DOHOWORDGLAS

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, terkait implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya selama 10 hari berlangsung sudah menjangkau 650 ribu penerima.

Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.

“Alhamdullilah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat,” kata Dadan usai rapat.

Ia mengatakan jumlah itu akan terus bertambah, hingga pada perhitungannya hingga April nanti mencapai 3 juta penerima. Kemudian bertambah hingga 6 juta penerima di bulan Agustus.

Namun menurutnya saat ini presiden meminta agar implementasi program ini terus dipercepat. Menurut Dadan, presiden juga merasa “Gelisah” karena menerima laporan dari banyak anak-anak kepada ibunya yang tidak mendapatkan ‘makan dari pak Prabowo’.

“Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya ‘Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah’,” kata Dadan.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15 – 17,5 juta penerima manfaat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Achmad Muchtasyar menyampaikan komitmennya untuk menggenjot kenaikan produksi minyak siap jual atau lifting di Indonesia. Hal ini menyusul permintaan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Menurut Achmad, peningkatan lifting minyak menjadi program prioritas untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

“Peningkatan lifting itu kan memang menjadi bagian yang harus kita perhatikan ya. Menjadi program utama peningkatan lifting. Karena apa? Kita untuk mendukung asta citanya Bapak Prabowo. Dimana kemandirian energi salah satu dari lifting,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).

Ia lantas membeberkan sejumlah strategi yang akan dilakukan dalam mendorong kemandirian energi nasional. Mulai dari pengembangan bahan bakar nabati seperti biosolar, kemudian pengembangan sumur minyak idle yang tidak dioptimalkan.

Lalu melakukan program efisiensi di sektor hulu migas, dan terakhir melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah kerja migas yang sudah selesai PoD namun belum dikembangkan.

“Itu menjadi tumpuan, apa namanya itu, detail dari mana kita mendukung asta cita itu untuk kemandirian energi. Itu mungkin,” kata dia.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa tugas yang menanti Achmad sebagai Dirjen Migas cukup berat. Terutama terkait dengan upaya peningkatan produksi minyak siap jual atau lifting, yang tiap tahun terus mengalami penurunan.

Oleh sebab itu, ia pun meminta agar Dirjen Migas berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto untuk menggenjot kenaikan lifting minyak. Terlebih, lifting minyak hingga akhir 2024 kurang dari 600 ribu barel per hari (bph).

“Karena itu saya perintahkan kepada saudara hari ini sebagai pengarahan perdana, mulai setelah ini langsung connect sama Pak Djoksis, Kepala SKK Migas. Tugas kita adalah menaikkan lifting. Karena lifting kita sekarang di akhir tahun tidak lebih dari 600 ribu bph, kurang dari 600 ribu akumulasi,” kata Bahlil.

Selain memberikan tugas khusus terkait peningkatan lifting minyak, ia juga meminta kepada Dirjen Migas baru untuk fokus mengatasi persoalan illegal drilling yang merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas. “Dan menyangkut dengan illegal drilling segala macam, bahwa Pak Inspektor nanti bantu. Jadi itu satu menyangkut dengan minyak,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto berbicara mengenai perang likuiditas antara pemerintah dan industri perbankan. Seperti diketahui, isu likuiditas yang menghantui industri perbankan sepanjang tahun 2024, mengasih mengancam tahun ini.

Perbankan pun harus bersaing dengan pemerintah yang menerbitkan berbagai instrument dengan imbal hasil atau yield yang lebih menarik, seperti, obligasi negara ritel (ORI) dengan bunga kupon di atas 6% dengan tenor 3 tahun.

Airlangga menanggapi dengan bergurau, hal ini harus dibicarakan dengan ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, Jerome Powell. Menurutnya, tingkat suku bunga tinggi Fed membuat suku bunga domestik tidak bisa turun, dan mendorong arus keluar modal asing.

Meskipun begitu, Airlangga memandang biaya pendanaan atau cost of fund perbankan harusnya bisa lebih murah. Sebab, inflasi Indonesia saat ini berada di tingkat 1,5%, dengan subsidi bunga 6% dari pemerintah untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Tetapi tentu US Dollar ini sangat berpengaruh. Jadi, oleh karena itu, kita mengerti situasi ini. Namun, pemerintah mengambil kebijakan untuk KUR misalnya, kita patok di bunga 6%. Sisanya antara cost of fund perbankan yang kita berikan itu 6% disubsidi pemerintah,” kata Airlangga di BNI Investor Daily Round Table, Hotel Mulia, Rabu (15/1/2025).

Dengan begitu, Airlangga mengatakan kelas menengah bisa tetap memperoleh kredit dengan bunga yang murah. Bahkan, ia mengatakan pemerintah menawarkan paket yang bisa menunjang para debitur untuk KU untuk naik kelas.

“Karena kita lihat KUR ini harus naik kelas, tidak hanya mereka jadi pedagang saja, atau mereka hanya di sektor jasa. Tapi juga kita dorong juga manufaktur,” imbuh Airlangga.

Ia mengatakan di sektor produktif, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 6%.

“KaIau sektor produktif di sektor yang sampai kreditnya Rp10 miliar untuk capex untuk investasi permesinan, kredit investasi, bunga yang ditawarkan perbankan manapun, pemerintah subsidi 6%. Sehingga tentu bagi pengusaha small medium enterprise, bunga yang efektifnya mungkin di bawah 4% atau 3%,” jelas Airlangga.

Menurutnya, itulah yang diperlukan untuk industri bisa revitalisasi mesin sehingga dapat efisiensi energi, lantas bisa berkompetisi di pasar domestik. Airlangga mengatakan revitalisasi ini akan didorong di sektor furnitur, alas kaki, garmen, dan makanan minuman.

China bersiap untuk memangkas gaji staf di tiga regulator keuangan teratasnya, termasuk bank sentral, hingga sekitar setengah, sebagai bagian dari perombakan regulasi yang diumumkan pada 2023. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan gaji mereka dengan pegawai negeri sipil lainnya.

Menurut empat sumber yang mengetahui masalah tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (14/1/2025), mulai bulan ini, staf di People’s Bank of China (PBOC), National Financial Regulatory Administration (NFRA), dan China Securities Regulatory Commission (CSRC) akan mengalami penurunan total pendapatan hingga sekitar setengah.

Pemotongan gaji besar ini terjadi di tengah fokus China untuk meningkatkan konsumsi, termasuk pengeluaran oleh jutaan pegawai negeri sipil, sebagai bagian dari upaya mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025.

Perubahan ini juga menandai pergeseran kebijakan remunerasi bagi staf di badan-badan pengawas keuangan dan muncul dua tahun setelah perombakan regulasi yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan pengawasan di tingkat pemerintah atas.

Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media atas nama pemerintah China, serta regulator terkait belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters. Tidak satu pun dari tiga regulator tersebut mengungkapkan jumlah resmi staf mereka.

NFRA, yang merupakan versi yang diperkuat dari regulator industri perbankan dan asuransi saat itu, didirikan sebagai bagian dari perombakan dan mengawasi semua aspek sektor keuangan, kecuali industri sekuritas. Perombakan ini juga menjadikan NFRA dan CSRC berada langsung di bawah Dewan Negara atau kabinet.

Sementara itu, PBOC telah berada di bawah Dewan Negara sejak 1997, tetapi gaji stafnya disesuaikan dengan kedua regulator lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Akibat perombakan tersebut, beberapa ahli memperkirakan bahwa pendapatan staf di regulator keuangan akan dipotong untuk menyesuaikan dengan gaji pegawai negeri di lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC).

Ketimpangan Gaji dan Konsumsi

Sebelum perombakan, regulator perbankan dan pengawas sekuritas digolongkan sebagai lembaga publik, dan sistem remunerasi mereka memungkinkan mereka mendapatkan skala gaji yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya.

Pemotongan gaji di regulator keuangan akan menjembatani kesenjangan di dalam badan-badan negara – seorang kepala departemen di CSRC, misalnya, menghasilkan 300.000-400.000 yuan per tahun, hampir dua kali lipat dari apa yang diperoleh pegawai negeri di lembaga negara lainnya.

Semua kepala departemen di tiga regulator keuangan akan melihat gaji mereka dipangkas sekitar setengah, sementara pejabat di bawah tingkat mereka akan mengalami pemotongan 40%, ungkap sumber kedua. Beberapa pejabat senior di tingkat direktur ke atas akan menghadapi pemotongan gaji sebesar 60%, tambahnya.

Adapun pemotongan gaji besar di badan-badan regulasi ini datang pada saat yang sangat rumit bagi China, yang tengah berupaya meningkatkan konsumsi untuk menghidupkan kembali ekonomi yang melambat, dan kontras dengan beberapa langkah pemerintah baru-baru ini.

Jutaan pekerja pemerintah di seluruh China menerima kenaikan gaji yang mengejutkan awal bulan ini, dengan rata-rata gaji bulanan naik sekitar 500 yuan.

Terakhir kali China secara terbuka mengumumkan kenaikan gaji nasional untuk pegawai negeri adalah pada 2015, ketika pemerintah menaikkan gaji pejabat lokal lebih dari 30% sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi dan meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu, awal bulan ini, seorang pejabat senior partai di kota besar Chongqing di barat daya China meminta kader partai untuk memimpin dalam konsumsi.

Sebanyak 3,4 juta orang memadati ujian pegawai negeri tahun lalu, tergoda oleh prospek keamanan pekerjaan seumur hidup dan manfaat seperti perumahan bersubsidi dan asuransi sosial, daya tarik utama bagi lulusan yang kecewa dengan kurangnya peluang kerja di sektor swasta.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai negeri karena memburuknya kesehatan keuangan mereka. Pegawai negeri lainnya bertahan hidup dengan gaji serendah 4.000 yuan per bulan sambil mendukung keluarga dan melunasi pinjaman.

Harga beras terpantau kembali naik. Bahkan, harga rata-rata bulanan nasional di tingkat Januari 2025 dilaporkan sudah di atas Januari 2024.

Di sisi lain, harga gabah petani justru mengalami penurunan.

Panel Harga Badan Pangan mencatat, hari ini Senin (13/1/2025), harga beras premium naik Rp40 ke Rp15.560 per kg. Sedangkan harga beras medium naik Rp20 ke Rp13.600 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran.

Sementara, harga di tingkat produsen mengalami penurunan. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun ke Rp6.480 per kg, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan turun jadi Rp6.800 per kg dan di di gudang Bulog turun jadi Rp7.510 per kg.

Hanya harga beras di tingkat penggilingan yang mengalami kenaikan. Di mana, harga beras medium naik jadi Rp12.230 per kg dan beras premium naik ke Rp13.770 per kg.

Di saat bersamaan, Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga beras IR I (IR 64) naik Rp376 ke Rp15.176 per kg, beras IR III (IR 64/ Medium) naik Rp73 ke Rp13.880 per kg, dan beras Setra I (Premium) naik Rp30 ke Rp16.333 per kg.

Artinya, kenaikan harga beras yang naik terjadi justru ketika harga gabah naik.

Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (13/1/2025), Tomsi menyoroti kondisi harga beras yang naik ke atas harga eceran tertinggi (HET), padahal harga gabah naik.

“Harga gabah rata-rata turun, ada yang agak besar yaitu di Simalungun Rp5.200 (per kg). Harga gabahnya turun, harga berasnya naik. Ini yang perlu kita cermati. Kalau harga gabahnya di petani turun, tentunya harga berasnya juga turun. Nah, tetapi ini sebaliknya, harga berasnya naik,” katanya, dikutip dari tayangan rapat di kanal Youtube resmi milik Kemendagri.

“Kita pahami bersama bahwa harga eceran tertinggi cuntuk beras yaitu Rp13.033 per kg, rata-rata harga eceran tertinggi. Di lapangan terjadi kenaikan harga di mana harga beras medium itu Rp14.173 per kg, berarti tetap di atas HET,” tambahnya, mengutip data BPS.

Untuk itu, Tomsi meminta penjelasan Perum Bulog terkait kondisi harga beras dan gabah tersebut.

“Kita membuat harga eceran tertinggi sebagai patokan. Kalau masih barang tersebut di atas HET kita harus berupaya barang-barang tersebut tidak melebih HET. Ini memerlukan kerja keras kita bersama-sama,” katanya.

“Berkaitan dengan beras tadi, di banyak daerah harga gabahnya turun tapi berasnya naik. Kami persilahkan Bulog. Jangan hanya menjelaskan sudah operasi di sini-di sini. Yang kita fokuskan kenapa sampai terjadi seperti ini, itu yang kita butuhkan jawabannya,” tukas Tomsi.

Hanya saja, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari tidak menjelaskan pemicu kenaikan harga beras di saat harga gabah turun.

Epi pun memaparkan realisasi-realisasi pelaksanaan tugas oleh Bulog. Seperti penyaluran beras SPHP, penyerapan gabah petani, serta kerja sama dengan pemerintah daerah merespon kenaikan harga beras.

Tomsi lalu meminta Bulog untuk lebih fokus mengatasi lonjakan harga beras di daerah-daerah dengan harga tinggi, seperti Kabupaten Anambas yang mencapai Rp18.500 per kg dan Intan Jaya di Papua dengan harga hingga Rp54.000 per kg.

“Kami harap Bulog bisa mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih besar di daerah-daerah tersebut agar harga beras bisa turun,” tegas Tomsi.

Ia menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. “Di mana harga gabah jatuh, Bulog harus hadir untuk membantu petani. Di mana harga beras naik, Bulog harus hadir untuk menurunkan harga. Kita harus membela petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tambahnya.

“Kami mohon betul Bulog ini menjawab permasalahan,” tukas Tomsi.

Meski begitu, tidak terjawab apa sebenarnya penyebab kenaikan harga beras yang terjadi saat ini.

CEO Meta, Mark Zuckerberg melempar kritik keras kepada Apple karena kurangnya inovasi dan kebijakan App Store. Hal tersebut ia sampaikan dalam wawancara di podcast Joe Rogan Experience podcast pada hari Jumat (10/1/2025).

Menurut Zuckerberg, Apple tidak lagi menghadirkan produk inovatif dan hanya mengandalkan iPhone yang diciptakan oleh Steve Jobs dua dekade lalu. Ia juga mengkritik akses yang tidak adil untuk pengembang lain, termasuk Meta, dalam menciptakan produk yang terhubung dengan perangkat Apple.

“Di satu sisi, (iPhone) hebat, karena sekarang hampir semua orang di dunia punya telepon, dan itulah yang memungkinkan hal-hal yang luar biasa,” kata Zuckerberg.

Namun di sisi lain mereka menggunakan platform itu untuk menetapkan banyak aturan yang menurut saya terasa sewenang-wenang dan [saya] merasa mereka sudah lama tidak menciptakan sesuatu yang hebat. Ini seperti Steve Jobs yang menciptakan iPhone, dan sekarang mereka hanya membiarkannya begitu saja setelah 20 tahun,” papar Zuckerberg seperti dikutip CNBC.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa menurutnya penjualan iPhone sedang menurun karena konsumen butuh waktu lebih lama untuk memperbarui ponsel mereka karena model baru tidak memiliki peningkatan besar dari iterasi sebelumnya.

Menurutnya, bahwa biaya 15%-30% yang dikenakan Apple merupakan cara untuk menyembunyikan penurunan penjualan iPhone. Biaya yang dikenakan Apple kepada pengembang untuk menggunakan App Store, yang dianggap tinggi dan merugikan.

“Jadi, bagaimana mereka menghasilkan lebih banyak uang sebagai perusahaan? Yah, mereka melakukannya dengan pada dasarnya, seperti, menguras dompet orang, dan, seperti yang Anda katakan, mengenakan pajak 30% pada pengembang dan membuat Anda membeli lebih banyak periferal dan hal-hal yang terhubung ke dalamnya,” ungkap Zuckerberg.

Zuckerberg mengkritik protokol eksklusif Apple yang menyulitkan pengembang lain untuk bersaing dengan produk seperti AirPods.

“Anda tahu, mereka membuat barang-barang seperti Air Pods yang keren, tetapi mereka benar-benar menghambat kemampuan orang lain untuk membuat sesuatu yang dapat terhubung ke iPhone dengan cara yang sama,” ujarnya.

Menurut Zuckerberg, Apple membela diri dari penolakan dari perusahaan lain dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin melanggar privasi dan keamanan konsumen. Namun, dia mengatakan bahwa masalah tersebut akan terpecahkan jika Apple memperbaiki protokolnya, seperti membangun keamanan yang lebih baik dan menggunakan enkripsi.

“Itu tidak aman karena Anda tidak membangun keamanan apa pun di dalamnya. Dan sekarang Anda menggunakannya sebagai pembenaran mengapa hanya produk Anda yang dapat terhubung dengan cara yang mudah,” kata Zuckerberg.

Zuckerberg mengatakan bahwa jika Apple berhenti menerapkan aturan yang menurutnya aneh, laba Meta akan berlipat ganda.

Ia juga mengkritik headset Vision Pro Apple, yang penjualannya mengecewakan di AS. Meta menjual headset virtualnya sendiri yang disebut Meta Quest.

“Menurut saya, Vision Pro adalah salah satu terobosan besar dalam melakukan hal baru yang sudah lama mereka coba. Dan saya tidak ingin terlalu mempermasalahkannya, karena kami melakukan banyak hal yang versi pertamanya tidak begitu bagus, dan Anda ingin menilai versi ketiganya. Tapi maksud saya, V1, jelas tidak terlalu bagus,” kata Zuckerberg.

“Saya dengar itu sangat bagus untuk menonton film,” tambahnya.

Terkait hal ini, Apple belum memberi komentar apapun.

Siapa sangka, minyak jelantah dan limbah kelapa sawit yang sering dianggap tak bernilai justru menjadi primadona di pasar global. Dari Vietnam hingga Brasil, residu ini diubah menjadi bahan bakar hijau, pelumas, hingga aditif industri. Namun, di tengah lonjakan permintaan, pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan memperketat ekspor produk turunan sawit demi keberlanjutan pasokan dalam negeri.

Langkah ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 2/2025 yang menggantikan Permendag No 26/2024.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng domestik dan program biodiesel berbasis sawit (B40).

“Kami memprioritaskan industri dalam negeri agar tetap kompetitif dan mendukung transisi energi hijau. Meski ada dampak jangka pendek pada pelaku ekspor, kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan,” ungkap Budi.

POME dan HAPOR “Harta Karun” Baru di Industri Sawit

Ekspor residu sawit seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) dan High Acid Palm Oil Residue (HAPOR) mencatatkan kinerja impresif, bahkan melampaui ekspor minyak sawit mentah (CPO). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang Januari-Oktober 2024, ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton, jauh di atas ekspor CPO yang hanya 2,70 juta ton. Tren ini menegaskan potensi besar residu sawit di pasar internasional.

Namun, praktik pencampuran CPO dengan POME dan HAPOR untuk memenuhi kuota ekspor menimbulkan kekhawatiran. “Praktik ini dapat mengurangi pasokan CPO domestik, yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program B40 dan kebutuhan minyak goreng,” tegas Budi. Fenomena lain adalah meningkatnya pabrik kelapa sawit nonkonvensional yang langsung mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi POME dan HAPOR, sehingga menyulitkan pabrik tradisional mendapatkan bahan baku.

Minyak Jelantah, Dari Limbah Jadi Komoditas Emas

Di sisi lain, minyak jelantah yang kerap dianggap limbah rumah tangga kini menjadi komoditas yang dilirik pasar global. Ekspor minyak jelantah (kode HS15180060) Indonesia ke Vietnam mencapai 2,79 juta kilogram dengan nilai US$ 2,85 juta, disusul China dengan volume 1,01 juta kilogram senilai US$ 1,01 juta. Negara-negara seperti Filipina, Lituania, dan Brasil juga aktif mengimpor minyak jelantah untuk berbagai kebutuhan.

Vietnam memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel, sementara China mengolahnya untuk biodiesel dan pakan ternak. Di Eropa, minyak ini diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan, sesuai dengan regulasi emisi karbon yang ketat. Harga ekspor minyak jelantah pun bervariasi, dengan rata-rata ke Vietnam mencapai US$ 1,02 per kilogram. Sayangnya, pengelolaan minyak jelantah di Indonesia masih minim akibat kurangnya infrastruktur pengumpulan dan edukasi masyarakat.

Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan domestik dan peluang ekspor. Salah satu solusi adalah membangun infrastruktur pengumpulan minyak jelantah dan residu sawit, memberikan insentif bagi pelaku usaha, serta memperkuat industri biodiesel domestik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, tetapi juga mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Sebagai penutup, Permendag No 2/2025 mencerminkan strategi berimbang antara menjaga pasokan domestik dan memanfaatkan peluang global. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, minyak jelantah dan residu sawit bisa menjadi motor penggerak ekonomi hijau Indonesia, sekaligus bukti bahwa limbah pun bisa menjadi emas.

Harga mobil low cost green car (LCGC) mengalami kenaikan harga di tahun 2025 ini. Penyebabnya karena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta opsen pajak. Saat ini, mobil LCGC juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 3%.

Saat ini ada tiga pabrikan yang menjual mobil LCGC di pasar otomotif RI, yakni Daihatsu dengan Ayla-Sigra, kemudian Toyota dengan Agya-Calya serta Honda dengan Brio. Pabrikan lain seperti Suzuki sudah lama tidak menjual Karimun, termasuk Datsun yang sudah menyuntik mati Datsun Go.

Dari ketiga pabrikan itu, hanya Daihatsu dan Toyota yang sudah memperbarui harga mobil LCGC di awal tahun ini. Salah satunya mobil termurah di Indonesia yakni Daihatsu Ayla 1.0 M M/T kini dibanderol Rp 138,5 juta, naik Rp 2,5 juta dari sebelumnya yang dibanderol Rp 136 juta.

Kemudian kembarannya Toyota Agya tipe tertinggi sudah makin mendekati Rp 200 juta, yakni Agya 1.2 G CVT dari Rp 194,4 juta naik menjadi Rp 197,1 juta.

Kemudian Toyota Calya tipe tertinggi Calya G AT juga naik dari Rp 190 juta menjadi Rp 192,6 juta atau naik Rp 2,6 juta.

Sedangkan Daihatsu Sigra termurah kini sudah di angka Rp 139,2 juta, naik dari Rp 136 juta.

Padahal, jika menilik kembali ke harga awal saat baru diluncurkan, dulu LCGC dibanderol kurang dari Rp100 juta. Karena itulah disebut mobil murah ramah lingkungan alias LCGC. 

Berikut harga LCGC terbaru:

Daihatsu

Ayla 1.0 M M/T: Rp 136 juta menjadi Rp 138,5 juta

Ayla 1.0 X M/T: Rp 148,9 juta menjadi Rp 151,4 juta

Ayla 1.0 X CVT: Rp 166,9 juta menjadi Rp 171,4 juta

Ayla 1.2 R M/T: Rp 169,9 juta menjadi Rp 173,7 juta

Ayla 1.2 R CVT: Rp 184 juta menjadi Rp 187,8 juta

Sigra 1.0 D MT: Rp 136 juta menjadi Rp 139,2 juta

Sigra 1.0 M MT: Rp 146,6 juta menjadi Rp 151,6 juta

Sigra 1.2 X MT: Rp 155,3 juta menjadi Rp 159,3 juta

Sigra 1.2 R MT: Rp 162 juta menjadi Rp 166 juta

Sigra 1.2 X AT: Rp 168,6 juta menjadi Rp 172,6 juta

Sigra 1.2 R AT: Rp 176,8 juta menjadi Rp 180,8 juta.

Sigra 1.2 X Deluxe MT: Rp 160,9 juta menjadi Rp 164,9 juta

Sigra 1.2 R Deluxe MT: Rp 165,8 juta menjadi Rp 169,8 juta

Sigra 1.2 X Deluxe AT: Rp 174,1 juta menjadi Rp 178,1 juta

Sigra 1.2 R Deluxe AT: Rp 180,6 juta menjadi Rp 184,6 juta

Toyota

Calya 1.2 E MT STD: Rp167,3 juta menjadi Rp 169,6 juta

Calya E MT: Rp 170,2 juta menjadi Rp 172,5 juta

Calya G MT: Rp 175,8 juta menjadi Rp 178,2 juta

Calya G AT: Rp 190 juta menjadi Rp 192,6 juta

Agya 1.2 E MT: Rp 170,9 juta menjadi Rp 173,2 juta

Agya 1.2 G MT: Rp 178,4 juta menjadi Rp 180,9 juta

Agya 1.2 G CVT: Rp 194,4 juta menjadi Rp 197,1 juta

Honda

Brio Brio Satya S MT: Rp 167,9 juta

Brio Satya E MT: Rp 182,8 juta

Brio Satya E CVT: Rp 198,3 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten.

Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ucap Kusdiantoro, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.

Langgar Prinsip Keadilan

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto menambahkan, pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.

Ganggu Nelayan

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti melaporkan pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP Banten telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.

Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

Sebagai informasi, diskusi publik tersebut dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 421 cekungan air tanah dengan luas sebesar 907.615 km2. Dengan jumlah tersebut, potensi air tanah yang dimiliki negeri ini mencapai 496 miliar m3 per tahun pada akuifer bebas.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa meskipun potensi air tanah yang dimiliki Indonesia cukup besar dan presentase pemanfaatannya relatif kecil, namun penataan penggunaan air tanah cukup penting untuk dilakukan. Sebab, ketersediaan air tanah di sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona kritis hingga kategori rusak.

“Jadi untuk potensi cadangan air tanahnya adalah 496 miliar m3 per tahun. Jadi tentu ini kita harus memperhatikan, walaupun pemanfaatannya presentasinya kecil, tetapi yang kami sampaikan tadi di beberapa daerah kondisinya itu sangat kritis,” ucap Yuliot dalam acara Launching Perizinan Air Tanah di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Yuliot menyebut beberapa daerah dengan cadangan air masuk dalam zona kritis, di antaranya yaitu daerah Pelangkaraya, Banjarmasin, Brantas, Denpasar, dan Tabanan. Sedangkan yang masuk dalam kondisi rawan di antaranya yakni di daerah Metro Kotabumi, Karanganyar, Boyolali, Yogyakarta.

“Sementara ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jakarta itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Soreang, Pekalongan, Pemalang, dan juga termasuk Semarang itu adalah termasuk cadangan air tanahnya rusak,” tambahnya.

Yuliot menilai, apabila tidak dilakukan penataan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ia mengharapkan agar cadangan air tanah di Indonesia tidak dieksplorasi secara berlebihan.

“Kalau kita lihat untuk eksplorasi ini berdasarkan negara, kita termasuk negara yang sembilan besar memanfaatkan air tanah. Jadi coba bisa ditayangkan, penggunaan air tanah berdasarkan negara. Jadi di sini Indonesia termasuk negara ke sembilan terbesar di dunia untuk memanfaatkan air tanah, yang terbesar itu adalah India,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia pun mengharapkan agar cadangan air tanah di Indonesia tidak dieksplorasi secara berlebihan. Mengingat, Indonesia termasuk negara terbesar nomor sembilan dalam memanfaatkan air tanah.

“Jadi di sini Indonesia termasuk negara ke sembilan terbesar di dunia untuk memanfaatkan air tanah, yang terbesar itu adalah India. Kemudian China, Amerika, Pakistan, Iran, Bangladesh, Meksiko, Arab Saudi, walaupun kondisi lingkungannya itu adalah lingkungan padang pasir, tetapi termasuk yang menggunakan air tanah yang lebih besar dibandingkan Indonesia,” ujarnya.