DOHOWORDGLAS

_{Laksamana Muda TNI John Lie (Foto: Wikipedia)}

 Laksamana Muda TNI John Lie, yang dikenal pula sebagai Jahja Daniel Dharma, merupakan salah satu Pahlawan Nasional dengan jejak pengabdian luar biasa. Ia lahir di Manado, Sulawesi, pada 9 Maret 1911, dan dikenal sebagai sosok pemberani yang memainkan peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pria keturunan Tionghoa ini mendapatkan julukan “Hantu Selat Malaka” berkat kiprahnya sebagai kapten kapal The Outlaw. Di kawasan perairan strategis itu, ia sukses menjalankan operasi penyelundupan senjata untuk republik sebanyak 15 kali—sebuah tugas berisiko tinggi yang ia tuntaskan demi perjuangan bangsa.

Dalam salah satu misinya, John Lie sempat ditangkap perwira Inggris karena membawa 18 drum minyak kelapa sawit. Namun, pengadilan di Singapura membebaskannya karena tidak terbukti melanggar hukum. Insiden menegangkan lainnya terjadi ketika ia membawa senjata semiotomatis dari Johor ke Sumatera, lalu diadang pesawat patroli Belanda. Dengan akal cerdik, ia mengaku kapalnya tengah kandas.

Setelah berhasil menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan Komandan Batalyon Abusamah, kapal The Outlaw kemudian diakui sebagai milik Republik Indonesia dan resmi dinamai PPB 58 LB. Tak lama setelah itu, John Lie kembali ke Port Swettenham, Malaya, untuk mendirikan pangkalan Angkatan Laut yang memasok bahan bakar, makanan, senjata, dan kebutuhan lain bagi upaya mempertahankan kemerdekaan.

_{Bencana alam di Sumatera (foto: BNPB)}

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membekukan operasional satu perusahaan tambahan akibat banjir yang menerjang Pulau Sumatera. Dengan demikian, total ada empat perusahaan yang operasionalnya dihentikan sementara.

“Berdasarkan verifikasi udara dan pemeriksaan lapangan selama dua hari terakhir, KLH/BPLH menambah satu perusahaan ke daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga audit lingkungan selesai. Total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya,” kata Hanif, Senin (8/12/2025).

Hanif menjelaskan, bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan untuk memastikan aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).

Ia memastikan, bahwa proses audit lingkungan, pemeriksaan kepatuhan izin, dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilakukan secara ketat, transparan, dan melibatkan pakar independen.

“Penanganan bencana harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat. Bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegas Hanif.

Jp500 Login

_{Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin}

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, melakukan blusukan ke wilayah Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (5/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, warga meminta Dina untuk menyampaikan persoalan luapan air kali yang kerap terjadi saat banjir rob kepada Pemprov Jakarta.

“Kemarin saat banjir rob air meluap sampai ke jalan, hampir ke rumah warga. Makanya kami berharap tanggul di sini bisa ditinggikan,” ujar Ketua RW 05 Lagoa, Samin, di lokasi kunjungan.

Menurut Samin, banjir rob sering memberi dampak di wilayah tersebut. Bahkan, tanah di sekitar tanggul sempat ambrol dan baru diperbaiki sekitar satu bulan lalu. Karena itu, warga berharap Pemprov Jakarta dapat segera meninggikan tanggul.

Ia menambahkan, bila tanggul ditinggikan, area di sekitar tanggul dapat dimanfaatkan menjadi taman atau ruang publik, termasuk RPTRA. Pasalnya, banyak anak-anak yang sering bermain di sekitar area tanggul.

“Kalau tanggulnya tinggi, tidak bahaya buat anak-anak yang suka main di sini. Tanahnya juga bisa dimanfaatkan untuk taman bermain anak,” katanya.

_{Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan (iNews Media Group/Achmad Al Fiqri)}

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menilai pemerintah memiliki perhitungan dalam menetapkan status kebencanaan di Tanah Air, termasuk bencana banjir di Sumatera.

1. Pemerintah Punya Kalkulasi

“Pemerintah punya hitung-hitungan. Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Muzani menilai, penanganan bencana di sejumlah titik banjir di Pulau Sematera telah membaik, seperti di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) hingga Sumatera Barat (Sumbar).

“Memang hubungan antardesa ke antarkecamatan, antarkabupaten beberapa tempat terputus. Tetapi, hubungan yang terputus itu mulai ada connecting. Teman-teman polisi, tentara, BNPB, serta para relawan juga bekerja keras,” ucap Muzani.

Ia bangga dengan sikap proaktif masyarakat untuk membantu korban bencana di sana.

“Yang membanggakan bagi kami juga adalah partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita,” katanya.

_{Bencana Sumatera (foto: dok BNPB)}

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Penanggulangan Bencana bergerak cepat memberikan dukungan riset dan teknologi bagi penanganan banjir serta tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara dan Aceh. 

Dalam hal ini, BRIN menunjuk Joko Widodo untuk memimpin Task Force Penanggulangan Bencana. Tapi, bukan Joko Widodo Presiden ke-7 RI, melainkan peneliti BRIN yang ahli dalam bidang geografi, radar dan sains lingkungan.

Ketua Task Force BRIN, Joko Widodo, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis segera diaktifkan untuk memastikan kontribusi nyata lembaga riset nasional dalam proses pemulihan.

“Task Force telah mengaktifkan sejumlah unit reaksi cepat, mulai dari pemetaan satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum, hingga mobilisasi tenaga kesehatan dan layanan psikososial. BRIN hadir melalui pendekatan ilmiah. Kami mengoptimalkan seluruh kemampuan riset, teknologi, dan sumber daya manusia untuk membantu masyarakat,” ujar Joko Widodo dalam rapat internal pada Minggu 30 September 2025, ditulis berdasarkan keterangan BRIN.

_{SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir/ist}

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aceh mengalihkan sementara distribusi paket makan bergizi gratis. Sebanyak 52 SPPG Aceh telah membagikan 185.049 paket MBG kepada korban bencana hingga, Sabtu (29/11/2025).

“Dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir terdapat 52 SPPG yang beroperasi. Total paket MBG yang didistribusikan pada tanggal 26, 27 dan 28 November ini kepada korban banjir sebanyak 185.049 ribu paket MBG,” kata Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal.

Adapun rincian distribusi paket MBG di wilayah aceh meliputi Kabupaten Pidie sebanyak 3.202 paket; ⁠⁠Kabupaten Aceh Tengah (772 paket); Kabupaten Bireun (101.817); Kabupaten Aceh Utara (7.949 paket); Kabupaten ⁠Lhokseumawe (7.700 paket); dan Subulussalam (8.115 paket).

Dia juga mengungkapkan sejumlah daerah di Aceh yang belum bisa disalurkan bantuan paket MBG karena jaringan masih terputus. Daerah itu meliputi Kabupaten Pidie Jaya; Kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya, Kabupaten Langsa; Kabupaten Aceh Tamiang; Kabupaten Aceh Tenggara; dan Kabupaten Bener Meriah.

Sejak hari pertama terjadi bencana di wilayah Sumatera, Presiden RI Prabowo Subianto langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat pemulihan.

_{Ira Puspadewi (Foto: IMG)}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi tiga direksi PT ASDP yang menjadi terpidana dalam perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Tiga mantan direksi yang menjadi terpidana dan menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto di antaranya Ira Puspadewi (mantan Direktur Utama PT ASDP), Muhammad Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP), dan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP).

Hal itu dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Salinan Keppres itu telah diantarkan Kementerian Hukum pada Jumat (28/11/2025) pagi.

“Surat (salinan Keppres) sudah diterima,” ucap Budi saat dikonfirmasi.

Kini, KPK akan langsung memproses surat itu. Budi belum merinci apa saja dampak hukum terkait rehabilitasi sesuai dengan Keppres tersebut.

_{Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, perkara yang menjerat pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie, tetap berlanjut. Pernyataan ini disampaikan merespons rehabilitasi eks Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, beserta dua rekannya.

“Pak Adjie masih dalam proses penyidikan saat ini, jadi perkaranya tetap lanjut,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (26/11/2025).

Asep menegaskan, bahwa rehabilitasi hanya diberikan kepada Ira, Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan), dan Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan).

“Yang direhabilitasi hanya tiga orang dari ASDP, yaitu Bu Ira dan kawan-kawan,” ujarnya.

_{Ilustrasi gempa}

Gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Blitar, Jawa Timur, pada Senin (24/11/2025). Pusat gempa berada di laut.

“Kedalaman 10 Km,” tulis BMKG melalui laman resminya.

BMKG menyebutkan pusat gempa berada di laut 141 km Barat Daya Kabupaten Blitar. Lokasi koordinat gempa terjadi pada pukul 03.40 WIB itu berada pada 9,35 LS – 111,85 BT.

“Saran BMKG: Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” imbuhnya.

_{Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (foto: freepik)}

Wakil Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengaku Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), termasuk larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sulit diimplementasikan.

“Sangat sulit nanti mengatur pedagang. Bagaimana jika usaha mereka lebih dahulu ada dari sekolah? Nah, makanya saya sampaikan di Rapat Bapemperda tadi,” kata Jhonny, Jumat (21/11/2025).

Dikarenakan susah untuk diterapkan, Jhonny memproyeksikan pasal pelarangan penjualan bisa berujung bentrok dengan aparat penegak hukum.

“Perda ini bisa tumpul. Tidak perlu diatur sebegitunya. Siapa juga yang bisa menegakkannya? Satpol PP? Jangan jadi ide gagah-gagahan tapi tercabut dari realita,” tuturnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, menegaskan bahwa pihaknya menolak pasal pelarangan penjualan yang difinalisasi Pansus Ranperda KTR DPRD DKI Jakarta.

“Pasal larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat, sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus,” ucap Ngadiran.