100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Menteri Erick Pamer Kontribusi BUMN

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto telah menapaki 100 hari kerja kabinet Merah Putih. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pihaknya melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick menjabarkan, inisiasi tersebut mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (20/1)

Erick memaparkan, selama 100 hari kerja pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antar kementerian, serta salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo dalam hal penghiliran dan ketahanan energi.

Selain itu, lanjutnya, hilirisasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Ia menyebut, hilirisasi juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi.

Sejumlah perusahaan BUMN yang melakukan hilirisasi seperti MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional.

Selanjutnya, Erick memaparkan lebih jauh, untuk penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi.

Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan.

“Infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, ataupun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Sinergi dengan Kementerian PU, kata Erick, difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi. Kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat, Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, terutama jelang Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat.

“Dengan melakukan intervensi langsung pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi, beberapa terobosan mampu dijalankan,” sebutnya.

Sementara di sektor pangan, pihaknya berkolaborasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman inflasi global.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, di akhir tahun 2024, stok beras nasional mencapai 1,8 juta ton, sementara Bulog telah menyerap 1,2 juta ton beras petani pada 2024. Inflasi pangan juga terjaga di level rendah, hanya 1,68% (yoy) pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata inflasi negara tetangga di ASEAN.

Tak hanya itu, Kementerian BUMN melalui Bulog dan RNI juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional. Sejauh ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak dan kelompok rentan di 10 provinsi prioritas. Program ini juga memanfaatkan produk UMKM lokal dan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru di sektor pangan.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan perekonomian rakyat mendorong Kementerian BUMN melalukan sinkronisasi program UMKM dan industri kreatif dengan Kementerian UMKM. Tercatat, hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank-bank BUMN, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 13,5 triliun.

“Program pembinaan ini juga mencakup pendampingan bisnis, digitalisasi UMKM, serta promosi produk UMKM ke pasar global melalui platform e-commerce seperti PaDi UMKM,” ungkapnya.

Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sektor yang menjadi prioritas. Bekerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian BUMN telah mengadopsi kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Saat ini, 25% posisi manajerial di BUMN telah diisi oleh perempuan, dengan target peningkatan menjadi 30% pada 2025. Selain itu, program perlindungan anak telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas ramah anak di lingkungan BUMN.

“Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global. Gotong royong adalah fondasi utama kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.