DOHOWORDGLAS

_{Ketua DPR Puan Maharani}

 Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah terjadi di Indonesia. Menurutnya, peningkatan kasus ini perlu diiringi dengan penguatan sistem waspada dini di seluruh fasilitas kesehatan (faskes). 

Peningkatan kasus ini juga dinilai sebagai peringatan agar pemerintah segera memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.

“Lonjakan kasus Influenza A ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lengah. Jika tidak ditangani serius, ini bisa membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas,” ujar Puan, Sabtu (18/10/2025).

Puan menegaskan perlunya respons strategis dan terintegrasi dalam menghadapi lonjakan ini. Ia meminta pemerintah memastikan deteksi dan respons cepat.

“Penguatan sistem kewaspadaan dini di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, menjadi keharusan. Kita harus memastikan deteksi dan respons cepat agar penanganan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” kata Puan.

Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah agar memastikan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas pelayanan kesehatan memadai, terutama di daerah padat penduduk.

^{Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo}

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penggunaan uang yang diduga berasal dari korupsi dana operasional gubernur Papua. Hal ini dilakukan saat memeriksa pramugari Selvi Purnama Sari dan Marwan Suminta, yang merupakan penjaga Kos Wisma Feris, Bogor.

Dalam pemeriksaan kedua saksi ini, penyidik mendalami terkait penggunaan uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana operasional di Papua,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (17/10/2025).

“Termasuk penggunaan uang tersebut untuk pembelian aset di sejumlah tempat,” tambahnya.

Sebelumnya, tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan Tamara Anggraeny, selaku Cabin Manager RDG Airlines. Namun, yang bersangkutan tidak hadir.

Budi menyatakan, alasan ketidakhadiran Tamara masih belum diketahui.

“Tentu jika keterangannya masih dibutuhkan, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang,” ujarnya.

_{Sejumlah rumah semi permanen di Jalan Pademangan terbakar/Foto: Istimewa}

 Sejumlah rumah semi permanen di Jalan Pademangan Raya RT 7/RW 1, Pademangan, Jakarta Utara, terbakar pada Rabu (15/10/2025). Kebakaran diduga dipicu pembakaran tembaga menyambar ke styrofoam.

“Objek rumah semi permanen. Warga yang membakar tembaga,” tulis laporan Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta.

“Pemilik rumah membakar tembaga menyambar styrofoam yang ada di samping rumah, api cepat membesar dikarenakan angin dari kereta api sehingga api menyambar rumah sebelahnya,” tambahnya.

Pemadaman selesai pukul 05.17 WIB dengan mengerahkan belasan unit damkar dan puluhan personel.

“Pemadaman selesai (hijau). Pengerahan 11 unit dan 50 personel,” jelasnya.

_{Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda}

Sebanyak 1.185 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota Maluku Utara secara resmi telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi atau konsultasi.

Layanan tersebut mencakup bantuan hukum non-litigasi lainnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Paralegal dan Kepala Desa atau Lurah sebagai Juru Damai, serta layanan rujukan advokat baik pro bono maupun Organisasi Bantuan Hukum. Terbentuknya 1.185 Posbankum menggenapi jumlah Posbankum secara nasional menjadi 41.652 pos.

Peresmian Posbankum yang digelar di Ternate oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, serta dihadiri oleh Bupati/Wali Kota.

“Saya mengapresiasi bantuan Ibu Gubernur mendorong hadirnya Posbankum di Provinsi Maluku Utara dengan capaian 100% desa atau kelurahannya ada Posbankum. Saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Maluku Utara dan akan menjadi percontohan baik bagi wilayah lainnya,” ungkap Supratman yang hadir langsung di Acara Peresmian Posbankum di Ternate, Maluku Utara, Senin (13/10/2025).

Pada kesempatan itu, Supratman juga mendaulat Sherly menjadi duta Posbankum. “Saya juga berharap Ibu Gubernur bersedia menjadi duta Posbankum dan menjadi yang terdepan dalam melayani keadilan bagi publik di Maluku Utara,” ungkapnya.

_{Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna}

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Anang Supriatna menyebutkan tidak ada istilah “oplosan” dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Namun, blending dengan kadar oktan yang berbeda.

“Tidak ada istilah oplosan sekarang sebetulnya, kan blending-an. Ibaratnya blending-an dari RON 88 atau RON 92 yang memang dijual dengan harga di bawah, ya bahkan price, ya kan di situ,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, secara teknis blending merupakan pencampuran bahan bakar dengan spesifikasi berbeda, yang kemudian dijual dengan harga yang tidak semestinya.

“Di situ kan ada dan dia termasuk, ya, yang diuntungkan, ada diperlakukan istimewa, itu saja. Istilahnya bukan oplosan, blending-an, dan memang secara teknis memang begitu. Tidak ada istilah oplosan, blending,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, atas dugaan merugikan negara senilai Rp285 triliun dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tahun 2018-2023. Surat dakwaan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 9 Oktober 2025. 

JPU menjelaskan, kerugian negara terdiri dari kerugian keuangan sebesar USD2,73 miliar (Rp45,33 triliun) dan Rp25,4 triliun terkait penyimpangan pengadaan produk impor kilang dan penjualan solar non-subsidi. Selain itu, kerugian perekonomian negara diperkirakan mencapai Rp171,99 triliun dan USD 2,61 miliar (Rp43,3 triliun), yang berasal dari kemahalan harga BBM impor serta keuntungan ilegal dari selisih harga impor dan minyak bumi dalam negeri.

_{Terapis Cantik yang Tewas di Jaksel Berusia 14 Tahun, Ini Curhatan Pilu Korban saat Kerja di Spa}

 Penyebab kematian terapis wanita berinisal RTA, yang ditemukan tewas tergeletak di lahan kosong di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih misteri. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi.

Kakak korban berinsial menceritakan curhatan adiknya itu sebelum tewas. sang adik sempat mengeluh soal aturan di tempat kerjanya yang mewajibkan pekerja membayar denda Rp50 juta jika ingin berhenti.

“Intinya kalau mau keluar dari kerjaan Delta harus bayar denda Rp50 juta,” kata F, kakak korban dikutip Kamis (9/10/2025).

F juga menyebut adiknya masih sangat muda, yaitu berusia 14 tahun. Keluarga bahkan sempat melarang korban untuk bekerja di tempat yang jauh.

“Umurnya 14 tahun. Dulu sempat banyak larangan jangan kerja jauh, tapi adik saya kekeh mau kerja, mau mandiri, mau buktiin kalau pun hidup tanpa seorang ibu, Dede juga bisa bikin mamah senang liat Dede sukses,” ujar dia.

“Memang terlihat bagus dengan cita-citanya yang pengin mandiri dan sukses di usia muda. Kita sebelumnya nggak tahu kalau sampai kerja jauh, saya kira masih di wilayah Indramayu,” sambungnya.

F mengatakan, RTA baru bekerja sekitar satu tahun dan belum lama berpindah ke tempat kerja di Pejaten. “Baru satu tahun sih, belum kayaknya setahun juga,” pungkasnya.

_{Menkum Supratman Andi Agtas terbitkan SK Kepengurusan PPP}

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap proses islah atau rekonsiliasi dirinya dengan kubu Agus Suparmanto sampai akhirnya sepakat untuk bersatu dalam kepengurusan yang sama. Menurutnya, ada sosok ‘orang baik’ di belakangnya.

“Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan difasilitasi oleh orang-orang baik,” kata Mardiono dalam konferensi persnya di Kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Kendati demikian, Mardiono tak menjabarkan lebih jauh siapa orang-orang baik yang dimaksud. Dia hanya menyebut, orang baik tersebut turut mempertemukan dirinya dengan kubu Agus Suparmanto.

“Nah, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan,” ujarnya.

Menyusul rekonsiliasi ini, Mardiono memastikan akan segera membentuk kepengurusan di tingkat daerah secara bersama-sama. Termasuk juga membentuk kepengurusan di level majelis-majelis partai.

“Selanjutnya baru nanti secara nasional akan kita lakukan rekonsiliasi secara nasional yaitu melalui forum Mukernas, dan tentu nanti di dalam Mukernas itu akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati oleh bersama ketika nanti elitnya kita sudah bergabung,” tuturnya.

_{Sejarah Panjang Lahirnya TNI, Berawal dari BKR hingga Tentara Modern}

Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia 80 tahun pada hari ini, Minggu (5/10/2025). Upacara peringatan HUT ke-80 TNI akan digelar di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Sejarah panjang perjalanan TNI berawal dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Sedangkan cikal bakal TKR sendiri dibentuk pada 23 Agustus 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Melansir beragam sumber, pembentukan pasukan keamanan ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia setelah merdeka dari Jepang.

Saat itu berada di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) yang ada di tiap daerah. Ide untuk membuat sebuah wadah militer dalam bentuk tentara nasional pun mulai muncul. Ide itu dirasa perlu untuk meningkatkan fungsi BKR menjadi lebih luas.

Kebutuhan pembentukan TKR dilatarbelakangi oleh situasi mendesak karena kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia. TKR pun menjadi angkatan perang pertama yang dibentuk oleh Pemerintahan Indonesia.

Mantan Perwira KNIL Mayor Oerip Soemohardjo ditunjuk untuk menjadi Kepala Staf TKR dan mengkoordinasikan keberadaan TKR. Oerip Soemohardjo pun mendirikan Markas Besar Umum di Yogyakarta sebagai markas tertinggi TKR.

_{Monumen Pancasila Sakti}

 Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 Oktober. Untuk mengingatnya kembali, Okezone merangkum beberapa peristiwa yang terjadi 3 Oktober mengutip dari Wikipedia, sebagai berikut ini:

1890 – Asteroid 300 Geraldina ditemukan oleh Auguste Charlois

300 Geraldina adalah asteroid sabuk utama yang ditemukan Auguste Charlois pada 3 Oktober 1890 di Nice, Prancis.

1965 – 7 Mayat Pahlawan Revolusi ditemukan di Lubang Buaya

Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Tjakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung.

Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani; Mayor Jenderal Raden Soeprapto; Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono; Mayor Jenderal Siswondo Parman; Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan; Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo; serta Lettu Pierre Andreas Tendean.

Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965.

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

 Sebanyak 20 siswa sekolah dasar negeri (SDN) di Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis (MBG). Video sejumlah siswa dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo viral usai diunggah laman Instagram @jktnewss.

“Dari 20 siswa tersebut, lima orang sempat dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo untuk mendapatkan pengobatan,” tulis laman Instagram @jktnewss dikutip, Rabu (1/10/2025).

Menanggapi peristiwa dugaan keracunan MBG di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mengaku baru mendengar informasi tersebut. Ia enggan berkomentar banyak ihwal kasus dugaan keracunan MBG.

“Oh, saya belum tahu ya. Saya baru mendengar sekarang. Kalau saya komentar nanti salah,” kata Pramono di Taman Bugar Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam program penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya 0,00017 persen di seluruh Indonesia.

Hingga kini sudah hampir menyentuh angka 30 juta penerima manfaat dari program MBG. Meski begitu, Prabowo menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.