“Aku belum dengar, nanti aku cek ya, tapi yang pasti adalah kurang lebih 2 minggu, 1 minggu terakhir ini kan betul-betul kepolisian, Bapak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, aksi premanisme ini ada yang bersifat perorangan maupun kelompok, bahkan ada yang dikemas dalam bentuk organisasi kemasyarakatan hingga organisasi pengusaha.
“Bahkan ada kejadian juga akan organisasinya bukan masyarakat, ini organisasi pengusaha juga. Jadi premanisme ini juga bentuknya bermacam-macam juga nih, mulai pakai dasi sampai yang enggak pakai apa-apa,” kata Prasetyo.
Lebih lanjut, aksi premanisme ini merupakan pekerjaan rumah bersama semua pihak untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan iklim usaha yang baik. Ia juga menolak keras aksi premanisme karena mengganggu iklim investasi dan ketertiban masyarakat.
“Bahwa aksi premanisme di seluruh leveling tadi dan seluruh jenis variasi itu akan mengganggu iklim investasi dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, BMKG membenarkan telah melaporkan GRIB Jaya kepada polisi.
Pelaporan itu dibenarkan oleh Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana. Laporan itu disampaikan dalam surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025.
Akhmad Taufan membenarkan, laporan itu meminta polisi menertibkan ormas GRIB Jaya karena menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG.
“Sudah ditindaklanjuti oleh Satgas, quick respons. Pelaporan ke polisi dilakukan setelah menduduki lahan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan,” kata Akhmad Taufan kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/5/2025).
“Selasa kemarin,” tambahnya saat ditanya lanjut mengenai tanggal pelaporan.
Lahan yang diduduki oleh ormas tersebut, menurut Akhmad Taufan memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung. Kepemilikan tersebut telah dikuatkan oleh sejumlah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.
Terkait kabar yang pemalakan senilai Rp5 miliar oleh ormas sebagai ganti meninggalkan lahan yang diduduki, Akhmad Taufan tak menjawab gamblang.
“Kita tidak ke sana. Intinya adalah lahan tersebut milik negara yang dalam hal ini dikelola oleh BMKG. Dan sudah ada kekuatan hukum mengikat. Ini soal penegakan hukum saja atas lahan yang bukan miliknya,” tegas Akhmad Taufan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F Laisa juga mengungkapkan, persentase biaya avtur juga naik dari 27,7% menjadi 28,3%, selain itu biaya penyusutan juga ikut naik dari 3,5% menjadi 5,44%.
Meski demikian ada juga biaya persentase yang menurun, di antaranya sewa pesawat dari 22,9% menjadi 12,19%, kemudian umum dan organisasi dari 12% menjadi 8,76%.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sedang mengevaluasi pemetaan tarif angkutan udara dengan mempertimbangkan beberapa hal. Seperti kenaikan komponen maintenance yang sudah termasuk biaya maintenance reserve, menyebabkan maskapai membutuhkan biaya besar untuk reaktivasi pesawat udara untuk memenuhi permintaan pasca Covid 19,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR Kamis (22/5/2025).
Berikut perbedaan porsi komponen biaya penerbangan, mengutip paparan Kemenhub dalam RDP dengan Komisi V DPR RI:
Tahun 2019:
Insurance 0.30%, Pelumas 0.20%, Gaji Teknisi 0.50%, Training 1.30%, Tunjangan 4.40%, Jasa Kebandarudaraan 2.60%,Ground Handling 3.60%, Catering 3.20%, Gaji Awak Pesawat 2.40%, Maintenance 7.30%, Penyusutan 3.50%, Marketing and Sales 8.10%, Umum dan Organisasi 12.00%, Sewa Pesawat 22.90%, dan Avtur 27,7%
Tahun 2025:
Gaji Teknisi 0.40%, Pelumas 0.10%, Training 2.42%, Tunjangan 2.62%, Jasa, Kebandarudaraan 2.62%, Ground Handling 2.92%, Catering 3.32%, Gaji Awak Pesawat 3.52%, Penyusutan 5.44%, Maintenance 7.30%, Marketing and Sales 7,25%, Avtur 28.30%, Marketing and Sales 7.25%, Umum dan Organisasi 8.76%, Maintenance 20.14%, dan Sewa Pesawat 12.19%
Biaya Penerbangan Meledak Puluhan Juta Rupiah
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan mengungkapkan hal senada. Dia mengatakan, ada kenaikan biaya penerbangan domestik antara saat ini dan beberapa tahun silam.
Dia mencontohkan biaya penerbangan rute Cengkareng-Denpasar saat ini dibandingkan tahun 2019.
“Jadi biaya penerbangan di tahun 2019 itu sebesar Rp194.000.000 satu kali penerbangan. Di sini dapat kita lihat adanya peningkatan sebesar Rp31.000.000 dari sisi MRO atau maintenance repair overhaul, dari sisi harga fuel juga meningkat,” kata Wamildan.
Meski tarif sewa pesawat ini bisa dinegosiasikan karena Garuda Indonesia melewati proses restrukturisasi, namun ada pertumbuhan upah minimum 35 persen sejak tahun 2019.
“Kemudian ada peningkatan juga provider dari marketing dan ticketing. Ada juga interest cost, sehingga total kenaikan biaya menjadi Rp269.000.000 atau terdapat kenaikan 38 persen,” ujar Wamildan.
Sinyal Perubahan Aturan Harga Tiket Pesawat
Selama ini maskapai berpegangan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri serta Kepmenhub Nomor 106 tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
“Usulan perubahan kebijakan terkait tarif angkutan udara Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019, karena terdapat perubahan formulasi perhitungan tarif yang memperhitungkan jarak dan waktu tempuh serta perubahan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah,” ujar Lukman.
Selain itu penyesuaian Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi terutama sangat diperlukan untuk rute-rute jarak pendek.
“Diferensiasi tarif sesuai kelompok layanan (full service, medium, dan no frills) hanya diberlakukan untuk tipe pesawat jet, tidak lagi diberlakukan untuk tipe pesawat propeller. Hal ini untuk mendorong peningkatan penerbangan dengan pesawat propeller yang lazim digunakan untuk konektivitas di daerah,” sebut Lukman.
Pemerintah punya pengalaman dalam menurunkan harga tiket pada momen Lebaran tahun 2025 lalu. Ada beberapa upaya yang dilakukan, diantaranya Bandar Udara dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
“Kemudian penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) menjadi sebesar 50% dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) menjadi sebesar 50% terdapat kebijakan operation hour selama 24 jam,” ujar Lukman.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 45 Tahun 2025 Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Masa Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 M / 1446 H.(KP-DJPU 45 TAHUN 2025)
Kemudian AirNav memberikan layanan advance dan extend selama periode lebaran 2025 untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan badan usaha angkutan udara.
PT Pertamina Patra Niaga memberikan dukungan dalam hal harga avtur yang turun pada periode Angkutan Lebaran 2025 dengan memberikan potongan harga avtur pada 37 Bandar Udara di Indonesia. (Surat Pertamina No.062 /C0000/2025-SD)
“Kebijakan pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 6% bagi jasa angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2025 yakni periode pelaksanaan penerbangan 24 Maret sampai dengan 7 April 2025 lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025,” sebut Lukman.
Menurut laporan, ini terjadi karena AI akan kian banyak mengambil alih dan mengubah pekerjaan yang sifatnya administratif seperti sekretaris, dikutip dari Reuters, Rabu (21/5/2025). Pekerjaan tersebut umumnya diisi oleh perempuan.
Namun, bukan berarti tidak ada celah manusia untuk bekerja di bawah perkembangan AI. Otomatisasi kemungkinan tidak akan terdampak pada seluruh pekerjaan.
Laporan PBB mengatakan akan lebih banyak pekerjaan dengan keterlibatan manusia yang dibutuhkan nantinya.
Peranannya akan diubah lebih radikal. Beberapa yang akan diubah seperti bidang media, software dan keuangan.
“Kami menekankan paparan itu tidak menyiratkan otomatisasi langsung pada seluruh pekerjaan, namun pada potensi sebagian besar tugas sekarang dilakukan dengan teknologi tersebut,” tulis laporan tersebut.
Lebih lanjut, laporan itu mengatakan perlu peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan dengan menggunakan AI. Pihak PBB mengajak pemerintah, organisasi pengusaha serta pekerja bisa memikirkan hal tersebut.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, bahwa ajang tahunan ini tidak sekadar menjadi tempat bertemunya investor, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai katalisator dalam percepatan transisi energi di tanah air.
“PLN Startup Day adalah ruang kolaboratif tempat berbagai pemangku kepentingan bertemu untuk merumuskan solusi masa depan. Di sinilah inovasi lahir, bertumbuh, dan bertransformasi menjadi gerakan nyata yang mendorong kemajuan transisi energi nasional,” ungkap Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).
Di samping itu, dia menambahkan, gelaran ini telah mencatatkan sejumlah prestasi signifikan sejak diluncurkan pada 2023. Tercatat, lebih dari 60 startup energi dan teknologi telah bergabung dalam komunitas ini, dengan 20 di antaranya berhasil mengikuti program inkubasi untuk pengembangan tahap awal.
Program ini juga menghasilkan lebih dari 20 nota kesepahaman (MoU) dan 10 perjanjian bisnis antara PLN dan para inovator. Pada penyelenggaraan tahun ini, PLN Startup Day 2025 menghadirkan serangkaian kegiatan inspiratif seperti showcase, pitch battle, business matchmaking, diskusi panel, hingga sesi networking yang mempertemukan sekitar 350 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, korporasi besar, investor, universitas, hingga para pendiri startup dari seluruh penjuru Indonesia.
Melalui ajang ini, PLN tidak hanya menunjukkan konsistensinya dalam mendorong budaya inovasi, namun juga mempertegas perannya dalam menciptakan iklim yang inklusif bagi para pelaku usaha rintisan berbasis energi dan teknologi.
“PLN percaya bahwa masa depan energi Indonesia dibangun melalui kolaborasi dan inovasi. Melalui PLN Startup Day 2025, kami juga mendukung hilirisasi inovasi startup binaan pemerintah untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” jelas Darmawan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengapresiasi penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut. Hal ini membuat Pertamina mampu menjadi contoh bagi perusahaan lain.
Dia menyampaikan bahwa hubungan industrial perusahaan bisa diwujudkan dengan proses diskusi musyawarah antara serikat pekerja dengan manajemen.
“Saya ucapkan selamat atas penandatanganan PKB antara Pertamina dengan serikat pekerja. Ini menjadikan Pertamina sebagai contoh dan role model praktek hubungan industrial yang unggul dan adaptif. Bagaimana hubungan industrial Pancasila itu diwujudkan, bagaimana suatu proses dialog menjadi proses diskusi musyawarah bersama antara serikat pekerja dengan manajemen perwakilan manajemen, itu menjadi kunci untuk kemajuan perusahaan ke depan,” jelas Yassierli dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan PKB ini bukanlah sekedar dokumen formal, melainkan wujud komitmen bersama untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. PKB harus memastikan keseimbangan hak dan kewajiban karena keberlanjutan perusahaan sejalan dengan kesejahteraan pekerja.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Perundingan yang dilakukan dengan suasana kolaboratif dan semangat untuk membawa kemajuan bagi Pertamina. Kita menyadari bahwa peran pekerja adalah jantung dan pusat operasional yang berlangsung di Perusahaan, kita tidak bisa berhasil tanpa kehadiran dan kontribusi para pekerja,” ucap Simon.
Sementara itu, Presiden FSPBB Arie Gumilar menyebut tema PKB kali ini adalah penguatan sumber daya manusia untuk kemajuan atau untuk kedaulatan energi nasional. Tema ini dipilih karena sesuai dengan semangat perjuangan federasi.
“Sejak dulu, federasi menginginkan adanya kedaulatan energi nasional di tangan anak bangsa dan sejalan dan selaras dengan aspirasi dari manajemen dan Asta Cita yang ingin menjadikan Pertamina ini sebagai soko guru kemandirian energi menuju swasembada, energi nasional dan kemandirian, serta keberlanjutan dan ketahanan nasional,” tutup Arie.
Sebagai informasi, Perjanjian Kerja Bersama Pertamina adalah kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban, serta ketentuan lain yang disepakati bersama. PKB Pertamina ini bersifat komprehensif dan bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja dan perusahaan.
Dalam laporan Global Times, Kedutaan Besar China di Jepang mengeluarkan pemberitahuan itu Senin (12/5/2025) lalu. Ini menyusul rilis pemerintah Jepang pada 31 Maret lalu soal gempa di Palung Nankai yang bisa membuat 298.000 orang tewas.
“Jepang adalah negara yang rentan terhadap gempa bumi yang sering terjadi. Pada bulan Agustus tahun lalu, gempa bumi berkekuatan 7,1 Skala Richter melanda Prefektur Miyazaki di ujung barat Palung Nankai, yang mendorong pemerintah Jepang untuk mengeluarkan peringatan gempa besar,” kata kedutaan dikutip Rabu (16/4/2025).
“Menurut laporan media Jepang, pemerintah Jepang merilis penilaian risiko terbaru untuk gempa besar Palung Nankai pada tanggal 31 Maret, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa seperti itu dalam 30 tahun ke depan dari 70% menjadi 80%,” catat kedutaan lagi.
Laporan tersebut juga menjelaskan potensi gempa bumi dapat berdampak meluas mulai dari Okinawa di barat hingga Fukushima di Timur dan berpotensi menelan korban hingga 298.000 jiwa.
“Gempa bumi yang berpotensi terjadi dapat berdampak pada wilayah yang luas yang membentang dari Okinawa hingga Fukushima, berpotensi menyebabkan 298.000 kematian dan mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US$1,8 triliun,” ujar lagi laporan tersebut.
Selain mengingatkan warga negaranya, kedutaan China juga memberi tips untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan diri, memantau informasi terkait gempa bumi dengan saksama dan merencanakan perjalanan, studi, atau pembelian properti di Jepang dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Warga China disarankan untuk mengidentifikasi lokasi evakuasi terdekat terlebih dahulu dan mengikuti instruksi evakuasi pemerintah setempat tanpa penundaan.
Sementara itu mengutip Newsweek, belum ada komentar dari pemerintah Jepang soal ini. Hingga berita diturunkan belum ada tanggapan.
Namun laman itu mencatat gempa bumi telah melanda palung di lepas pantai selatan pulau utama Jepang setiap 100 hingga 150 tahun, dengan yang terakhir tercatat pada tahun 1946. Ada kemungkinan 70-80% gempa besar terjadi dalam 30 tahun, memang perkiraan pemerintah.
Jepang Negara Paling Rawan Gempa
Gempa dengan magnitudo 9,0 melanda pesisir timur Jepang pada 11 Maret 2011, menjadi gempa bumi terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut. Gempa tersebut memicu tsunami dan menyebabkan kecelakaan nuklir, menewaskan 19.729 orang, dengan 2.559 orang masih dilaporkan hilang secara resmi.
Di sisi lain, menurut Badan Meteorologi Jepang, total enam gempa bumi dengan magnitudo 2,5 atau lebih dalam 24 jam hingga pukul 6 sore pada Selasa waktu setempat. Gempa terbesar adalah gempa berkekuatan 4,8 skala Richter yang melanda lepas pantai timur pulau Hokkaido di Jepang utara.
Jepang merupakan bagian dari sabuk seismik “Cincin Api” di tepi luar Samudra Pasifik, yang berada di sepanjang batas lempeng tektonik yang bergerak perlahan. Sekitar 81% gempa bumi terbesar di dunia terjadi di wilayah ini, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (AS).
Sepeda listrik misalnya, penggunaannya dapat menghemat biaya karena lebih murah daripada kendaraan bermotor dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Bagi Anda yang sedang mencari sepeda, baik sepeda listrik maupun sepeda lipat, sepeda gunung, hingga sepeda anak-anak, ini saat yang tepat untuk datang ke Transmart.
Seperti diketahui, Transmart kembali menggelar program diskon Transmart Full Day Sale. Program ini menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50%+20% yang berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia, pada Minggu, 18 Mei 2025.
Berbagai produk sepeda listrik yang didiskon dalam Transmart Full Day Sale, yakni Exotic dan Pacific untuk berbagai tipe. Aneka sepeda listrik dijual dari harga normal Rp 6.450.000 menjadi hanya Rp 3.680.000 untuk Pulau Jawa. Sedangkan untuk harga khusus luar Pulau Jawa dari Rp 6.750.000 menjadi Rp 3.920.000.
Selain itu, ada aneka sepeda mulai dari sepeda gunung, lipat, hingga sepeda anak yang diskon 60%+20% dan dibanderol mulai Rp 1.299.000 untuk Pulau Jawa, dan Rp 1.039.200 untuk di pulau Jawa. Kemudian, untuk luar Pulau Jawa harga sepeda tersebut dibanderol mulai Rp 1.399.000 dan Rp 1.119.200 untuk di
Sebagai catatan khusus, untuk sepeda listrik tidak berlaku pembelian Partai Besar. Promo ini bisa dinikmati pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat.
Tak hanya itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, buah-buahan, hingga barang-barang elektronik.
Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 18 Mei 2025.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Collaboration Agreement oleh President Commissioner Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir dan Area Managing Director Johnson & Johnson MedTech SEA, Guillermo Frydman pada Jumat, 16 Mei 2025 di Mayapada Tower, Jakarta Selatan.
Sebagai langkah awal dari kerja sama ini, Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) menjadi unitMayapada Healthcare pertama yang menginstal VELYS™ Robotic-Assisted Solution. Dengan demikian, MHSB juga mencatatkan sejarah sebagai rumah sakit pertama di kawasan Jawa Timur dan Indonesia Timur yang menghadirkan teknologi robotik canggih untuk prosedur total knee replacement bagi masyarakat di wilayah ini.
President Commissioner Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir mengatakan, sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional, Mayapada Healthcare senantiasa mengikuti perkembangan teknologi medis terkini, termasuk teknologi bedah robotik untuk ortopedi.
“Teknologi canggih ini dihadirkan untuk mendukung kemampuan dokter spesialis dan subspesialis di Orthopedic Center Mayapada Hospital, yang merupakan salah satu layanan unggulan Mayapada Hospital. Kami yakin inovasi yang kami hadirkan di Mayapada Hospital Surabaya ini akan meningkatkan patient experience secara optimal, memastikan patient safety secara maksimal, serta memperluas akses layanan ortopedi yang canggih dan berkualitas internasional bagi masyarakat Jawa Timur hingga Indonesia Timur,” ujar Jonathan, Jumat, (16/5/2025).
Sementara itu, President Director & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia menambahkan, teknologi bedah robotik semakin melengkapi layanan unggulan (Center of Excellence) Orthopedic Center yang terintegrasi di seluruh unit Mayapada Hospital.
Orthopedic Center Mayapada Hospital memiliki Orthopedic Board yang terdiri dari tim dokter multidisiplin seperti spesialis dan subspesialis ortopedi, yang berkolaborasi aktif menangani kasus kompleks pada tulang dan sendi.
“Dengan mengedepankan pendekatan berbasis bukti dan teknologi mutakhir, seperti bedah robotik, stem cell, dan cartilage repair/replacement, Orthopedic Center Mayapada Hospital memastikan perawatan yang komprehensif, personal, dan berpusat pada pasien (patient-centered care), guna memberikan hasil terbaik yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu,” ujarnya.
Guna memastikan pemanfaatan teknologi bedah robotik secara optimal, Mayapada Healthcare bersama Johnson & Johnson MedTech juga mengadakan program pelatihan intensif bersertifikasi bagi dokter spesialis dan subspesialis ortopedi Mayapada Hospital untuk lebih mengasah keterampilan dan memperlancar keahlian mereka dalam menggunakan sistem robotik, sehingga mendukung pelaksanaan prosedur bedah yang presisi dan terpersonalisasi.
Area Managing Director Johnson and Johnson MedTech South East Asia, Guillermo Frydman mengungkapkan, pihaknya bangga dapat bekerja sama dengan Mayapada Hospital untuk menghadirkan inovasi terbaru dalam layanan ortopedi, khususnya dalam prosedur robotik total knee replacement.
“Kemitraan ini merupakan tonggak penting karena memungkinkan kami untuk menghadirkan salah satu inovasi terbaru dalam artroplasti lutut dan membuat dampak nyata bagi kehidupan pasien di Indonesia. Dengan teknologi canggih VELYS™ Robotic-Assisted Solution, yang telah diterapkan di lebih dari 10 negara di Asia Pasifik, ditambah dengan ATTUNE Total Knee, kami mendukung Mayapada Hospital dalam memberikan layanan kesehatan kelas dunia. Melalui pendekatan yang presisi dan personal ini, kita membantu pasien untuk kembali bergerak bebas, melanjutkan aktivitas sehari-hari, dan mencapai hasil pemulihan yang optimal,” terang Frydman.
VELYS™ Robotic-Assisted Solution memungkinkan dokter melakukan operasi penggantian lutut, di mana keseluruhan anatomi dan pergerakan lutut pasien ditampilkan secara real-time dalam format 3D selama operasi, sehingga implan dapat dipasang secara presisi dan seimbang.
Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya, Bona Fernando, juga hadir dalam momen ini. Ia mengungkapkan, hadirnya teknologi bedah robotik di Mayapada Hospital Surabaya membuktikan kesiapan tim multidisiplin Orthopedic Center dalam memberikan perawatan terbaik bagi Masyarakat Surabaya, Jawa Timur, hingga Indonesia Timur.
“Tak hanya itu, demi terus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien selama menjalani perawatan, Mayapada Hospital Surabaya juga akan menghadirkan gedung Oncology Center dengan teknologi Digital PET CT dan Digital Spec CT, serta membangun fasilitas vertical parking building yang memungkinkan kapasitas parkir lebih besar dan meningkatkan kenyamanan pengunjung,” pungkas Bona.
Mayapada Healthcare sendiri terus mengikuti perkembangan teknologi medis untuk peningkatan mutu dan layanan di seluruh unit Mayapada Hospital. Selain mengadopsi teknologi robotik, Mayapada Hospital juga telah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses skrining penyakit kardiovaskular dan diabetes secara komprehensif. Ke depannya, Mayapada Healthcare akan menghadirkan teknologi 3D printing untuk mendukung pelatihan bedah (surgical training) pada prosedur yang kompleks.
Tren ini, menurut Airlangga, juga didorong oleh langkah pemerintah yang baru saja meluncurkan bank emas atau bullion bank melalui PT Bank Syariah Indonesia.
“Pemerintah baru meluncurkan yang namanya bank bullion ataupun bank mas, bank emas ini syariah compliant banget dan ini the power of emak-emak,” ujar Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia: Refleksi Peran IAEI dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dikutip Kamis (15/5/2025).
Tak hanya itu, pada saat krisis bukanlah Dana Pihak Ketiga yang mengalami kenaikan. Namun, emas yang ditaruh di Pegadaian yang naik.
Airlangga menjelaskan bahwa banyak ibu-ibu yang menggunakan emasnya sebagai jaminan keuangan. Terutama dalam situasi ekonomi yang tak pasti.
“jadi bukan DPK, dana pihak ketiga perbankan tapi emas yang ditaruh di pegadaian itu naik berarti ibu-ibu mengeluarkan reserve-nya untuk jaminan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadikan ekosistem emas sebagai fokus utama perusahaan tahun ini. Hal ini seiring dengan terbentuknya Bullion Bank atau bank emas di Indonesia. Direktur Keuangan & Strategi Ade Cahyo Nugroho mengatakan, segmen ini sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja.
Menurutnya, layanan yang ditawarkan sangat menarik karena BSI menjadi bank emas pertama dan satu-satunya perbankan sebagai penyedia solusi emas terlengkap saat ini dari yang sebelumnya hanya melayani gadai emas kini nasabah dapat membeli emas dengan cara mencicil.
RDP yang berlangsung hingga 4 jam lamanya tersebut membahas perihal evaluasi dan pengembangan tata niaga komoditas timah di Indonesia. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini.
“Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah kami uraikan di atas tadi, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat kali ini, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui secara langsung dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero), MIND ID, beserta PT Timah Tbk, terkait tata kelola dan tata niaga komoditas timah sebagai komoditas mineral strategis di Indonesia,” ungkap Anggia dalam RDP Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Berdasarkan rapat tersebut, terdapat setidaknya tujuh poin simpulan sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Mineral Industri (Persero) atau MIND ID dan Direktur Utama PT Timah Tbk terkait Evaluasi dan Pengembangan Tata Niaga Komoditas Timah.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan PT Timah Tbk untuk menjalin kerja sama dengan produsen-produsen timah terbesar lainnya di dunia, dalam rangka membentuk aliansi pengatur harga timah global.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan PT Timah Tbk untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
A. Mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance secara lebih ketat dan konsisten, termasuk di dalamnya meningkatkan fungsi audit dan manajemen risiko, untuk mencegah terjadinya fraud dan penyelewengan di masa mendatang;
B. Melakukan transformasi perusahaan secara menyeluruh, termasuk peningkatan efisiensi operasional, serta digitalisasi proses produksi dan distribusi, guna mencapai target produksi logam timah;
C. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, serta Pihak-pihak Terkait lainnya, untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap praktik penambangan timah dalam rangka meminimalisasi praktik penambangan ilegal dan menanggulangi permasalahan tumpang tindih tata ruang pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
D. Meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, dalam rangka menciptakan ekosistem masyarakat yang lebih sejahtera, melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
E. Melaksanakan praktik usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan menjunjung keberlanjutan.
4. Komisi VI DPR RI mendukung penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Mineral Kritis dan Mineral Strategis, dan/atau peraturan turunan lainnya, dalam rangka mendukung proses bisnis komoditas timah, termasuk mineral kritis dan mineral strategis, mengatur kewenangan PT Timah Tbk bersama Asosiasi Eksportir Timah Indonesia sebagai pemasar tunggal penjualan timah.
5. Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah melakukan evaluasi atas Peraturan Perundang-Undangan terkait Tata Kelola dan Proses Bisnis Timah untuk meningkatkan pengelolaan komoditas timah nasional secara profesional, transparan, dan akuntabel.
6. Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah segera menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas timah.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan PT Timah Tbk untuk memberikan jawaban tertulis sejelas-jelasnya dalam waktu paling lama 7 hari kerja atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI.
“Rapat hari ini tentu diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan masukan, serta tentunya dari para anggota, respons atau kritikan yang membangun untuk perbaikan tata kelola dan tata niaga komoditas timah, termasuk di dalamnya adalah perbaikan proses bisnis, penguatan regulasi, serta peningkatan fungsi pengawasan agar timah Indonesia semakin berjaya di pasar global,” tandas Anggia.
