DOHOWORDGLAS

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara memperkuat penetrasi pasar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, dengan meresmikan kantor cabang pembantu kelas II.

“Ekspansi itu bukti nyata sinergi positif antara perbankan dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” kata Bupati Nunukan Asmin Laura, di Nunukan, Kaltara, Rabu.

BPD Kaltimtara adalah milik pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah salah satu pemegang saham pada bank tersebut.

Bupati Nunukan menyatakan pembukaan kantor cabang pembantu ini sebagai indikator kuat bahwa potensi sektor perbankan di Sebatik sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sebatik, ditandai dengan menjamurnya toko dan warung serta meningkatnya aktivitas pembangunan, menjadi magnet bagi perbankan untuk berekspansi.

“Keberadaan gedung baru ini menunjukkan bahwa Bankaltimtara sangat percaya diri dengan potensi bisnis di Sebatik, bahkan saya yakin cabang pembantu ini akan menjadi salah satu yang paling menguntungkan di antara cabang-cabang lainnya,” ujarnya pula.

Menurut Bupati, pembukaan kantor baru Bank Kaltimtara di Sebatik bukan hanya sekadar peresmian gedung, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menggarap potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah perbatasan.

Dengan semakin banyaknya pemain perbankan yang masuk ke wilayah ini, persaingan akan semakin ketat.

“Namun, hal ini justru akan berdampak positif bagi masyarakat, karena mereka akan mendapatkan pilihan yang lebih banyak dan suku bunga yang lebih kompetitif,” ujarnya lagi.

Kepala Kantor Bank Kaltimtara Nunukan Agus Siswanto optimistis kantor cabang pembantu itu meningkatkan semangat kerja karyawan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya di Pulau Sebatik.

Dengan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan, diyakini inklusi keuangan di wilayah perbatasan dapat meningkat. Masyarakat akan lebih terdorong untuk menabung, meminjam modal untuk usaha, serta memanfaatkan berbagai produk perbankan lainnya.

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

https://kadobet.jp.net/

https://outdoordads.org/

https://jobkadobet.byethost7.com/?i=1

https://kera4dtesting.com/

https://sicepat.jp.net/

https://heylink.me/kas4dgacor/

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengatakan realisasi Belanja Negara di wilayah ini mencapai Rp44,16 triliun pada Januari-Agustus 2024.

“Belanja Negara dari dua sisi, yaitu belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah (TKD),” ujar Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Arridel Mindra, di Medan, Rabu.

Arridel mengatakan untuk BPP yang dibelanjakan oleh instansi pemerintah pusat yang ada di Sumut sudah membelanjakan Rp14,81 triliun yakni 44,58 persen dari pagu.

Lebih lanjut, Arridel mengatakan, belanja itu dipengaruhi dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penyaluran program bantuan sosial, sarana prasarana pertahanan keamanan dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai perbandingan dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk BPP dari Rp12,61 triliun pada 2023 meningkat 14,81 triliun pada 2024, begitu juga TKD 27,02 triliun meningkat 29,35 triliun.

Kemudian, pada BPP sebesar Rp14,81 triliun, di antaranya belanja modal Rp2,006 triliun dengan pagu 5,104 triliun, sedangkan 2023 mencapai 1,825 triliun dengan pagu 5,960 triliun year on year (yoy).

Belanja barang sebesar 5,960 triliun dengan pagu 11,791 triliun dibandingkan pada 2023 sebesar 4,801 triliun dengan pagu 10,177 triliun (yoy).

Untuk belanja pegawai sebesar 6,809 triliun dengan pagu 9,683 triliun, dibandingkan pada 2023 5,923 triliun dengan pagu 9,094 triliun.

Sedangkan untuk TKD, Arridel mengatakan merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan ke kabupaten dan kota ke satu provinsi dengan total Rp29,35 atau 66,17 persen dari pagu.

Sebagai rincian, dana bagi hasil sudah mengeksekusi Rp670,70 miliar dana periode yang sama Rp495,79 miliar, dana alokasi umum Rp18,374 miliar dengan periode yang sama Rp16,474 miliar, dana desa Rp3,405 miliar dibandingkan periode yang sama Rp3,192 miliar

https://pafisintang.info/

https://pafikonawe.info/

https://digitalmediacentre.org/

https://slotkadobet.online/

https://heylink.me/kas4d-/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima dana 2,8 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Penjabat Sementara Gubernur Sulteng Novalina mengajak seluruh pihak berkomitmen dan berkonsentrasi penuh dalam menyukseskan REDD+ di Sulteng.

“Semoga tidak hanya sekadar lip-service (umbar janji), tapi harus betul-betul ada aksi nyata mengendalikan perubahan iklim, terutama penurunan emisi gas rumah kaca dan ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan,” katanya, saat membuka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+, di Kota Palu, Rabu.

Results-Based Payment (RBP) adalah skema insentif di bawah mekanisme REDD+ yang memberikan pendanaan ke daerah-daerah atas komitmen pengurangan emisi lewat kegiatan konservasi hutan.

Sulteng dengan luas kawasan hutan lebih dari 4,27 juta hektare, terpilih sebagai provinsi kelima di Indonesia yang memperoleh insentif RBP REDD+ sebesar 2,8 juta dolar AS.

Novalina pun mengapresiasi kegiatan itu, sebagai forum konstruktif melahirkan solusi dan rekomendasi pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dengan langkah menyeimbangkan investasi dan konservasi supaya masyarakat hidup sejahtera dan alam tetap lestari.

“Sulteng punya potensi dan sumber daya, tinggal bagaimana kita menjemput insentif dan alternatif-alternatif pembangunan yang ada di luar sana,” katanya menegaskan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yulia Suryanti berharap Sulteng dapat berkontribusi signifikan dalam implementasi REDD+ dengan pertimbangan kawasan hutan yang sangat luas.

“Dari identifikasi awal kami, Sulteng sudah punya modalitas dan potensi menyukseskan REDD+. Tidak sembarang daerah terpilih mendapatkan alokasi pendanaan RBP-REDD+,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, ia berharap semoga dapat tersusun arsitektur REDD+ yang kuat dari kegiatan itu, supaya dana yang digelontorkan dapat berdampak nyata ke lingkungan dan masyarakat.

https://mejaslotgacor.com/

https://meja138.com/

https://pafisimalungun.info/

https://pafipohuwato.info/

https://heylink.me/kas-4d/

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui usulan pembentukan enam KEK baru dan satu perluasan KEK Nongsa di Batam dengan target nilai investasi mencapai Rp1.089,84 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan KEK tersebut diharapkan mampu menciptakan lebih dari 14 juta lapangan kerja.

“Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luas untuk KEK Nongsa.

Adapun 7 KEK yang diusulkan yakni pertama, KEK Industri Halal Sidoarjo, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. KEK tersebut memiliki luas lahan mencapai 796,65 hektare dan dirancang untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur yang berfokus pada produk halal.

KEK Industri Halal Sidoarjo membidik realisasi investasi sebesar Rp97,8 triliun pada 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang.

Usulan kedua, KEK Batuta Chemical Industrial Park di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. KEK ini dirancang untuk menjadi pusat industri yang berfokus pada sektor manufaktur dengan luas lahan mencapai 748,9 hektar. Dengan potensi total tenaga kerja sebanyak 432.964 orang, KEK BCIP memiliki target realisasi investasi sebesar Rp61,51 triliun pada 2054.

Usulan ketiga, KEK Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. KEK ini memiliki luas lahan 511 hektare dengan total realisasi investasi sebesar Rp141,6 triliun di 2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

Selain KEK Patimban, KEK Subang yang juga terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan menjadi KEK manufaktur, KEK ini diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta menjadi usulan keempat KEK yang diusulkan dengan menargetkan realisasi investasi KEK subang sebesar Rp134,59 triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 hektare.

Usulan kelima, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, merupakan usulan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektare. KEK ini ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 140.796 orang dan merealisasikan investasi sebesar Rp504 triliun.

Keenam, KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. KEK ini menargetkan realisasi investasi mencapai Rp130,3 triliun dengan luas lahan sebesar 2.886,87 hektare dan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 325.651 orang.

Kemudian ketujuh, usulan perluasan lahan di KEK Nongsa seluas 22,43 hektare dengan target realisasi investasi sebesar Rp20,07 triliun.

“Usulan perluasan KEK Nongsa adalah untuk pengembangan data center yang di mana pengusul dari KEK ini adalah PT Taman Resor Internet dengan kegiatan usaha dari KEK Nongsa yaitu pariwisata, dan riset, pengembangan teknologi,” jelas Airlangga.

https://coachfactoryoutletbbx.net/

https://rtpmeja138.com/

https://apkmeja138.com/

https://meja138.jp.net/

https://heylink.me/kas4d__/

Dewan Penasehat Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) Trian Yuserma mendukung digitalisasi pembayaran di sektor logistik secara menyeluruh karena membuat transaksi menjadi lebih aman dan efisien.

Trian menyampaikan, industri logistik di kota dan daerah di Indonesia saat ini mayoritas sudah melakukan digitalisasi untuk sistem pembayarannya.

“Di industri logistik atau pengiriman barang saat ini 90 persen sudah melakukan cashless atau non-tunai. Kalau dulu transfer atau bayar pakai mesin EDC, sekarang pakai dan QRIS dan e-Wallet,” ujar Trian dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Namun, Trian memiliki catatan khusus terkait digitalisasi pembayaran di industri logistik saat ini. Ia berharap agar pemerintah dapat membuat aturan tegas agar seluruh industri logistik yang saat ini sudah banyak digerakkan oleh e-commerce agar diwajibkan menggunakan transaksi digital.

“Saran saya harus ada regulasi yang mewajibkan agar seluruh industri logistik sudah pakai QRIS, e-wallet dan digital payment lain. Jangan ada pakai tunai lagi. Selain lebih aman dan efisien, transaksi tunai kalau bisa diminimalisir demi menghindari inflasi juga,” kata Trian.

Senada, Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra mengatakan digitalisasi pembayaran, salah satunya dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, akan menciptakan keamanan dan efisiensi dalam transaksi perdagangan.

“Memang sudah seharusnya digitalisasi berlaku wajib, khususnya usaha yang berkaitan dengan pemasukan pajak dan pertumbuhan ekonomi negara,” ujar Indra.

Indra yang saat ini memimpin perusahaan yang bergerak di bidang teknologi keuangan digital juga mendorong digitalisasi dilakukan di sektor lain seperti UMKM dan ritel. Ia menyakini digitalisasi transaksi keuangan itu suatu keniscayaan yang wajib bagi seluruh sektor usaha saat ini.

Ia pun mengapresiasi Bank Indonesia yang terus menerus mensosialisasikan digitalisasi pembayaran salah satunya dengan mengunakan QRIS.

Namun, ia menilai sosialisasi dan edukasi transaksi digital juga harus dilakukan semua pihak termasuk perusahaan yang dipimpinnya.

“Kami terus berinovasi salah satunya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM dengan memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra,” ujar Indra.

https://sarahkoppelagency.com/

https://linkgeorgia.com/

https://heylink.me/kera4d-testing/

https://northfacesoutletonline.net/

https://heylink.me/kas_4d/

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang ramai di media sosial mengenai Sri Mulyani yang menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 300 persen.

Prastowo menjelaskan bahwa informasi tersebut berasal dari pernyataan Sri Mulyani dalam diskusi peluncuran buku biografinya, “No Limits: Reformasi dengan Hati,” pada 20 September 2024 lalu.

“Diskusi, narasi, framing, dan judgement telah melebar dan melenceng dari konteks dan substansi diskusi. Saya terpanggil meluruskan agar perjalanan bangsa ini dapat dipahami generasi muda secara utuh,” kata Prastowo di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan konteksnya bahwa dalam peluncuran buku tersebut, Sri Mulyani menceritakan pengalamannya saat memimpin reformasi di lingkup Kemenkeu pada tahun 2005. Terutama dalam konteks penyesuaian gaji pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang penting bagi pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat itu, Sri Mulyani ditanyai oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi soal langkah yang diambil saat menjadi menteri keuangan untuk membenahi birokrasi.

Prastowo menekankan bahwa pembahasan mengenai kenaikan tukin tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi Kemenkeu, yang mencakup modernisasi sistem perpajakan, revisi peraturan perundang-undangan, dan pembentukan unit kepatuhan internal.

Kenaikan tukin merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengumpulan pajak.

“(Saat itu) beliau mendapati fakta, gaji Dirjen Pajak yang tanggung jawabnya amat besar bagi APBN, ternyata lebih rendah dari seorang PhD yang menjadi peneliti di LPEM UI. Bu SMI (Sri Mulyani) berkarir sebagai peneliti hingga menjadi Kepala LPEM UI sebelum bertugas di IMF (Dana Moneter Internasional), lalu menjadi menteri di kabinet Pak SBY. Jadi yang disampaikan adalah pengalaman empirik di lapangan pada masa tersebut,” jelas Prastowo.

Pada saat itu, yang dilakukan Sri Mulyani tak sekadar menyesuaikan take home pay pegawai, tetapi juga merombak sistem pelayanan, memodernisasi kantor pajak, merevisi Undang-Undang (UU) Perpajakan hingga mengoptimalisasi target penerimaan.

Upaya reformasi tersebut tidak sia-sia. Prastowo memaparkan, pada 2004 di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah wajib pajak (WP) terdaftar hanya 2,73 juta dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp279,2 triliun.

Namun, pada 2014, jumlah WP melonjak hingga 30,57 juta dengan target penerimaan pajak mencapai Rp1.246,1 triliun.

“Artinya dalam 10 tahun pemerintahan Pak SBY (2004-2014), terjadi peningkatan jumlah WP sebanyak 27,84 juta atau 1019,8 persen, target penerimaan pajak meningkat Rp966,9 triliun atau naik 346,3 persen. Besaran APBN kita pun menggemuk, naik 336,5 persen atau Rp1.446,9 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa sampai dengan 2024, jumlah WP telah meningkat hingga 72,46 juta dengan target perpajakan yang terus berkembang sejalan dengan kebutuhan pembangunan negara.

Reformasi ini juga didukung oleh serangkaian kebijakan perpajakan strategis seperti perubahan undang-undang perpajakan dan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.

Lebih lanjut, ia menambahkan sebaiknya diskusi publik terkait reformasi pajak dapat dilakukan secara objektif, berdasarkan konteks dan fakta yang tepat.

“Pro kontra adalah hal yang biasa. Diskursus publik harus terus dirawat dan dikembangkan. Namun alangkah baiknya diskusi dimulai dari premis dan konteks yang tepat agar fair, objektif, dan konstruktif. Semua pihak punya hak untuk bertukar pikiran dan saran perbaikan. Kita pun maklum masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” imbuhnya.

https://pafisibolga.info/

https://pafipadangsidimpuan.info/

https://pafiprabumulih.info/

https://pafilubuklinggau.info/

https://heylink.me/cucu-zeus-gacor/

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didesain untuk dapat mengakomodasi program-program unggulan pemerintahan mendatang berdasarkan prinsip prudent.

“Jadi, konteksnya APBN 2025 ini didesain untuk menangkap program-program unggulan presiden terpilih Prabowo di dalam prinsip-prinsip fiskal yang prudent,” kata Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu.

Ia mengatakan bahwa berbagai program unggulan quick win tersebut bersifat jangka panjang, mengingat banyak program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga manfaat dan dampaknya tidak langsung terlihat.

Program-program unggulan tersebut antara lain makan siang bergizi gratis yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dan screening penyakit katastropik sebesar Rp3,2 triliun, serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit sebesar Rp1,8 triliun.

Terdapat pula program renovasi sekolah yang dianggarkan sebesar Rp20 triliun, serta pembangunan lumbung pangan, intensifikasi lahan pertanian, dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian dengan alokasi sebesar Rp15 triliun.

Terkait penyediaan alokasi untuk berbagai program tersebut, ia menyampaikan bahwa sudah ada anggaran yang dicadangkan pada pos-pos di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Thomas mengatakan bahwa APBN 2025 bukan hanya sekedar mempersiapkan anggaran negara, tapi juga merepresentasikan transisi, kerja sama, serta kekompakan yang baik antara pemerintahan kini dan mendatang.

“Semua angka-angka yang dilihat dalam APBN (2025) saat ini desainnya melalui proses panjang dan terukur, serta di-manage dengan sangat baik dan transparan dengan kerja keras yang erat sebagai fondasi ke depan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa penyusunan APBN 2025 mengikuti optimisme dan target pemerintahan mendatang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tidak hanya melihat optimisme pemerintahan selanjutnya, ia menuturkan bahwa APBN 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan potensi gejolak atau volatilitas pasar dan ekonomi global.

Thomas menyatakan bahwa penyusunan APBN 2025 dilakukan tetap dilakukan secara hati-hati karena sikap yang terlalu optimis juga dapat membahayakan ketahanan ekonomi (economic resilience).

“Prabowo optimis (pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen), tapi kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, (maka APBN) dijaga dalam posisi defisit fiskal tertentu… Antara optimisme tapi juga pengertian bahwa kita harus waspada. APBN 2025 menunjukkan prinsip itu,” imbuhnya.

https://push-agency.net/

https://dronetechroofing.com/

https://modernjewishhome.com/

https://pafitanjungbalai.info/

https://heylink.me/KASS138/

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun.

“Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun,” ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu (25/9).

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada 2024.

Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah.

Mempertimbangkan hal itu, Thomas mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan IKN melalui investasi swasta.

Menurutnya, pemerintah mendatang perlu mempercepat upaya-upaya dalam menarik investasi swasta untuk pembangunan IKN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN,” ucapnya.

Walaupun terdapat tantangan pembiayaan, Thomas meyakini bahwa pengembangan IKN akan tetap berlanjut karena Prabowo sudah berkomitmen untuk hal tersebut.

“Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Beliau komitmen IKN akan berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR,” imbuhnya.

https://totallycebu.com/

https://boglechandler.com/

https://menes-job.com/

https://lankarani.net/

https://heylink.me/antirungkatclub/

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis dibuka turun setelah rilis data permintaan properti Amerika Serikat (AS), yakni penjualan rumah baru, lebih baik dari perkiraan.

Pada awal perdagangan Kamis pagi, rupiah melemah 36 poin atau 0,24 persen menjadi Rp15.138 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.102 per dolar AS.

“Data permintaan properti AS, yaitu Penjualan Rumah Baru AS, menjadi salah satu pendorong utama penguatan dolar AS,” kata Kepala Ekonom Bank Permata saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Penjualan Rumah Baru AS Agustus 2024 mencatat 716 ribu, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 751 ribu tetapi melebihi ekspektasi pasar yang mengantisipasi data akan turun menjadi 700 ribu. Angka realisasi tersebut mengisyaratkan bahwa permintaan properti AS tidak serendah yang diproyeksikan sebelumnya.

Depresiasi yang cukup besar dari beberapa mata uang global juga berkontribusi terhadap tren penguatan dolar AS. Dolar Australia melemah setelah inflasi Agustus 2024 menurun menjadi 2,7 persen year on year (yoy), diikuti oleh penurunan harga komoditas.

Hal tersebut memicu ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga kebijakan yang lebih agresif dari bank sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA), dalam waktu dekat.

RBA telah mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,35 persen. Dolar Australia terdepresiasi sebesar 1 persen menjadi 0,68.

Sementara itu, Yen Jepang terdepresiasi setelah rilis data penjualan di department store nasional. Data tersebut menunjukkan tren melambat pada Agustus 2024. Yen Jepang melemah 1,06 persen menjadi 144,75.

Di sisi lain, Pemerintah Tiongkok melanjutkan pengumuman stimulusnya, dengan menyatakan bahwa pemerintah akan membelanjakan 800 miliar Yuan Tiongkok sebagai dukungan likuiditas untuk pasar saham.

Sebagai hasil dari pengumuman itu, lanjut Josua, sentimen risiko meningkat di pasar keuangan Asia pada Rabu karena optimisme mengenai pemulihan ekonomi Tiongkok membaik, sehingga meningkatkan permintaan untuk aset berisiko.

Josua memprediksi nilai tukar rupiah akan berada di level Rp15.100 per dolar AS sampai dengan Rp15.225 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

https://huat138.jp.net/

https://jagohuat.shop/

https://terushuat.site/

https://epal-shop.com/

https://heylink.me/KAS138__/

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan jumlah investor pasar modal telah melampaui 6 juta, tepatnya 6.001.573 single investor identification (SID) per Rabu (25/9/2024).

Jumlah investor di pasar saham telah naik 744 ribu sepanjang tahun 2024 ini. Hingga Agustus 2024, investor lokal masih mendominasi kepemilikan saham di BEI dengan persentase 51,5% berbanding 48,5% porsi kepemilikan investor asing.

Kepemilikan investor individu juga masih dominan dengan persentase 53,3% dengan rincian 38,3% kepemilikan investor institusi dalam negeri dan 15% investor individu berbanding 46,6% kepemilikan investor institusi.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa kondisi pertumbuhan investor saham ini mengindikasikan keyakinan investasi di pasar modal Indonesia di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Hal ini tak lepas dari dukungan pemangku kepentingan.

“BEI terus menggali potensi-potensi baru dari sisi produk, supply maupun peningkatan jumlah investor,” ucap Iman dikutip dari keterangan resmi, Kamis, (26/9/2024).

Sementara itu, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menambahkan beberapa inisiatif yang telah dikerahkan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan investor dilakukan melalui Sekolah Pasar Modal (SPM), pendirian Galeri Investasi (GI) BEI, dan Kampanye #AkuInvestorSaham. Sebagian program pun telah menyasar investor muda.

“Regenerasi investor di pasar modal
kita menunjukkan angka yang sangat baik yang tercatat sekitar 79% adalah investor berusia di bawah 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda semakin melek keuangan dan investasi, dan diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan pasar modal dan perekonomian Indonesia,” kata Jeffrey.

Jeffrey merinci, sejak Januari hingga Agustus 2024, BEI telah melaksanakan lebih dari 17.083 kegiatan edukasi pasar modal yang menjangkau lebih dari 19,1 juta peserta di seluruh Indonesia.