Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten.
Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ucap Kusdiantoro, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.
Langgar Prinsip Keadilan
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.
Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto menambahkan, pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.
Ganggu Nelayan
Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti melaporkan pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP Banten telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.
Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.
Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.
Sebagai informasi, diskusi publik tersebut dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.
diagnóstico de vibraciones
Equipos de equilibrado: esencial para el desempeño estable y eficiente de las equipos.
En el mundo de la innovación actual, donde la rendimiento y la confiabilidad del dispositivo son de máxima importancia, los sistemas de ajuste tienen un rol fundamental. Estos aparatos especializados están creados para balancear y asegurar partes dinámicas, ya sea en herramientas manufacturera, medios de transporte de desplazamiento o incluso en aparatos de uso diario.
Para los profesionales en mantenimiento de aparatos y los especialistas, trabajar con aparatos de balanceo es esencial para garantizar el rendimiento estable y seguro de cualquier dispositivo móvil. Gracias a estas opciones modernas innovadoras, es posible disminuir considerablemente las sacudidas, el sonido y la tensión sobre los soportes, prolongando la longevidad de componentes valiosos.
Asimismo relevante es el papel que juegan los dispositivos de balanceo en la soporte al consumidor. El ayuda especializado y el soporte permanente usando estos dispositivos habilitan proporcionar asistencias de excelente excelencia, incrementando la bienestar de los compradores.
Para los titulares de emprendimientos, la inversión en equipos de ajuste y dispositivos puede ser esencial para incrementar la rendimiento y desempeño de sus sistemas. Esto es sobre todo relevante para los dueños de negocios que administran modestas y medianas negocios, donde cada aspecto vale.
Asimismo, los aparatos de ajuste tienen una vasta utilización en el área de la seguridad y el supervisión de calidad. Posibilitan localizar posibles defectos, reduciendo arreglos costosas y problemas a los dispositivos. Además, los indicadores obtenidos de estos dispositivos pueden usarse para optimizar procesos y potenciar la exposición en sistemas de investigación.
Las sectores de implementación de los aparatos de ajuste comprenden múltiples áreas, desde la producción de ciclos hasta el seguimiento ecológico. No afecta si se habla de enormes fabricaciones manufactureras o reducidos talleres hogareños, los aparatos de calibración son necesarios para promover un operación productivo y sin fallos.