Pemerintah memperkuat arah kebijakan pemanfaatan Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) dalam pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven policy.
Langkah ini ditempuh melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 yang menitikberatkan pada aspek etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pemanfaatan AI kian penting di tengah pesatnya transformasi digital global.
“Penguasaan AI memperkuat kedaulatan teknologi, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, pertahanan negara, perlindungan data dan kemandirian strategis di kancah global,” ujar Susiwijono
Maka dari itu, pemerintah menggelar Kick Off Pelatihan dan Webinar AI GARUDA (Gerakan AI untuk Resiliensi dan Kedaulatan Nasional), Kamis (28/8) secara hibrida.
Sementara AT Kearney (2020) memperkirakan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 triliun dolar AS di Asia Tenggara, dengan kontribusi Indonesia mencapai sekitar 40 persen atau 366 miliar dolar AS.
Indonesia kini tercatat sebagai pasar AI terbesar keempat di Asia dengan nilai sekitar 70,6 miliar dolar AS atau 6,4 persen dari total pasar regional.
“Program GARUDA menjadi inisiatif yang baik sekali, tujuannya jelas yakni untuk memperkuat ketahanan nasional lewat pemanfaatan AI, untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan masa depan,” ujar Susiwijono.
Ia menerangkan, optimalisasi AI sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang mana ekonomi digital ditetapkan sebagai motor pembangunan guna meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat resiliensi di tengah dinamika global.
“Indonesia bertekad bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang solusi AI inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal maupun kebutuhan global,” tutup dia.