DOHOWORDGLAS

Dana yang diperdagangkan di bursa Amerika Serikat (AS) (ETF Bitcoin Spot) terus mengalami pertumbuhan sejak pertama kali disetujui pada Januari 2024.

Dilansir dari Farside Investors, dana yang masuk ke ETF Bitcoin Spot hingga 9 Desember 2024 tercatat sebesar US$33,88 miliar atau sekitar Rp538,69 triliun (kurs Rp15.900).

Jika dilihat lebih rinci, inflow terbesar berasal dari IBIT (Blackrock) dengan total US$34,76 miliar. Sedangkan outflow terbesar berasal dari GBTC (Grayscale) dengan total US$20,85 miliar.

Untuk diketahui, ETF Bitcoin Spot merupakan salah satu instrumen investasi yang mewakili nilai dari Bitcoin itu sendiri dan diperdagangkan di pasar saham konvensional. Hal ini mirip dengan reksadana, di mana investor mempercayakan dananya kepada pihak ketika untuk dikelola.

Ini adalah cara bagi investor untuk mendapatkan eksposur terhadap nilai aset dasar tanpa memilikinya secara langsung. Maka dari itu, ketika harga aset yang mendasarinya naik (dalam hal ini yakni Bitcoin) maka ETF tersebut akan naik, begitupun sebaliknya akan turun jika harganya turun.

Hal menarik lainnya datang dari total kepemilikan (holding Bitcoin) dari ETF Bitcoin Spot yang telah menembus angka satu juta Bitcoin atau lebih tepatnya 1.100.497 BTC.

Dilansir dari ETF.com dan CoinAnk, ETF Bitcoin Spot AS telah mengumpulkan lebih dari 1,1 juta Bitcoin, melebihi estimasi kepemilikan pencipta misterius mata uang kripto, Satoshi Nakamoto, menurut data yang dibagikan oleh analis senior ETF Bloomberg, Eric Balchunas.

Lebih dari setengah Bitcoin yang dimiliki ETF disimpan oleh iShares Bitcoin Trust (IBIT) milik BlackRock Inc. senilai US$51,5 miliar, yang merupakan ETF Bitcoin Spot terbesar di dunia, dengan hampir 528.000 Bitcoin yang dilaporkan dimiliki. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) dan Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) mengikuti, dengan sekitar 250.000 Bitcoin di antara keduanya.

Akumulasi Bitcoin yang cepat oleh dana-dana ini menunjukkan semakin diterimanya cryptocurrency oleh Wall Street sebagai kendaraan investasi mainstream, dengan institusi keuangan tradisional semakin memfasilitasi akses ke aset digital melalui produk yang terregulasi, menurut Steve Kurz, kepala global manajemen aset di Galaxy Digital.

“Bagi kebanyakan orang… ETF adalah opsi yang cukup baik,” kata Kurz dalam webinar pada 9 Desember. “Ini efisien. Ia bisa masuk dalam portofolio Anda. Anda bisa menggunakannya sebagai jaminan. Banyak manfaatnya.”

Selain pembelian yang stabil terhadap cryptocurrency terbesar di dunia, ETF Bitcoin Spot juga menarik investasi baru. Selama lima hari perdagangan terakhir, ETF Bitcoin mengumpulkan arus masuk bersih lebih dari US$2,8 miliar.

IBIT & FBTC Pimpin ETF Bitcoin Spot Inflow

iShares Bitcoin Trust (IBIT) memimpin lonjakan arus masuk baru-baru ini, menarik lebih dari US$2,6 miliar dalam lima hari perdagangan terakhir, menurut data Farside. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) mengikuti dengan lebih dari US$412 juta arus masuk selama periode yang sama, lapor Farside.

Kolektif kepemilikan Bitcoin oleh ETF spot AS kini telah melampaui estimasi 1,1 juta Bitcoin milik Satoshi Nakamoto. Total kepemilikan dana-dana tersebut sebesar 1,1 juta Bitcoin juga menempatkan mereka jauh di depan pemegang besar lainnya, termasuk Binance dan MicroStrategy.

Kurz mencatat dalam webinar bahwa adopsi institusional terus berkembang, dengan lebih dari 50% dana lindung nilai AS kini memiliki paparan terhadap crypto, naik dari 25% dua tahun lalu.

Pengumpulan aset yang cepat ini menunjukkan semakin besarnya kenyamanan dengan paparan bitcoin melalui kendaraan investasi tradisional, kata Kurz.

Presiden Prabowo Subianto menilai perekonomian Indonesia tidak efisien. Terlihat dari level Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, di atas negara tetangga.

“ICOR kita dinilai angkanya 6 ICOR tetangga kita beberapa ICOR-nya 4 atau 5 artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari ekonomi negara tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30%,” ungkap Prabowo dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024)

ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.Banyak faktor yang membuat nilai ICOR Indonesia tinggi mulai dari sarana infrastruktur yang kurang memadai, ruwetnya birokrasi, ongkos produksi, hingga tingginya biaya logistik.

Prabowo ingin penggunaan e-katalog dapat menyelesaikan persoalan ketidakefisienan dalam perekonomian nasional.

“Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur. Mari wujudkan pemerintah bersih dari semua upaya, dari pengelolaan baik leadership baik dan penggunaan teknologi di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya

Pertumbuhan populasi di Eropa diperkirakan hanya akan terjadi sampai tahun 2025. Para ahli menyebut populasi di Benua Biru diperkirakan mulai menurun pada 2026.

Data Eurostat, kantor statistik Uni Eropa (UE), menyebut Eropa diperkirakan akan terus tumbuh, meskipun lambat, hingga 2026. Ini terjadi ketika populasinya akan mencapai puncaknya pada 453,3 juta, sebelum turun menjadi 419,5 juta pada tahun 2100.

Menurut data Eurostat dalam proyeksi dasarnya yang dirilis pada Juli 2024 lalu, UE hanya akan mencakup 4,1% dari populasi global pada saat itu.

Sebagai informasi, UE menyumbang 10% dari populasi dunia pada 1974 dan angka ini turun menjadi 5,6% pada 2023.

Ada banyak alasan yang menyebabkan fenomena ini, tetapi sebagian besar bermuara pada fakta bahwa jumlah kematian lebih banyak daripada kelahiran di Eropa.

Di negara-negara maju, rata-rata 2,1 kelahiran hidup per wanita dianggap sebagai ambang batas yang diperlukan untuk menggantikan populasi, tetapi wanita Eropa memiliki rata-rata 1,52 anak. Ini tidak termasuk dampak migrasi, yang merupakan kekuatan pendorong di balik pertumbuhan populasi sebesar 1,7% yang dialami Eropa antara tahun 2013 dan 2023.

Tenaga Kerja yang Menyusut

Seiring bertambahnya usia populasi Eropa, jumlah orang usia kerja menurun. Ini berarti lebih sedikit orang yang berkontribusi terhadap ekonomi melalui sektor swasta, tetapi juga melalui pajak, yang diperlukan untuk mendanai kebutuhan pensiun dan kesehatan populasi lansia yang terus bertambah.

Menurut Population Europe, jaringan pusat penelitian demografi terkemuka di benua itu, menyusutnya jumlah penduduk usia kerja disebut “beban demografi”. Hal ini dapat berdampak “negatif pada standar hidup, yang diukur sebagai PDB per kapita”. Jaringan tersebut mengutip sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Economic and Human Geography.

“Penduduk lanjut usia di Eropa menimbulkan risiko ekonomi yang lebih rendah daripada yang dikhawatirkan jika produktivitas, yang didorong oleh pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja diperhitungkan,” kata Dr. Theodore D Cosco, seorang peneliti di Institute of Population Aging, Universitas Oxford, seperti dikutip Newsweek, Senin (9/12/2024).

“Kebijakan yang meningkatkan keterlibatan tenaga kerja, khususnya di kalangan perempuan dan orang dewasa yang lebih tua,” tambahnya.

Demikian pula, demografer Anne Goujon, Ph.D., yang mengepalai Program Populasi dan Masyarakat yang Adil di International Institute for Applied Systems Analysis, mengatakan bahwa “banyak parameter yang dapat membantu mengurangi dampak penurunan.”

“Peningkatan partisipasi angkatan kerja, khususnya perempuan, peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan usia pensiun dan pelatihan sepanjang hidup,” adalah beberapa contoh yang dikutip olehnya dan peneliti Guillaume Marois.

Imigrasi di Bawah Tekanan

Menurut para ahli, Imigrasi telah lama menjadi mitigator penurunan populasi Eropa, tetapi imigrasi, dengan cara yang terjadi saat ini, tidak cukup untuk mengimbangi penurunan populasi Eropa secara efektif

“Di negara-negara di Eropa Timur yang populasinya menurun paling cepat, hal itu sebagian besar disebabkan oleh emigrasi,” kata Goujon, “Di negara-negara penerima, beberapa mungkin masih melihat sedikit peningkatan (terutama yang memiliki tingkat imigrasi tinggi, seperti Inggris, Prancis, atau Swedia), sementara yang lain mungkin melihat penurunan yang lebih atau kurang nyata.”

“Secara keseluruhan, tingkat imigrasi yang berkelanjutan yang mampu mengimbangi penurunan populasi akan terlalu besar,” tambahnya.

Goujon berpendapat bahwa Jerman adalah studi kasus untuk ini.

Seperti banyak negara Eropa lainnya, tingkat kesuburan Jerman berada di bawah 1,5 kelahiran hidup per wanita pada tahun 2022, menurut Eurostat. Namun, populasinya tidak turun sebanyak Lithuania karena negara tersebut menerima lebih banyak migran sementara Jerman mengalami emigrasi.

“Tingkat emigrasi yang tinggi menjelaskan mengapa di beberapa negara penerima yang tingkat kesuburannya juga rendah, populasinya tidak menurun sebanyak itu,” kata Goujon.

Cosco mengatakan bahwa meskipun menarik “migran yang berpendidikan baik dan terintegrasi dengan baik mungkin dapat mengimbangi beberapa tantangan ini, imigrasi yang tinggi tanpa integrasi atau pemilihan pendidikan yang tepat dapat meningkatkan ketergantungan.”

“Fokus pada pendidikan, migrasi strategis, dan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif mungkin dapat memberikan dan mempertahankan stabilitas ekonomi meskipun terjadi pergeseran demografi,” katanya.

Cosco mengutip sebuah studi tahun 2020 berjudul Penuaan Populasi, Migrasi, dan Produktivitas di Eropa, yang menyimpulkan: “Peningkatan imigrasi atau upaya alternatif untuk meningkatkan kesuburan telah disarankan, oleh berbagai pihak dalam spektrum politik, sebagai kebijakan yang memungkinkan untuk melawan penuaan populasi.

“Namun, tidak satu pun dari kedua strategi ini yang dijalankan dalam batasan realistis akan memiliki dampak sebesar mungkin terhadap perubahan partisipasi angkatan kerja, peningkatan capaian pendidikan, dan integrasi ekonomi imigran yang lebih baik,” pungkas Goujon.

Setiap generasi memiliki beragam masalah dan tantangan tersendiri. Tapi diketahui, Generasi Z dan Milenial adalah dua kelompok yang disebut bakal lebih cepat miskin daripada generasi lainnya akibat ogah menabung dan punya kebiasaan “doom spending”. Apa itu “doom spending”?

Melansir dari CNBC Make It, sebagian besar orang dari kelompok Generasi Z dan Milenial cenderung menghabiskan uang untuk membeli barang-barang mewah dan berlibur daripada menabung. Menurut Psychology Today, hal itu identik dengan “doom spending” alias berbelanja secara impulsif demi menenangkan diri akibat perasaan pesimis terkait ekonomi dan masa depan.

Dosen senior keuangan di King’s Business School dan mantan bankir, Ylva Baeckstrom mengungkapkan bahwa “doom spending” adalah hal yang tidak sehat dan fatal. Bukan tanpa alasan, Baecktrom menyebut hal ini akibat paparan berita buruk melalui media sosial.

“Hal ini membuat mereka merasa seperti akan kiamat,” kata Baekstrom, dikutip Minggu (8/12/2024). “Para anak muda ini kemudian menerjemah perasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan belanja yang buruk,” sambungnya.

Generasi Pertama yang Bakal Lebih Miskin: Gen Z dan Milenial

Menurut hasil Survei Keamanan Finansial International Your Money CNBC yang dilakukan oleh Survey Monkey, hanya sebanyak 36,5 persen orang dewasa di dunia yang merasa bahwa mereka lebih baik secara finansial daripada orang tua mereka. Sementara itu 42,8 persen lainnya merasa bahwa mereka sebenarnya lebih buruk daripada orang tua mereka. Hasil ini diperoleh dari 4.342 orang dewasa di seluruh dunia.

“Generasi yang tumbuh sekarang adalah generasi pertama yang akan lebih miskin daripada orang tua mereka untuk waktu yang sangat lama,” tegas Baeckstrom.

“Ada perasaan bahwa Anda mungkin tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dicapai orang tua Anda,” lanjutnya.

Akibatnya, pengeluaran untuk hal-hal tidak penting menciptakan ilusi kendali di dunia yang terasa seperti tidak terkendali.

“Namun yang sebenarnya terjadi adalah hal itu membuat Anda kehilangan kendali di masa depan. Sebab, jika Anda menyimpan uang dan menginvestasikannya, Anda mungkin benar-benar bisa membeli rumah,” ujar Baeckstrom.

Alasan Generasi Z dan Milenial Boros: Rasa Ingin Melarikan Diri

Pendiri startup asal Silicon Valley, Daivik Goel mengaku bahwa kebiasaan boros yang kerap dilakukannya, seperti membeli pakaian mewah, produk teknologi terbaru, hingga berfoya-foya berawal dari rasa tidak puas dengan pekerjaan dan tekanan dari teman sebayanya.

“Semua itu hanya perasaan ingin melarikan diri,” kata Goel yang berusia 25 tahun.

“Orang-orang menyadari bahwa menabung untuk membeli rumah akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi, menghabiskan uang untuk barang lain akan menjadi pilihan,” sambungnya.

Goel mengaku, kebiasaan borosnya telah hilang setelah ia menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Menurut dia, bahagia dengan pekerjaan dapat mengubah pola pikirnya.

Cara Mengatasi Boros: Pahami Hubungan dengan Uang

Baeckstrom mengatakan, salah satu cara utama untuk mengatasi kebiasaan boros adalah memahami hubungan Anda dengan uang. Ia mengatakan, hubungan dengan uang seperti hubungan dengan orang lain, yakni dimulai sejak masa kanak-kanak dan membuat orang membentuk berbagai jenis keterikatan.

“Jika Anda merasa memiliki keterikatan yang aman dengan uang, Anda dapat membuat penilaian yang baik terhadap sesuatu. Anda mengumpulkan pengetahuan dan Anda dapat mengevaluasinya,” kata Baeckstrom.

“Namun jika merasa tidak aman maka Anda cenderung tergoda untuk melakukan perilaku belanja yang tidak sehat ini,” lanjutnya.

Menurut Baeckstrom, sikap-sikap ini berasal dari bagaimana cara seseorang dibesarkan, seperti apakah mereka kaya atau miskin, bagaimana keluarga mengelola uang, dan siapa yang mengendalikannya.

Warga Kolombia berusia 28 tahun, Stefania Troncoso Fernandez mengaku bahwa ia cenderung boros karena kekurangan literasi keuangan. Fernandez mengaku, ayahnya tumbuh dalam kemiskinan dan ia tidak pernah didorong untuk menabung.

Pendiri dan COO platform pengembangan kekayaan, Samantha Rosenberg mengatakan bahwa membuat transaksi menjadi “lebih nyata” dan sulit bisa membuat seseorang mempertimbangkan untuk lebih baik tidak berbelanja.

Menurutnya, melihat dan berbelanja secara langsung alias bukan melalui e-commerce bisa mencegah kebiasaan belanja impulsif. Selain itu, menyalakan notifikasi transaksi pada ponsel juga bisa membuat seseorang menyesal saat berbelanja.

“Titik-titik keputusan tambahan, seperti memilih dan pergi ke toko, mengevaluasi barang secara langsung, dan harus mengantre untuk membelinya akan membantu Anda untuk memperlambat dan berpikir lebih kritis soal belanja,” kata Rosenberg.

Dengan demikian, ia pun merekomendasikan setiap individu untuk kembali menggunakan uang tunai alih-alih non-tunai. Menurutnya, metode pembayaran non-tunai justru meningkatkan pengeluaran yang tidak perlu akibat terlalu mudah dan cepat.

https://heylink.me/kas138login

Bank menawarkan produk rekening tabungan yang biaa dimanfaatkan masyarakat untuk menyimpan uangnya. Namun, tiap bank memiliki aturan yang berbeda terkait saldo minimal yang harus disetor bagi nasabahnya.

Setiap bank, memiliki produk tabungan dan saldo minimal yang berbeda-beda. Saldo tersebut berfungsi sebagai pengaman jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening. Sehingga, saldo yang mengendap akan digunakan oleh pihak bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi.

Jika saldo di ATM sudah menyentuh saldo minimal bank, maka nasabah tidak akan bisa menarik uang tersebut. Untuk itu, penting bagi para nasabah mencatat minimal saldo dari produk-produk tabungan bank sebelum memilih dan menggunakannya.

Masing-masing bank memiliki kebijakan yang berbeda untuk menetapkan minimum saldo di ATM nasabah. Bahkan, tiap jenis tabungan di satu bank saja bisa memiliki batas minimal saldo yang berbeda.

Hal ini pun berlaku di beberapa bank besar di Indonesia. Saat ini, terdapat empat bank besar penghuni Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti atau KBMI 4.

Empat bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Lantas, berapa Biaya administrasi tiap bank tersebut? Berikut dirangkum dari berbagai sumber:

Bank Central Asia (BCA)

BCA menerapkan biaya administrasi berbeda untuk produk Tahapan BCA dan kartu GPN Blue Paspor. Untuk Tahapan BCA, biaya adminnya sebesar Rp 15 ribu untuk Blue Paspor, Rp 17 ribu untuk Gold Paspor, dan penalty ditetapkan Rp 5 ribu.

Sementara itu, untuk kartu GPN, Blue Paspor dikenai biaya Rp 14 ribu, Gold Paspor Rp 16 ribu, dan ada denda Rp 5 ribu juga. Platinum Paspor memiliki biaya Rp 20 ribu.

Bank Mandiri

Bank Mandiri mengenakan biaya admin sebesar Rp 12.500 per bulan untuk tabungan Rupiah, dengan saldo minimum Rp 100 ribu. Jika saldo minimum tidak terpenuhi atau rekening menjadi pasif, maka akan ada biaya tambahan Rp 5 ribu.

Biaya penutupan rekening adalah Rp 50 ribu. Namun, Bank Mandiri juga memiliki produk TabunganKu yang tidak dikenai biaya administrasi.

Bank Negara Indonesia (BNI)

BNI menerapkan biaya pengelolaan rekening bulanan sebesar Rp11 ribu, dengan saldo minimum Rp150 ribu. Ada denda Rp5 ribu jika saldo jatuh di bawah minimum, dan biaya penutupan rekening sebesar Rp10 ribu.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI memiliki biaya administrasi bulanan sebesar Rp 12.000 untuk tabungan BritAma. Biaya tambahan sebesar Rp 6.500 dikenakan untuk kartu, dengan saldo minimum Rp 50 ribu.

Biaya penutupan rekening juga sebesar Rp 50 ribu. Produk tabungan BritAma BRI didukung oleh fasilitas e-banking dan sistem real-time online untuk kemudahan transaksi nasabah.

Kebijakan pemerintah yang bakal mengenakan opsen pajak bagi pemerintah daerah membuat penjualan mobil bakal lebih banyak bergeser ke DKI Jakarta. Dari semua daerah, hanya DKI Jakarta yang tidak terdampak opsen.

Kalangan tenaga penjual di diler mobil mengungkapkan, mulai ada ancang-ancang dari sejumlah perusahaan untuk membeli kendaraan dengan plat B DKI Jakarta. Pasalnya langkah itu bisa membuat harga mobil menjadi lebih murah.

“Yang ngga kena opsen DKI Jakarta doang, makanya kemungkinan usaha-usaha kantornya usahain merapat ke Jakarta supaya dapat harga Jakarta, semua bakal merapat ke Jakarta,” kata tenaga penjual diler Toyota kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/12/2024).

Regulasi opsen pajak diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang telah disahkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun kemudian atau berlaku 5 Januari 2025 nanti.

Aturan itu memungkinkan daerah memungut pajak lebih besar dari yang berlaku saat ini. Namun dampaknya belum tentu Pemda mendapat pendapatan lebih besar karena perusahaan mulai berancang-ancang melakukan transaksi di Jakarta, utamanya untuk pembelian banyak atau fleet.

“Kalau DKI di 2025 kemungkinan naik PPN aja yang 12%, geser dikit ke Tangsel (Tangerang Selatan) tetap kena pajak wilayah. Jadi meskipun plat tetap B wilayah Depok, Tangsel tetap kena pajak wilayah,” kata tenaga penjual tersebut.

Kantor umumnya membeli mobil untuk kendaraan operasional. Namun, kebijakan ini bisa membuat Pemda Jakarta kelimpahan berkah dan Pemda wilayah lain gigit jari.

“Naiknya opsen masuk ke BBNKB, jadi harga OTR akan beda antara Jakarta, Depok, Tangsel beda sendiri, udah kepisah sama Jakarta walau plat B,” sebut tenaga penjual Toyota itu.

Sementara itu tenaga penjual Mitsubishi juga mulai berancang-ancang dengan kebijakan opsen pajak. Karenanya Ia sudah mulai menginfokan kepada calon pembeli untuk bisa melakukan transaksi segera sebelum berganti tahun.

“Kalau cepat masuk Samsat, cepat proses leasing, semoga ikut PPN lama dan ngga kena opsen, karena naiknya lumayan. Dari sisi kita ngga mau bebankan ke costumer, tapi mau ngga mau ikut pemerintah,” sebut tenaga penjual Mitsubishi kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/12/2024).

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12% pada 2025 sudah tertera dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pembatalan kebijakan harus melalui prosedur yang benar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Kamis (5/12/2024)

“Saya mau klarifikasi bahwa ada omongan di luar kira-kira DPR dengan pemerintah bisa menyetujui untuk menurunkan PPN ini kapan saja. Nah itu tidak akurat,” ungkapnya.

“Karena kalau kita baca di dalam undang-undang HPP itu pasal 7, ada ayat 3 yang menyebutkan bahwa ini ada range. Bisa dari 5% sampai 15%. Nah tapi itu kan nggak bisa dibaca tanpa membaca pasal berikutnya,” tegas Hekal.

Hekal menjelaskan, pembatalan kebijakan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembahasan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kenaikan PPN menjadi 12% sudah masuk dalam UU APBN 2025, termasuk potensi tambahan Rp75 triliun. Artinya sudah melewati masa pembahasan untuk melakukan perubahan kebijakan. UU HPP menetapkan angka tersebut sudah harus dijalankan sebelum Januari 2025.

Kedua adalah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, belum ada keputusan Presiden atas kebijakan yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya tersebut.

“Jelas, itu nggak bisa diubah kapan saja,” pungkasnya.

^{_{Pekerja sedang mengemas beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan di Gudang Perum Bulog Aceh, Siron, Aceh Besar. (ANTARA/M Ifdhal)}}

 Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan persediaan beras di gudang perusahaan tersebut sebanyak 17 ribu ton cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah itu hingga Maret 2025.

“Stok yang tersedia saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Aceh, termasuk untuk penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah alokasi Desember 2024,” kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Aceh Ihsan di Aceh Besar, Rabu.

Ia menyebutkan persediaan yang ada saat ini sebanyak 17 ribu ton dengan alokasi distribusi bantuan pangan sekitar 5 ribu ton dan untuk kebutuhan lainnya termasuk kebencanaan.

Ihsan mengatakan persediaan beras yang ada di Gudang Bulog tersebut termasuk hasil pengadaan beras dalam negeri yang dibeli dari hasil panen milik petani yang ada di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.

Adapun total pengadaan beras dalam negeri di Provinsi Aceh hingga saat ini sebanyak 14 ribu ton setara beras atau telah tercapai sesuai target.

Pihaknya berharap masyarakat di Provinsi Aceh tidak perlu khawatir karena persediaan beras di gudang perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat di pasaran melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Ia menambahkan untuk stabilisasi harga pada akhir tahun, pihaknya juga mendistribusikan program bantuan pangan alokasi Desember dan penyaluran beras SPHP ke pasar agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga terjangkau. https://savoyardsdanslemonde.com

^{_{Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan keterangan kepada awak media usia mengikuti rapat tingkat menteri yang melibatkan 12 kementerian yang dipimpin langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)}}

 Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan pengembangan cabang olahraga sepak bola dimasukkan pada kategori industri dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahap dua yang akan dijalankan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk di DBON, (pengembangan) sepak bola masuk dalam kategori industri dari dua kategori, prestasi dan industri,” kata Dito Ariotedjo kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan arah pengembangan cabang olahraga sepak bola Indonesia dalam DBON tahap dua yang dibahas dalam rapat tingkat menteri, melibatkan 12 kementerian, yang dipimpin langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan, dengan arah pengembangan sepak bola sebagai industri, maka stadion-stadion berstandar internasional di berbagai wilayah yang sudah diperbaiki pemerintah akan dikelola dengan perspektif industri.

Dito mengatakan akan ada skema kerja sama pemerintah dengan klub ataupun public partnership untuk mengelola stadion-stadion tersebut.

Ia mengatakan fokus membangun industri olahraga termasuk cabang sepak bola yang ditunjukkan dengan pembentukan Deputi Pengembangan Industri Olahraga sebagai deputi baru di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan, dari sisi upaya peningkatan prestasi, pengembangan sepak bola difokuskan untuk meraih prestasi di ajang internasional seperti Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan misi pembangunan bidang olahraga dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto​​​​​​​. https://makesomethinghappen.net

^{_{Situasi Diseminasi Gempur Rokok Ilega di Kota Bandung, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)}}

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat, menyebarluaskan (diseminasi) seruan ‘perang’ terhadap peredaran rokok ilegal di Jabar, dengan harapan dapat mencegah efek buruk pada masyarakat dan negara.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Viky Edya Martina Supaat menuturkan bahwa dalam kegiatan ini dilibatkan komunitas informasi masyarakat (KIM) dan relawan teknologi informasi komunikasi (TIK), untuk bersama-sama mengampanyekan perang melawan peredaran rokok ilegal.

“Kita melakukan kampanye gempur rokok ilegal itu kan penuh dengan pesan-pesan tertentu untuk melawan peredaran rokok ilegal, maksudnya seperti apa, tujuannya apa, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman KIM ini untuk melawan peredaran rokok ilegal,” ujar Viky pasca sosialisasi bertajuk Diseminasi Gempur Rokok Ilegal di Bandung, Rabu.

Perang terhadap rokok ilegal, kata dia, perlu dimasifkan, terlebih saat ini peredaran rokok ilegal mengkhawatirkan, di mana berdasarkan data periode sejak 2022 hingga November 2024, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak sebanyak 151.794.015 batang, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp188,8 miliar.

Menurut Viky, masalah rokok ilegal yang jelas terlihat, memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, serta pada pendapatan negara dari cukai.

“Karena ini bukan hanya soal pendapatan negara, tetapi juga terkait dengan kesehatan, sehingga perlu semua pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa banyak dampak negatif dari rokok ilegal,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Seksi Humas Dirjen Bea dan Cukai Jabar Meirna Nurdini menyebutkan bahwa target utama Diseminasi Gempur Rokok Ilegal ini tak lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menekan peredaran rokok ilegal.

“Memang rokok ini menggerus pendapatan negara dari cukai rokok (tembakau), tetapi di samping itu yang memprihatinkan adalah persoalan prevalensi perokok anak,” katanya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Meirina mengungkapkan prevalensi perokok anak pada tahun 2022 angkanya mencapai 9 persen, dan tahun 2023 menurun menjadi 8,97 persen dari sekitar 130 juta perokok se-Indonesia.

“Kita harapkan tahun ini lebih turun. Oleh karena itu kita menargetkan program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Soal pendapatan negara, itu adalah hasil yang akan mengikuti,” tutur Meirina. https://alexandratolstoy.com