Sejumlah ekonom menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet ‘gemuk’ sah-sah saja. Namun, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan mengenai besarnya kabinet ini agar program prioritas tetap bisa dijalankan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan penentuan jumlah kementerian di sebuah negara salah satunya didorong oleh faktor kondisi ekonomi. Dia mengatakan semakin maju ekonomi, maka peran pemerintah di dalam perekonomian semakin kecil, sehingga membutuhkan kementerian yang relatif lebih sedikit.
“Contohnya Amerika Serikat yang hanya 15 kementerian, karena memang peran market dibandingkan pemerintahan itu masih dominan market,” kata Telisa saat dihubungi, Kamis, (24/10/2024).
Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian masih membutuhkan banyak peran pemerintah, maka jumlah kementerian juga semakin banyak. Menurut dia, kondisi inilah yang dialami oleh Indonesia.
Dia mengatakan banyaknya jumlah kementerian ini tak menjadi soal, apabila setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah untuk memastikan hal tersebut, Telisa menilai Prabowo harus membuat standar penilaian kinerja untuk setiap kementerian.
“Kementerian harus dikasih QPI yang lebih jelas, serta insentif dan disinsentif juga perlu diperjelas untuk K/L yang mampu memenuhi target dan tidak,” kata dia.
Sebelumya, Prabowo mengakui bahwa kabinetnya yang berisi 48 menteri tergolong besar. Namun, dia mengatakan jumlah kabinet itu sesuai dengan besarnya wilayah Indonesia. Dia mengatakan luas Indonesia sama dengan luas Eropa Barat. Dengan luas yang sama itu, kata dia, Eropa terdiri dari 27 negara yang artinya seluruh negara memiliki total 27 menteri keuangan.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani juga menyoroti jumlah kabinet Prabowo yang tergolong besar. Dia menilai Prabowo sedang melaksanakan politik akomodatif, yakni memberikan jatah jabatan kepada para pendukungnya. Aviliani menilai hal ini dilakukan karena Prabowo menginginkan terciptanya stabilitas politik.
“Nampaknya faktor stabilitas adalah hal yang diutamakan Prabowo,” kata dia.
Dia mengatakan dengan kabinet yang gemuk ini, Prabowo harus bisa memastikan dirinya dapat menjadi pemimpin yang kuat. Karena hanya dengan begitu, Prabowo bisa mengarahkan rombongan besar ini melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.