Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius memastikan aspirasi mahasiswa disampaikan ke pemerintah pusat usai menerima aksi damai dari sejumlah aliansi mahasiswa di Ruang Meranti, Kantor DPRD Provinsi Kalbar
“Ada 10 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Kalbar dalam aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD Kalbar kemarin. Saya berkomitmen untuk menyalurkan hal tersebut,” kata Gubernur Ria Norsan di Pontianak, Selasa.
Seperti diketahui, aksi yang berlangsung tertib ini diikuti perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar, seperti Universitas Tanjungpura, Unoso, dan PGRI.
Mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan strategis, mulai dari pencabutan tunjangan DPR RI, percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, evaluasi kinerja aparat kepolisian, hingga pemerataan sarana pendidikan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penuntasan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal.
Gubernur Ria Norsan menyambut positif aksi damai tersebut dan menegaskan aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan daerah, sementara isu yang bersifat nasional akan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Kalian seperti anak-anak saya sendiri. Aspirasi mahasiswa ini penting dan kami akan terus mengupayakan agar suara kalian sampai ke pusat,” tuturnya.
Senada Ketua DPRD Kalbar Aloysius menegaskan siap menjembatani tuntutan mahasiswa, khususnya terkait tunjangan DPR RI dan pengesahan UU Perampasan Aset.
“Kami akan mengusulkan aspirasi ini agar mendapat perhatian serius di tingkat nasional,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Forkopimda juga memberi tanggapan. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto berkomitmen menginvestigasi dugaan kekerasan aparat dalam aksi sebelumnya.
Dari pihak mahasiswa, Ketua HMI Cabang Pontianak Muhammad Abil menyoroti tunjangan DPR RI yang dinilai menyakiti hati rakyat serta mendesak evaluasi kinerja Polda Kalbar. Sementara GMNI dan Aliansi Mahasiswa Menggugat mengecam penggunaan gas air mata oleh aparat dan menuntut pencopotan Kapolresta.
Perwakilan BEM Fakultas Hukum Untan Darmawati mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Rakyat Independen (MKRI) untuk mengawasi kinerja legislatif. Selain itu, mahasiswa juga menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan, mendesak kenaikan upah minimum, pemerataan fasilitas kesehatan dan sekolah di daerah terpencil, serta pengakuan hak masyarakat mengelola ladang berpindah sesuai kearifan lokal.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama DPRD dan Forkopimda menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
Aksi damai ini dipandang sebagai wujud partisipasi konstruktif generasi muda dalam mendorong pembangunan yang adil, merata, dan berpihak pada kepentingan rakyat.