Menpora sebut pengembangan sepak bola diarahkan pada industri

Menpora sebut pengembangan sepak bola diarahkan pada industri

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan keterangan kepada awak media usia mengikuti rapat tingkat menteri yang melibatkan 12 kementerian yang dipimpin langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

 Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan pengembangan cabang olahraga sepak bola dimasukkan pada kategori industri dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahap dua yang akan dijalankan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk di DBON, (pengembangan) sepak bola masuk dalam kategori industri dari dua kategori, prestasi dan industri,” kata Dito Ariotedjo kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan arah pengembangan cabang olahraga sepak bola Indonesia dalam DBON tahap dua yang dibahas dalam rapat tingkat menteri, melibatkan 12 kementerian, yang dipimpin langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan, dengan arah pengembangan sepak bola sebagai industri, maka stadion-stadion berstandar internasional di berbagai wilayah yang sudah diperbaiki pemerintah akan dikelola dengan perspektif industri.

Dito mengatakan akan ada skema kerja sama pemerintah dengan klub ataupun public partnership untuk mengelola stadion-stadion tersebut.

Ia mengatakan fokus membangun industri olahraga termasuk cabang sepak bola yang ditunjukkan dengan pembentukan Deputi Pengembangan Industri Olahraga sebagai deputi baru di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan, dari sisi upaya peningkatan prestasi, pengembangan sepak bola difokuskan untuk meraih prestasi di ajang internasional seperti Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan misi pembangunan bidang olahraga dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto​​​​​​​. https://makesomethinghappen.net

Pemprov-DBC Jabar serukan ‘perang’ terhadap peredaran rokok ilegal

Pemprov-DBC Jabar serukan 'perang' terhadap peredaran rokok ilegal

Situasi Diseminasi Gempur Rokok Ilega di Kota Bandung, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat, menyebarluaskan (diseminasi) seruan ‘perang’ terhadap peredaran rokok ilegal di Jabar, dengan harapan dapat mencegah efek buruk pada masyarakat dan negara.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Viky Edya Martina Supaat menuturkan bahwa dalam kegiatan ini dilibatkan komunitas informasi masyarakat (KIM) dan relawan teknologi informasi komunikasi (TIK), untuk bersama-sama mengampanyekan perang melawan peredaran rokok ilegal.

“Kita melakukan kampanye gempur rokok ilegal itu kan penuh dengan pesan-pesan tertentu untuk melawan peredaran rokok ilegal, maksudnya seperti apa, tujuannya apa, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman KIM ini untuk melawan peredaran rokok ilegal,” ujar Viky pasca sosialisasi bertajuk Diseminasi Gempur Rokok Ilegal di Bandung, Rabu.

Perang terhadap rokok ilegal, kata dia, perlu dimasifkan, terlebih saat ini peredaran rokok ilegal mengkhawatirkan, di mana berdasarkan data periode sejak 2022 hingga November 2024, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak sebanyak 151.794.015 batang, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp188,8 miliar.

Menurut Viky, masalah rokok ilegal yang jelas terlihat, memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, serta pada pendapatan negara dari cukai.

“Karena ini bukan hanya soal pendapatan negara, tetapi juga terkait dengan kesehatan, sehingga perlu semua pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa banyak dampak negatif dari rokok ilegal,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Seksi Humas Dirjen Bea dan Cukai Jabar Meirna Nurdini menyebutkan bahwa target utama Diseminasi Gempur Rokok Ilegal ini tak lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menekan peredaran rokok ilegal.

“Memang rokok ini menggerus pendapatan negara dari cukai rokok (tembakau), tetapi di samping itu yang memprihatinkan adalah persoalan prevalensi perokok anak,” katanya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Meirina mengungkapkan prevalensi perokok anak pada tahun 2022 angkanya mencapai 9 persen, dan tahun 2023 menurun menjadi 8,97 persen dari sekitar 130 juta perokok se-Indonesia.

“Kita harapkan tahun ini lebih turun. Oleh karena itu kita menargetkan program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Soal pendapatan negara, itu adalah hasil yang akan mengikuti,” tutur Meirina. https://alexandratolstoy.com

KPU DKI: Pemungutan suara ulang dilakukan jika ada rekomendasi Bawaslu

KPU DKI: Pemungutan suara ulang dilakukan jika ada rekomendasi Bawaslu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam acara pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) bisa dilaksanakan jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“PSU kan punya prosedur, saya rasa sesuai dengan peraturan, kalau memang memenuhi unsur, kami menerima rekomendasi Bawaslu,” kata Wahyu usai menghadiri pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 pada tingkat Jakarta Pusat, Rabu.

Sebelumnya tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menginginkan adanya PSU.

Wahyu menjelaskan, PSU bisa dilaksanakan jika memang ada alasan yang kuat, seperti adanya temuan satu pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama.

Lalu, adanya bencana alam atau force majeur yang menyebabkan pemungutan suara terkendala, dan adanya kerusakan surat suara.

Sehingga, PSU tidak bisa dilakukan jika alasannya ada warga yang mengaku tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6.

PSU juga tidak bisa dilakukan jika ada salah satu atau beberapa saksi dari pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi.

“Tidak ada unsur di dalamnya itu, misalnya tidak dibagikan pemberitahuan. Jadi tidak bisa juga PSU kan tidak ada syaratnya,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyebut pihaknya juga tidak masalah menerima adanya keluhan atas pelayanan yang sudah dilakukan KPU DKI Jakarta. Menurut Wahyu, setiap lembaga pelayanan pastinya memiliki kekurangan.

“Siapapun yang keberatan dengan layanan kami, atau tidak puas layanan kami, saya rasa ada prosedurnya, yang pasti kami akan mempersiapkannya apapun,” ujar Wahyu.

Menyikapi Tim Hukum RIDO yang juga berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Wahyu juga menyatakan pihaknya siap dilaporkan. Bagi Wahyu, yang terpenting pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada.

“KPU terima apa saja, mau dilaporkan ke DKPP kami siap juga, dilaporkan ke mana saja kami siap, yang penting kami yakin sudah menjalankan sesuai peraturan yang ada,” tegas Wahyu.

Sebelumnya, Tim Hukum RIDO menilai KPU Jakarta telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, khususnya pasal 15 yang mengharuskan KPU bertindak profesional. https://yertakanhold.org

Ketua KPU: Calon kalah lawan kotak kosong bisa ikut Pilkada ulang 2025

Ketua KPU: Calon kalah lawan kotak kosong bisa ikut Pilkada ulang 2025

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah yang kalah melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 bisa kembali ikut mencalonkan pada Pilkada ulang pada tahun 2025.

“Boleh, boleh daftar. Termasuk calon baru,” kata Afifuddin usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa ada dua daerah yang dinilai bakal menjalani Pilkada ulang pada tahun 2025, yakni Pilkada di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Walaupun begitu, menurutnya KPU RI pun masih tetap menunggu hasil proses rekapitulasi secara resmi oleh KPU Bangka dan KPU Pangkalpinang

Menurut dia, ada dua opsi jadwal pelaksanaan pemungutan suara untuk Pilkada ulang di dua daerah tersebut, yakni pada 27 Agustus 2025 atau 24 September 2025. Namun berdasarkan rapat dengan Komisi II DPR RI, Pilkada ulang disepakati untuk digelar pada opsi bulan Agustus.

“Karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik, dan juga tidak jauh dengan keserentakan yang sekarang umumnya,” kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan bakal segera menerbitkan Peraturan KPU terbaru yang mengatur tentang tahapan-tahapan Pilkada ulang untuk 2025. Menurut dia, aturan itu pun akan diharmonisasi dengan Kementerian Hukum.

“Setelah itu langsung bisa kita pedomani untuk dijalankan sesuai dengan timeline tahapan yang tadi secara detail sudah kita sampaikan,” katanya https://lukenivip.org

Airlangga berharap aturan Satgas Hilirisasi rampung Desember ini

Airlangga berharap aturan Satgas Hilirisasi rampung Desember ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dapat rampung dan segera disahkan pada Desember 2024.

“Ini juga kita sedang memperdalam (Keppres), sedang dibahas di lintas kementerian, diharapkan dalam bulan Desember ini regulasinya bisa selesai,” ujar Airlangga saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

Nantinya, Satgas Hilirisasi akan berfokus pada 36 komoditas.

“Sebanyak 36 komoditas, karena kalau dari industri kan banyak termasuk di agrikultur juga, farmasi juga,” jelas Airlangga.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pembentukan Satgas Hilirisasi bertujuan untuk mengintegrasikan perizinan sehingga mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan.

“Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan, satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis,” kata Menteri Bahlil.

Bahlil menjelaskan dalam satgas tersebut, dirinya diamanatkan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.

“Semua akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat satgas,” ucap Bahlil.

Menurut dia, implementasi dari satgas ini tinggal menunggu disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satgas Hilirisasi.

“Keppresnya sekarang lagi dalam proses, kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Bahlil alasan Presiden membentuk satgas tersebut karena perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan.

Seperti halnya di sektor pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mudah didapat, namun untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sulit didapat.

Adapun Presiden Prabowo dalam Astacitanya menekankan untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi. https://calling88.store

Plt Gubernur: Mendagri ke Bengkulu motivasi ASN pasca-OTT KPK

Plt Gubernur: Mendagri ke Bengkulu motivasi ASN pasca-OTT KPK

Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Rabu. (04/12/2024) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyebutkan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian akan berkunjung ke Bengkulu memberikan motivasi dan pencerahan bagi ASN pasca-OTT KPK pada 23 November 2024 lalu.

“Memberikan semangat supaya kinerjanya meningkat, jangan sampai kurang semangat, karena musibah ini terjadi tidak ada uang mau, namun pemerintah tetap berjalan. Jadi Mendagri memberikan pencerahan,” kata Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Rabu.

Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan Mendagri.

“Kami rapat persiapan-persiapan kedatangan Mendagri, nanti akan diundang seluruh forkopimda, kabupaten kota, kepala dinas yang posisinya di pemerintah eselon II dan III Yang akan diberikan pencerahan dari Mendagri,” kata dia.

Untuk jadwal kedatangan kata dia menunggu kesiapan Pemprov Bengkulu dan juga menyesuaikan dengan jadwal Mendagri Tito Karnavian.

“Kami menyiapkan ruangan kapasitasnya besar (agar dapat mengakomodasi ASN, forkopimda yang ada di provinsi, kabupaten dan kota). Kalau kami sudah siap ,dalam waktu dekat akan hadir Mendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Penyidik KPK selanjutnya langsung melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersebut selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam. Operasi senyap tersebut dilakukan berdasarkan informasi soal dugaan pemerasan terhadap pegawai untuk pendanaan pilkada.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap delapan orang, namun hanya tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lima orang lainnya hanya berstatus sebagai saksi. https://newsports.id

Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

Pengamat: 6 poin penting perlu jadi perhatian Timwas Intelijen DPR

Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi. ANTARA/Handout/aa.

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.

Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

“Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.

Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

“Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.

Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.

“Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.

Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.

Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.

“Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia. https://blogindo.id

Airlangga nilai AS akan lebih progresif terhadap mineral kritis

Airlangga nilai AS akan lebih progresif terhadap mineral kritis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump ke depan akan lebih progresif dalam mendukung pengembangan mineral kritis (critical minerals).

“Saya yakin dengan pemerintahan baru Presiden Trump juga akan lebih progresif terhadap critical minerals. Kita tahu mereka punya Inflation Reduction Act yang akan juga mengatur bahwa barang yang mereka produksi bisa subsidi, otomotif yang mereka produksi bisa subsidi kalau critical minerals-nya tidak dikuasai oleh negara tertentu,” kata Airlangga saat menyampaikan pidato dalam Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

Sebagai informasi, Inflation Reduction Act (IRA) merupakan undang-undang AS yang disahkan pada 16 Agustus 2022 lalu, yang mana utamanya mengatur pengurangan inflasi, mendukung transisi energi bersih, dan memperkuat sistem pajak AS.

Dalam IRA, AS memberikan subsidi hanya pada produk-produk yang menggunakan critical minerals yang tidak dikuasai oleh negara tertentu.

Airlangga menilai aturan ini perlu diantisipasi Indonesia. Sebab, hal ini berpotensi membatasi akses Indonesia ke pasar AS untuk produk hilirisasi berbasis mineral, seperti baterai kendaraan listrik.

Dalam hal regulasi pengelolaan critical minerals, Airlangga menyebut Indonesia telah lebih maju dibandingkan negara lain.

“Mereka (AS) baru bikin Inflation Reduction Act itu kira-kira dua tahun yang lalu, sedangkan kita bikin Undang-Undang Minerba itu dari tahun 2009. Jadi kita sudah ahead of America dan juga ahead of Eropean Union. EU juga baru membuat undang-undang terkait dengan critical minerals,” jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan keberhasilan Indonesia dalam mempercepat hilirisasi telah menarik perhatian dunia. Ia menyoroti langkah strategis Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Kanada, khususnya melalui penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) dan Nota Kesepahaman (MoU) terkait critical minerals.

Dalam kerja sama itu, Kanada berkomitmen menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan critical minerals. Menko memberikan contoh salah satu perusahaan Kanada, Valley Lister yang tercatat sudah mempekerjakan hampir 15.000 orang di Sulawesi Tengah dengan praktik good mining practice.

Kanada sendiri dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia ke pasar AS.

“Jadi kita sudah punya platform untuk masuk ke pasar Amerika melalui Kanada, dan Kanada berjanji akan menjadi teman kita, strategic partner kita untuk pengembangan daripada strategic critical minerals,” ujarnya.

Selain menjalin kemitraan dengan Kanada dan AS, Indonesia juga memperluas kerja sama internasional melalui proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan keanggotaan di BRICS.

“Nah oleh karena itu, dalam posisi seperti ini tentunya kita berharap bahwa Indonesia bisa menjadi the center daripada critical minerals dan renewable energy. Indonesia blessed dengan adanya geothermal, dengan adanya hydropower, dengan adanya ocean thermal atau dari ombak di bawah laut.,” ucapnya. https://wikimodia.online

BBST beri Bimtek Pengajar BIPA untuk internasionalisasi bahasa negara

BBST beri Bimtek Pengajar BIPA untuk internasionalisasi bahasa negara

Foto bersama pembimbing dan peserta bimtek pengajar BIPA di Kota Kendari. ANTARA/HO-BBST

Balai Bahasa Sulawesi Tenggara (BBST) memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA sebagai bentuk upaya internasionalisasi bahasa negara.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pendalaman materi bagi pengembangan kurikulum pengajaran BIPA bagi para pengajar di Kota Kendari.

“Kegiatan in merupakan satu langkah maju, di mana para pengajar berkumpul dan diberikan bimbingan teknis agar ada keseragaman kurikulum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya bagi penutur asing,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia telah diajarkan sejak lama di luar negeri. Hadirnya pengajar BIPA dan adanya pengembangan kurikulum merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

“Di Australia Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua. Di Kamboja, bahasa Indonesia telah diajarkan di sekolah-sekolah. Peluang-peluang seperti ini harus kita percepat agar Bahasa Indonesia semakin mendunia,” ujarnya.

Asrun Lio berharap kegiatan bimbingan teknis itu ditindaklanjuti. Pemprov Sultra sendiri akan mendukung program-program BIPA di Bumi Anoa.

“Semoga setelah ini akan ada koordinasi sebagai tindak lanjut program BIPA, utamanya kepada perusahaan-perusahaan asing di Sultra,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BBST Uniawati menyampaikan bahwa pada dasarnya program BIPA adalah tonggak untuk meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Program BIPA merupakan upaya dalam mendukung globalisasi Bahasa Indonesia.

“Berkat upaya-upaya yang telah dilakukan Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dalam sidang UNESCO. Tentu saja langkah kita tidak berhenti di situ saja, tetapi bagaimana Bahasa Indonesia harus lebih dikembangkan lagi,” jelas Uniawati.

Kegiatan bimtek itu dilaksanakan selama satu hari dengan jumlah peserta sebanyak 57 orang. Peserta berasal dari beberapa instansi pendidikan, di antaranya UHO, IAIN, USN Kolaka, dan lembaga kursus di Kota Kendari. https://blog-posmetromanto.online

Persib Bandung siap hadapi Zhejiang meski kehilangan beberapa pemain

Persib Bandung siap hadapi Zhejiang meski kehilangan beberapa pemain

Pelatih tim Persib Bandung Bojan Hodak merayakan kemenangan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wpa.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya siap menghadapi Zhejiang FC pada pertandingan pamungkas Grup F AFC Champions League (ACL) II di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (5/12).

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Bojan menjelaskan jika timnya harus kehilangan beberapa pemain pada laga tersebut karena beberapa alasan seperti sakit dan cedera.

“Persiapan kami sedikit sulit karena ada beberapa pemain yang sakit dan cedera. Tapi pada akhirnya kondisinya sudah semakin membaik dan semua sudah siap untuk pertandingan besok,” ungkap Bojan.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu melanjutkan jika pada laga menghadapi Zhejiang nanti ada dua pemain yang dipastikan absen yaitu bek senior Victor Igbonefo dan penyerang Dimas Drajad.

Bojan melanjutkan, kedua pemain tersebut harus absen karena Igbonefo dalam kondisi kurang bugar, sedangkan Dimas masih harus menjalani hukuman karena tindakannya saat menghadapi Lion City Sailors di Bandung, beberapa bulan lalu.

Selain itu, dua pemain muda yaitu Kakang Rudianto dan Robi Darwis juga dipastikan absen karena harus bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2024.

“Sisanya sudah siap untuk bermain. Dan tentu saja dua pemain U-23, Robi dan Kakang tidak bersama kami. Jadi tanpa mereka, sisanya sudah siap,” pungkasnya.

Pada pertandingan kontra Zhejiang FC nanti, Persib Bandung diwajibkan mendapatkan poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak gugur ACL II musim ini.

Meskipun begitu, kepastian Persib Bandung juga ditentukan oleh hasil laga antara Lion City Sailors kontra Port FC. Pada pertandingan tersebut Port FC diharuskan minimal mengamankan hasil imbang agar Persib Bandung dapat melenggang ke babak selanjutnya.

Kini Persib Bandung berada di peringkat terakhir Grup F ACL II dengan lima poin dari lima laga, berjarak satu poin dari Zhejiang di tempat ketiga dan tiga poin dari Lion City Sailors di peringkat kedua.

Sementara itu, Port FC sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya ACL II dengan mengumpulkan 10 poin di posisi pertama klasemen sementara Grup F. https://greensboroschild.com