu, bisa melemahkan imunitas seseorang, diare, ensefalitis, kebutaan, kejang, sedangkan paling fatal bisa menyebabkan kematian.
Beberapa penyakit lain yang bisa ditularkan ke manusia dari kucing, antara lain skabies, infeksi cacing atau parasit, rabies, dan salmonellosis. Berdasarkan data WHO dan Kemenkes, kucing pembawa virus rabies berkisar dua persen dibandingkan dengan anjing. Namun, risiko gigitan kucing untuk tertular rabies tetap masih ada.
“Dinkes menganjurkan warga untuk segera mengecek kesehatannya untuk mengantisipasi segala dampak risiko kesehatan yang timbul usai terkonsumsi daging kucing,” katanya.
Sebelumnya, seorang warga Kota Pagar Alam berinisial S (55) menyembelih lebih dari 100 ekor kucing yang kemudian dagingnya dijual kepada masyarakat tanpa sepengetahuan mereka, selama empat bulan terakhir.
Kasus ini terungkap setelah video aksi pelaku menangkap kucing beredar luas di media sosial dan memicu keresahan warga. Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, Satreskrim Polres Pagar Alam bergerak cepat dan berhasil meringkus S pada Rabu (3/9), sekitar pukul 16.35 WIB.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Lukman Khakim mengatakan Saiful Bahri memang tercatat sebagai pengurus salah satu lembaga, tetapi tidak pernah aktif sejak terbentuknya PBNU periode 2022-2027. Artinya, Saiful Bahri bukan karyawan mereka.
“Saiful Bahri memang tercatat dan masuk sebagai anggota LWP (Lembaga Wakaf dan Pertanahan) PBNU 2022-2027. Tapi setelah saya cek, ternyata yang bersangkutan tidak pernah aktif. Hanya muncul di Rakernas Cipasung,” kata Lukman Khakim di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan sejak terlaksananya muktamar NU di Lampung 2021, PBNU baru menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pertama pada Maret 2022. Di forum rakernas itu, ditetapkan kepengurusan PBNU masa bakti 2022-2027.
“Sejak itu, saya tidak pernah dengar dia aktif di PBNU. Dan dia juga bukan karyawan di Sekretariat PBNU,” kata Lukman.
Menurut dia, Saiful Bahri adalah orang dekat Isfah Abidal Aziz (Gus Alex), seorang yang telah dipanggil KPK dalam statusnya sebagai saksi. Bersama sejumlah nama lain, Alex termasuk yang dicegah dan ditangkal (cekal) oleh KPK.
“Dia adalah anak buah Mas Ishfah Abidal Aziz. Selama Alex jadi Wasekjen, Saiful memang sering menjadi operator lapangan urusan sekretariat dan kepanitiaan,” ujar Lukman.
Dengan demikian, kata Lukman, Saiful Bahri tidak tercatat sebagai salah seorang karyawan (seseorang yang sehari-hari bekerja dengan tugas tertentu) di PBNU.
“Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia,” ujar Lukman Khakim.
Sebelumnya, KPK memanggil seseorang yang disebut sebagai staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bernama Saiful Bahri untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Selain Saiful Bahri, KPK juga memanggil seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) Ramadhan Haris untuk kasus yang sama.
Kendati demikian, lembaga antirasuah itu belum mengungkap materi yang didalami oleh penyidik dalam pemanggilan Saiful Bahri dan Ramadhan Haris.
KPK juga telah menyita uang senilai 1,6 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp26 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain uang senilai 1,6 juta dollar AS, lembaga antirasuah itu juga menyita empat unit mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan.
Di kasus ini, KPK menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
