DOHOWORDGLAS

^{_{Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11/2024). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB}}

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penuh penguatan penyuluhan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2027.

Dengan adanya penguatan maka diharapkan penyuluh pertanian dapat bekerja optimal dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah dan dalam penguatan tata kelola penyuluhan pertanian, maka dapat disusun Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penguatan bagi penyuluh pertanian ini perlu dilakukan karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur sub-urusan penyuluhan pertanian pada urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian.

“Usulan penyusunan Rancangan Perpres tentang Urusan Pemerintahan Tambahan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini selaras dengan pengaturan dalam Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan akan menjadi kesatuan sebagai lampiran dari UU tersebut,” ujarnya.

Dia juga menambahkan saat ini telah ada Perpres Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian sebagai pedoman tata kelola penyuluhan pertanian di tingkat daerah.

Namun, implementasinya belum optimal terhadap pelaksanaan fungsi penyuluhan di daerah dan penguatan hubungan koordinasi pelaksanaan penyuluhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun praktik serupa pernah dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2023 menambahkan sub urusan energi baru terbarukan pada urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus dapat swasembada pangan pada tahun 2027.

Dalam mengakselerasi capaian tersebut, berbagai permasalahan yang ada dalam mewujudkan swasembada pangan harus diatasi bersama oleh kementerian dan lembaga lintas sektor, salah satunya terkait penyuluh pertanian.

“Terkait penyuluh pertanian nanti akan diatur melalui Peraturan Presiden yang secara teknis dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Saat ini jumlahnya sekitar 38 ribu dan nanti akan dilengkapi menjadi satu desa satu penyuluh pertanian,” tambah Zulkifli.

Menurutnya, penguatan penyuluh pertanian ini merupakan salah satu upaya untuk menuju swasembada pangan. Penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani, mulai dari memilih bibit yang bagus, cara memakai pupuk, dan sebagainya.

“Insya Allah pada tahun 2027 Indonesia bisa swasembada pangan. Ini tanggung jawab kita bersama, kita bisa asal punya kemauan dan semangat yang sama. Kendala dan ego lintas sektoral harus kita kalahkan,” pungkas dia. https://blogsports.id

^{_{Logo Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Pajak)}}

 Penerimaan dari pajak, selama ini menjadi salah satu tulang punggung pendapatan negara. Pajak menjadi sumber utama untuk pembiayaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Belakangan ini isu terkait pajak, khususnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi pembahasan yang mengemuka di kalangan masyarakat. Pemerintah, semula berencana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

Dalam perkembangannya, setelah menimbang kondisi yang terjadi kemudian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah berencana untuk memundurkan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, yang pada awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025.

Mundurnya rencana kenaikan PPN itu karena pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke masyarakat kelas menengah.

Faktanya, memang, meski menaikkan PPN diharapkan bisa menambah penerimaan negara, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran bahwa beban pajak yang lebih besar akan semakin memberatkan masyarakat kecil dan memperlebar ketimpangan ekonomi.

Dalam praktiknya kerap kali kenaikan PPN bersifat regresif, artinya dampaknya lebih besar dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah.

Dalam sistem ini, setiap transaksi yang dikenai pajak memiliki dampak yang proporsional terhadap daya beli masyarakat, tanpa memandang tingkat penghasilan mereka.

Dalam skenario kenaikan tarif PPN, harga barang dan jasa biasanya akan naik, menggerus daya beli masyarakat miskin yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok.

Sebaliknya, kelompok berpenghasilan tinggi, yang konsumsi kebutuhan pokoknya hanya sebagian kecil dari total penghasilan mereka, relatif tidak terlalu terdampak.

Optimalisasi penerimaan

Mengandalkan kenaikan tarif PPN sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan pajak harus dipertimbangkan dengan sangat matang, mengingat banyak faktor yang pasti terdampak.

Tantangan utama sebenarnya terletak pada optimalisasi penerimaan dari basis pajak yang sudah ada, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Indonesia memiliki potensi pajak yang besar, namun sering terkendala berbagai hal, di antaranya masih tingginya angka kebocoran dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain dugaan masih banyak berkembangnya praktik shadow economy yang dilakukan, yang mencakup semua aktivitas ekonomi yang sengaja tidak dilaporkan untuk menghindari kewajiban pajak atau regulasi pemerintah.

Tax gap juga menjadi salah satu masalah utama, dimana ada perbedaan antara potensi pajak yang seharusnya bisa dikumpulkan dengan yang benar-benar diterima negara.

Data menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki angka tax ratio yang rendah, berkisar di angka 9 hingga 11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah negara-negara tetangga.

Padahal, banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal, terutama dari sektor informal, ekonomi digital, dan kekayaan individu super kaya.

Maka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, tanpa harus menaikkan tarif PPN, pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan yang berfokus pada perluasan basis pajak, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem administrasi perpajakan.

Langkah pertama adalah meningkatkan integrasi data dan teknologi untuk memperbaiki pengawasan dan meminimalkan penghindaran pajak.

Dalam era digital ini, data menjadi aset utama. Pemerintah dapat memanfaatkan big data untuk melacak potensi pajak dari transaksi digital, properti, hingga aset-aset yang selama ini sulit terdeteksi.

Langkah kedua adalah menyederhanakan proses administrasi perpajakan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Proses yang rumit dan birokratis seringkali menjadi alasan mengapa wajib pajak, terutama dari sektor UMKM dan ekonomi informal, enggan atau kesulitan untuk melaporkan pajak mereka.

Dengan menyederhanakan sistem pelaporan dan memberikan insentif bagi pelaporan yang jujur, tingkat kepatuhan dapat meningkat secara signifikan.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penghindaran pajak, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk melacak dana yang disembunyikan di luar negeri.

Kebijakan tax amnesty pada masa lalu memberikan gambaran bahwa banyak kekayaan WNI yang disimpan di yurisdiksi bebas pajak.

Alih-alih hanya mengandalkan pendekatan insentif, pemerintah perlu menyeimbangkannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Solusi lain yang dapat dipertimbangkan adalah pengenaan pajak berbasis kekayaan (wealth tax) yang lebih adil.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto berpendapat pajak seharusnya menjadi instrumen keadilan, namun rencana kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen justru berpotensi membebani masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, yang berdampak pada daya beli dan juga berpotensi inflasi.

Sebagai alternatif yang lebih adil, pemerintah bisa mengadopsi pajak kekayaan, yang menyasar kepemilikan aset pribadi, seperti real estat, deposito, dan sekuritas.

Dengan cakupan hanya 2 persen populasi, pajak ini tidak hanya menghasilkan pendapatan baru yang sesuai dengan prinsip keadilan, tetapi juga mencegah monopoli ekonomi dan penguatan oligarki yang merusak demokrasi.

Pajak ini dapat ditujukan pada individu dengan aset besar, seperti pemilik real estat mewah, kendaraan premium, atau penghasilan tinggi dari investasi.

Dengan pendekatan yang progresif ini, kontribusi pajak lebih besar akan datang dari mereka yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar.

Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain itu, pemerintah dapat memperluas pajak berbasis karbon untuk sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap emisi.

Pajak karbon tidak hanya akan mendukung penerimaan negara, tetapi juga mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. https://seekmybowl.com

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD mengungkapkan temuan utama terkait persoalan kredibilitas kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Temuan itu ialah dominannya BI sebagai pemegang terbesar surat berharga negara (SBN).

Dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024, BI memang banyak membeli SBN di pasar primer antara periode 2020-2022 sebagai bagian dari kebijakan berbagi beban atau burden sharing bersama Kementerian Keuangan. Kebijakan itu berakhir pada 2023.

Namun, meski sudah berakhir, OECD mencatat porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah masih sangat besar mencapai 28%, perbankan hanya 17,9%, asing atau non residents 17,9%, sedangkan akumulasi institusi keuangan non bank 36,1%.

Padahal, pada periode awal 2019, OECD mencatat porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah masih sebesar 5%, perbankan mencapai 21,8%, asing atau non residents mendominasi sebesar 45,2%, sedangkan akumulasi institusi keuangan non bank 28,1%.

“Bank Indonesia telah mengakhiri pembelian surat utang di pasar primer, namun tetap menjadi pemegang terbesar surat berharga negara,” dikutip dari Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024, Kamis (28/11/2024).

OECD menganggap, sejak Maret 2021, BI menggantikan investor asing sebagai pemegang utama utang pemerintah, dan bank-bank di Indonesia telah meningkatkan kepemilikannya dari 4,8% PDB pada 2019 menjadi 6,7% PDB pada akhir 2023.

Kepemilikan oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi juga meningkat, sesuai kewajiban untuk menyimpan minimal 30% aset dalam bentuk surat berharga negara.

OECD mengakui, berkurangnya kepemilikan asing ini menurunkan kerentanan Indonesia terhadap risiko rollover.

Akan tetapi, saat BI nantinya mengurangi kepemilikannya dan menarik likuiditas, kapasitas pasar untuk menyerap utang tambahan mungkin akan mengalami masalah bila investor asing tidak kembali menjadi pembeli setara di pasar primer.

“Saat BI kelak mengurangi kepemilikannya dan menarik likuiditas, kapasitas pasar untuk menyerap utang tambahan mungkin diuji jika investor asing tidak kembali menjadi pembeli marginal di pasar primer,” tulis OECD.

Menurut OECD, kepemilikan surat utang negara oleh Bank Indonesia seharusnya turun karena pelunasan, meskipun tingkat kepemilikan dapat tetap signifikan karena pembelian sekunder, khususnya sebagai jaminan atas Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diluncurkan pada September 2023.

SRBI adalah instrumen moneter yang dapat diperdagangkan dengan SBN sebagai aset dasar (underlying asset), dari sebelumnya aset yang tidak dapat diperdagangkan.

OECD mencatat, SRBI telah terbukti menarik bagi investor asing-kepemilikan investor asing sekitar 26% per Juni 2024, membantu mendukung neraca keuangan dan cadangan devisa. Hal ini juga mendorong bank-bank untuk menukar SBN jangka panjang dengan SRBI.

“Hasilnya, kepemilikan neto BI atas SBN (tidak termasuk SBN yang dimiliki untuk operasi pasar terbuka) meningkat dari 16,1% pada September 2023 menjadi 21,4% pada Juni 2024, berbeda dengan kepemilikan bruto yang tidak berubah dari 24,7% menjadi 24,5%,” tulis OECD.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan digelar pertama kalinya di Indonesia pada hari ini, Rabu (27/11/2024).

Pilkada serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pilkada 2024 akan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. Peserta Pilkada terdiri dari: 103 pasang calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024 tercatat sebanyak 203.657.354 pemilih, yang terdiri dari 101.645.993 laki-laki dan 102.011.361 perempuan.

Pilkada untuk gubernur juga digelar di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ada dua pasangan calon (paslon) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulses) yakni pasangan nomor urut satu Danny Pomanto-Azhar Arsyad dan pasangan nomor urut dua Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.

Data quick count KPU hingga Rabu (27/11/2024) dari lembaga Indikator pukul 15.20 dengan suara masuk sebesar 60,25% menunjukkan pasangan nomor urut dua Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul jauh dengan perolehan 76,19% dari pasangan nomor urut satu Danny Pomanto-Azhar Arsyad dengan perolehan 23,81%.

Berikut perolehan suara paslon cagub dan cawagub di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui AgenBRILink memberikan akses pembiayaan dan pendampingan intensif bagi para pelaku UMKM di daerah 3T. Termasuk wilayah transmigrasi di Merauke.

Salah satunya adalah Ririn, pemilik Kios Pink, yang tinggal di lingkungan transmigrasi di Merauke dengan mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Ririn mengaku, usaha Kios Pink yang dirintisnya sejak 2020 kini berkembang pesat. Usaha tersebut mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, obat pertanian, hingga bensin eceran.

Selain memenuhi kebutuhan warga, Ririn merupakan AgenBRILink yang menyediakan kemudahan transaksi perbankan, juga berperan sebagai penyalur pinjaman Kredit Cepat (KECE) dengan plafon Rp10 juta kepada masyarakat sekitar.

Ririn mengaku bahwa akses pembiayaan dan pemberdayaan dari BRI membantunya dalam mengembangkan Kios Pink menjadi lebih dari sekadar kios kelontong. Kini, ia dapat mendukung kesejahteraan keluarganya, termasuk pendidikan dua anaknya yang duduk di bangku SMA dan SD.

“Awalnya karena sudah tidak bekerja lagi, saya berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada untuk membuka kios ini. Dukungan dari BRI, terutama pembiayaan dan pendampingan dari Mantri itu sangat membantu saya, terutama dalam mengelola usaha dan menyediakan berbagai kebutuhan warga di sini,” jelas dia dikutip Selasa (26/11/2024).

Dengan pendapatan bulanan yang mencapai belasan juta, Kios Pink dan AgenBRILink yang dirintisnya berkembang menjadi tempat yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga transmigrasi di sekitarnya sekaligus berfungsi sebagai layanan transaksi keuangan mikro yang mudah dan aman diakses.

Ririn mengaku, Mantri BRI aktif memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan, tata kelola usaha, serta pemantauan rutin untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai rencana. Selain itu, ia memperoleh edukasi khusus dalam mengelola pinjaman yang disalurkan kepada para nasabah, sehingga manfaat pinjaman KECE semakin dirasakan dalam meningkatkan produktivitas petani dan peternak di sekitarnya.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Tanah Air, seperti Merauke, merupakan bagian dari misi utama BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan.

“Pemberdayaan UMKM adalah komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah yang mandiri dan berdaya saing. Dukungan kami mencakup pembiayaan, pendampingan oleh Mantri, dan monitoring berkelanjutan agar usaha mikro seperti Kios Pink dapat berkembang dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

“Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” ungkap Supari.

Israel dilaporkan kembali kehilangan seorang warganya yang disandera oleh milisi Hamas di Gaza, Palestina. Hal ini terjadi saat kedua pihak masih terus terlibat peperangan besar, yang telah menewaskan lebih dari 42 ribu warga sipil.

Mengutip CNN International, informasi ini diketahui setelah Hamas mengirimkan foto-foto seorang jenazah wanita Israel yang tewas di Gaza Utara. Meski begitu, Juru bicara Brigade militer Hamas Izz ad-Din al-Qassam, Abu Obeida, tidak menjelaskan lebih lanjut terkait nama dari sandera tersebut.

Menanggapi hal ini dalam rapat kabinet mingguan Minggu (24/11/2024), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada saat ini Israel tidak dapat memverifikasi gambar-gambar tersebut. Namun ia menyebut telah berbicara dengan ibu dari sandera yang konon terlihat dalam foto-foto itu.

“Kami sedang menghubungi keluarga, dan pemberitahuan yang relevan telah dikeluarkan untuk semua keluarga. Hati kami bersama mereka,” kata Netanyahu, seraya menekankan bahwa pemerintah Israel berkomitmen untuk membawa kembali semua sandera, termasuk mereka yang telah meninggal.

“Sulit untuk menggambarkan mimpi buruk yang dialaminya. Kami merangkulnya dan keluarganya.”

Sandera tersebut merupakan salah satu dari 250 orang yang diculik Hamas dalam serangan lintas batas terbesarnya pada 7 Oktober 2023 lalu. Hal ini merupakan pemicu peperangan antara kelompok itu dan Israel.

Sejumlah sandera telah diselamatkan. Pada bulan November 2023 lebih dari 100 orang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata yang tidak berlangsung lama.

Sekitar 101 sandera masih ditahan di Gaza. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 sandera diperkirakan telah meninggal.

Israel sebelumnya menuduh Hamas merilis rekaman tentang para sandera sebagai bentuk ‘teror psikologis’ yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Netanyahu agar menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Diketahui, Netanyahu seringkali mendapatkan protes dari keluarga sandera untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas.

Sementara itu, sejauh ini, negosiasi untuk kesepakatan gencatan senjata bagi para sandera di Gaza hampir terhenti. Kecuali untuk serangkaian aktivitas singkat bulan lalu, tidak ada negosiasi nyata sejak enam sandera Israel dieksekusi oleh Hamas dan ditemukan di terowongan Gaza pada akhir Agustus.

Qatar mengumumkan bulan ini bahwa mereka menangguhkan perannya sebagai mediator dalam pembicaraan antara Israel dan Hamas setelah menyimpulkan bahwa kedua belah pihak tidak lagi bernegosiasi dengan itikad baik.

Mulai Desember 2024, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan mendapatkan kemudahan dalam membeli rumah. Hal ini sejalan karena pemerintah telah resmi menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Kebijakan ini diharapkan mempercepat akses MBR memiliki hunian layak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aturan ini akan diterapkan setelah diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai payung hukum pelaksanaan di tingkat daerah. Dia pun menargetkan Perkada dapat selesai pada Desember 2024, sehingga kebijakan ini bisa langsung berlaku.

“Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai, dan bisa langsung (dilaksanakan),” kata Tito kepada wartawan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (25/11/2024).

Tito menyebut aturan ini akan terus berlaku dan bisa diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya. “Ini akan berlaku terus sampai nanti ada pencabutan,” ucapnya.

Dia pun mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), terkait penghapusan BPHTB dan PBG ini hanya berlaku untuk program rumah bagi MBR. Ia menginstruksikan Pemda agar berhati-hati dalam pelaksanaannya dan memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan.

“Tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPHTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Adapun kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, SKB tersebut juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

“3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR,” ucap pria yang akrab disapa Ara dalam kesempatan yang sama.

Siap-siap, sederet emiten akan membagikan dividen pada minggu depan. Terpantau salah satunya akan membagikan dividen jumbo dengan yield mencapai 36%.

Pada periode minggu depan, tercatat lima emiten bersiap membagikan dividen kepada para investornya. Mulai dari emiten kelapa sawit hingga batu bara akan bagi-bagi berkah.

Pada cum date 26 November terdapat tiga saham yang akan menebar dividen. Pertama datang dari emiten batu bara tanah air, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk akan memberikan tambahan dividen sebesar US$ 2.629.396.000 atau sekitar Rp 41,28 triliun (asumsi kurs Rp 15.865) kepada pemegang saham. Meski demikian, pengumuman kurs tengah konversi akan diumumkan selanjutnya.

Dimana nilai dividen diperkirakan sebesar Rp1.352 per lembar saham atau yieldnya berkisar 36,05% dengan harga saham Rp3.750 per Jumat (22/11/2024). Angka pasti terkait dividen Adaro akan diumumkan lebih lanjut oleh perusahaan pekan depan.

Keputusan pembagian dividen ini telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ADRO yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 lalu.

Kemudian, terdapat perusahaan di sektor propertii, PT Idea Indonesia Tbk (IDEA) yang juga ikut serta dalam menebar dividen pada 26 November 2024 sebesar Rp0,85 per lembar saham atau dengan yield berkisar 2,5% dari harga saham Rp34 per Jumat (22/11/2024).

IDEA merupakan induk dari group perusahaan pengelola hotel, resto, vila, resort, venue dan perwakilan resmi recruitment karyawan hotel dan kapal pesiar internasional.

Masih di sektor yang sama, PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) atau RelifeAsia juga akan menebar dividen pada 26 November sebesar Rp0,19 per lembar saham atau dengan yield berkisar 1,12% dari harga saham Rp17 per Jumat (22/11/2024).

Berlanjut pada lusanya, 28 November terdapat dua emiten yang juga akan ikut membagikan dividen.

Salah satu emiten komoditas kelapa sawit akan membagikan dividen pada 28 November 2024, PT Pinago Utama Tbk (PNGO) berencana menebar dividen sebesar Rp40 per lembar saham atau dengan yield berkisar 2,22% dari harga saham Rp1.800 per Jumat (22/11/2024).

PT Pinago Utama Tbk (PNGO) bergerak dalam industri kelapa sawit dan karet terintegrasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Mei 1979 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Perusahaan mengelola total 17.656 hektare perkebunan, yang terdiri dari 13.969 perkebunan kelapa sawit dan 3.960 hektare perkebunan karet. Selain perkebunan, Pinago Utama juga memproduksi produk minyak sawit mentah, karet remah, dan lembaran asap bergaris.

Dan terakhir terdapat emiten di sektor pertambangan batu bara, PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL) yang akan membagikan dividen pada 28 November 2024 sebesar Rp110 per lembar saham atau yield berkisar 2,06% dari harga saham Rp5.350 per Jumat (22/11/2024). Dividen tersebut merupakan dividen interim buku 2024 sebesar Rp391,11 miliar.

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (22/11/2024) menyatakan akan memilih Scott Bessent, pendiri Key Square Group, sebagai Menteri Keuangan AS. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah strategis yang menempatkan ahli pasar sekaligus loyalis Trump di posisi ekonomi yang sangat penting.

Melansir CNBC International, Bessent yang kini berusia 62 tahun adalah seorang eksekutif hedge fund dengan pengalaman luas di Wall Street dan advokat kebijakan ekonomi Trump, seperti tarif bertahap, deregulasi, kebangkitan manufaktur, dan kemandirian energi. Ia pernah menjabat sebagai Chief Investment Officer di perusahaan investasi milik George Soros.

“Saya sangat senang mencalonkan Scott Bessent untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan ke-79 Amerika Serikat,” kata Trump dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Truth Social.

Trump memuji Bessent sebagai “salah satu investor internasional dan ahli strategi ekonomi serta geopolitik terbaik di dunia,” seraya menyebut perjalanan hidupnya sebagai “American Dream.”

Sebagai Menteri Keuangan, Bessent akan menjadi penasihat utama Trump dalam isu fiskal, mengawasi institusi keuangan, dan memimpin upaya melawan kejahatan keuangan. Ia juga akan menghadapi tantangan besar, termasuk utang nasional AS yang mencapai lebih dari US$36 triliun dan defisit yang diproyeksikan mendekati US$2 triliun pada 2025.

Bessent akan menggantikan Janet Yellen, Menteri Keuangan wanita pertama yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Federal Reserve.

Meski dianggap ahli pasar, beberapa orang dalam lingkaran Trump skeptis terhadap penunjukan Bessent. Beberapa pihak merasa dukungannya terhadap tarif tidak cukup kuat, sementara calon lain seperti Kevin Warsh dan Howard Lutnick juga sempat dipertimbangkan.

Penunjukan Bessent juga memicu spekulasi tentang strategi Trump ke depan, termasuk kemungkinan Warsh memimpin Federal Reserve setelah masa jabatan Jerome Powell berakhir pada 2026.

Bessent akan memegang peran kunci dalam mengimplementasikan agenda ekonomi Trump, termasuk mendorong daya saing AS dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global. Selain itu, ia juga diharapkan mengawasi investasi di sektor teknologi tinggi dan manufaktur, area yang dianggap vital bagi ekonomi AS.

Trump menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa Bessent akan mendukung kebijakan yang memperkuat daya saing AS dan mendorong stabilitas ekonomi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencabut izin edar 16 produk kosmetik setelah melakukan pengawasan intensif dari September 2023 hingga Oktober 2024.

Produk-produk tersebut diketahui digunakan dengan metode seperti obat medis, termasuk melalui jarum atau microneedle.

“Tren penggunaan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun diaplikasikan dengan menggunakan jarum yang marak beredar berhasil diungkap BPOM dan perlu ditertibkan,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam siaran pers, dikutip Sabtu (23/11/2024).

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik, produk kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Oleh karena itu, produk yang digunakan dengan jarum atau microneedle maupun digunakan dengan cara diinjeksikan tidak termasuk ke dalam kategori kosmetik. Produk yang digunakan dengan cara injeksi haruslah steril dan diaplikasikan oleh tenaga medis.

Kosmetik bukanlah produk steril dan secara umum dapat digunakan oleh siapapun tanpa bantuan tenaga medis serta tidak dimaksudkan untuk memberikan efek di bawah lapisan kulit epidermis. Oleh sebab itu, meskipun produk ini telah terdaftar sebagai kosmetik, namun tetap melanggar peraturan dan membahayakan kesehatan penggunanya.

Injeksi yang dilakukan dengan menggunakan produk yang tidak sesuai dan diaplikasikan oleh bukan tenaga medis berisiko terhadap kesehatan, mulai dari reaksi alergi, infeksi, kerusakan jaringan kulit, hingga menyebabkan efek samping sistemik.

“Penggunaan kosmetik dengan cara diinjeksikan sangat membahayakan kesehatan. Produk seperti ini dikategorikan sebagai obat dan harus didaftarkan sebagai produk obat,” kata Taruna.

Berikut ke-16 produk tersebut:

1. PDRN.S by Bellavita
2. Sappire PDRN
3. Ribeskin Superficial Pink Aging
4. Goddesskin DNA Salmon di Rumah Aja
5. Mesologica MD Celluli
6. Mesologica MD Celluli-D
7. Mesologica MD Hair Crum Powder
8. Mesologica MD Exomatrix
9. Sappire Aqua Drop
10. Curenex Lipo
11. Lipo Lab PPC Solution
12. MCCM Deoxycholic
13. MCCM Organic Silicon
14. MCCM Cellulite
15. MCCM Hyaluronic Acid 1%
16. MCCM Vitamin C Cocktails

Kosmetik yang ditemukan diaplikasikan selayaknya obat dengan menggunakan jarum maupun microneedle dapat dikenali ciri-cirinya. Produk seperti ini memiliki izin edar sebagai kosmetik dan biasanya berbentuk cairan dalam kemasan ampul, vial, atau botol yang disertai dengan/tanpa jarum suntik. Namun pada penandaan dan/atau promosinya dinyatakan diaplikasikan dengan cara diinjeksikan.

BPOM telah memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ini berupa pencabutan nomor izin edar dan memerintahkan kepada pemilik nomor izin edar untuk menarik dan memusnahkan produk tersebut.

BPOM meminta dengan tegas kepada para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha harus mendaftarkan produk sesuai dengan komoditas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. BPOM mengimbau tenaga medis untuk selalu memperhatikan kategori produk yang akan diaplikasikan kepada pasien.

BPOM juga mengimbau masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki nomor izin edar serta tidak menggunakan produk kosmetik yang diaplikasikan dengan cara menggunakan jarum/microneedle. Tenaga medis dan masyarakat agar selalu mengecek nomor izin edar serta kategori produk melalui situs cekbpom.pom.go.id maupun aplikasi BPOM MOBILE.

Masyarakat juga diharapkan agar menjadi masyarakat yang cerdas, tidak menjadi korban iklan, dan selalu ingat CekKLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa). Segera laporkan kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat, apabila mengetahui, memiliki informasi, atau mencurigai kegiatan produksi atau peredaran atau promosi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.

Jika mengalami efek kosmetik yang tidak diinginkan, maka segera hentikan penggunaan produk tersebut dan konsultasikan dengan dokter, serta laporkan melalui email [email protected]/[email protected].