DOHOWORDGLAS

Argentina mencatatkan surplus anggaran untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pada 2024 surplus APBN Argentina sebesar 1,8% terhadap produk domestik brutonya (PDB).

Catatan surplus itu membuat euforia yang tinggi di negara dengan kapasitas ekonomi terbesar kedua di kawasan Amerika Selatan itu, masyarakat dan pemerintahannya bahkan menganggap 2024 menjadi momentum bersejarah.

Berbeda dengan Argentina, Indonesia masih mengalami defisit anggaran pada 2024. Besaran defisit APBN Indonesia pada 2024 senilai 2,29% terhadap PDB atau senilai Rp 507,8 triliun.

Meski sama-sama termasuk ke dalam kategori negara-negara ekonomi berkembang atau emerging markets, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, desain APBN kedua negara itu tidak bisa disamakan.

“Indonesia dalam mendesain APBN tentu dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita. Jadi kita tidak bisa menjiplak ekonomi lain karena kondisi ekonomi kita berbeda,” kata Sri Mulyani di kantornya seusai konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani mengatakan, Argentina merupakan negara yang terus menerus mengalami krisis beberapa tahun terakhir, dengan tekanan inflasi yang teramat tinggi dan beban utang yang sudah jauh melebih produk domestik brutonya.

Maka, tak heran bila Presiden Argentina Javier Milei mengeluarkan kebijakan ambisius untuk kembali menyehatkan perekonomiannya, termasuk dengan cara memperbaiki kondisi APBN nya supaya ekonomi bisa bangkit.

“Mereka terus menerus dalam krisis dan sekarang punya presiden yang mungkin totally beda pandangan atau approachnya, ya mungkin dibutuhkan untuk kondisi perekonomian Argentina sendiri,” kata Sri Mulyani.

Adapun untuk Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, selama beberapa tahun terakhir kondisi ekonominya stabil, seperti tekanan inflasi yang terjaga di kisaran 1,5%-3,5%, serta tingkat utang yang terkendali di bawah batas aman yang diatur dalam UU Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB.

Dengan begitu, fokus APBN diarahkan untuk terus menjalankan pembangunan negara, supaya produktivitas ekonomi di dalam negeri terus bergeliat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya sendiri.

“Karena inflasi kita di 2,5% plus minus 1%, di Argentina inflasinya lebih dari 70%, so its totally different, dan debt to GDP mereka berbeda. Eksposurnya terhadap utang, terhadap kondisi ekonomi domestik maupun nilai tukar rupiah sangat berbeda dengan kita,” tutur Sri Mulyani.

“Jadi kita desain APBN sesuai kondisi dan ekonomi kita, bagaimana menjadi katalis terhadap produktivitas ke pertumbuhan untuk ciptakan agregat demand yang sustain,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, langkah Presiden Argentina Javier Milei untuk memotong pengeluaran negara secara signifikan, seperti pemecatan pegawai pemerintahan, membuahkan hasil dengan terciptanya surplus anggaran.

Milei berhasil mewujudkan janjinya untuk mencapai surplus fiskal pada tahun pertamanya menjabat, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam lebih dari sepuluh tahun di negara yang terkenal dengan defisit anggarannya.

“Ini adalah momen bersejarah bagi Argentina,” ujar Menteri Ekonomi Luis Caputo melalui platform X. “Hari ini, kita dapat dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada lagi defisit di Argentina,” katanya, dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut Caputo, ekonomi terbesar kedua di Amerika Selatan ini mencatat surplus sebesar 1,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024, atau 0,3% setelah memperhitungkan pembayaran bunga utang. Pencapaian ini terakhir kali diraih selama masa kejayaan komoditas di Argentina.

Sejak menjabat lebih dari setahun yang lalu, Milei menerapkan serangkaian langkah penghematan yang drastis untuk memperbaiki kondisi fiskal negara.

Dilansir Buenos Aires Times, ia menghentikan hampir semua proyek pekerjaan umum dan transfer dana ke provinsi-provinsi, memangkas pengeluaran pensiun dan gaji pegawai negeri, mengurangi subsidi energi dan transportasi, serta memotong lebih dari 30.000 pekerjaan di pemerintahan.

Tidak hanya itu, Milei juga menggunakan hak vetonya untuk membatalkan dua rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas parlemen, yang bertujuan meningkatkan anggaran untuk pensiun dan pendidikan tinggi. Langkah-langkah ini dilakukan meski menghadapi perlawanan politik yang signifikan di Kongres, di mana koalisi Milei hanya memiliki minoritas tipis di kedua majelis.

Kebijakan penghematan besar-besaran ini membawa stabilitas makroekonomi yang diharapkan oleh pemerintah. Inflasi tahunan yang sebelumnya mendekati 300% berhasil ditekan menjadi 118% pada Desember 2024.

Meskipun langkah-langkah ini memperdalam resesi pada paruh pertama tahun tersebut, ekonomi Argentina mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan pada kuartal ketiga. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memperkirakan bahwa ekonomi Argentina akan tumbuh hingga 5% pada 2025.

Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai keluarnya Amerika Serikat (AS) dalam Perjanijan Iklim Paris (Paris Agreement). Indonesia sejatinya akan melakukan kajian perihal dampak dari keluarnya negeri paman sam dari Perjanjian Iklim itu.

“Kalau komitmen kita yang di Paris Agreement, itu kan tetap kita akan usahakan. Tapi bagaimana dampak-dampaknya kita masih lakukan pengajian, itu kan baru disampaikan sama Presiden Trump,” ungkap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ditemui di Gedung DPR, Kamis (23/1/2025)

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan AS untuk kembali menarik diri dari Perjanijan Iklim Paris itu, yang bertujuan membatasi pemanasan global jangka panjang.

Langkah yang diambil hanya beberapa jam setelah ia dilantik untuk masa jabatan kedua, Senin (20/1/2025), menandai jarak yang makin besar antara AS dan sekutu terdekatnya dalam upaya global melawan perubahan iklim.

Trump menggemakan langkahnya pada 2017 ketika dia mengumumkan penarikan AS dari Paris Agreement, perjanjian yang bertujuan menjaga kenaikan suhu global di bawah 2,7 derajat Fahrenheit (1,5 derajat Celsius) di atas tingkat pra-industri.

Yuliot menambahkan, yang terpenting, Indonesia harus melihat kebijakan bagaimana yang menguntungkan untuk masyarakat dan negara Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memperpanjang kebijakan diskon tarif listrik 50% yang berlaku saat ini selama dua bulan dari Januari hingga Februari 2025 ini.

Hal itu ditegaskan Bahlil saat ditanya mengenai diskon tarif listrik 50% tersebut usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025). “(Diskon tairf listrik 50%) 2 bulan aja, 2 bulan,” tegas Bahlil.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan diskon tarif listrik selama dua bulan untuk pelanggan listrik berdaya 2.200 Volt Amphere (VA) ke bawah. Diskon tarif listrik sebagai upaya stimulus ekonomi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu sempat mengungkapkan, kebijakan diskon tarif listrik merupakan rekomendasi DEN di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada waktu itu.

Rekomendasi itu sebagai langkah pemerintah melihat data daya beli masyarakat Indonesia melemah. “Dan kita mengkhawatirkan bahwa itu akan memperlambat pertumbuhan,” kata di Kompleks Istana Negara, Selasa (7/1/2025).

Sehingga ketika itu DEN mengusulkan dua hal. Yakni perlunya stimulus untuk kelas bawah seperti bantuan langsung tunai (BLT). Juga bagi kelas menengah dan aspiring middle class atau kelompok rentan miskin.

“Jadi bantuannya tidak bisa hanya Bantuan Tunai Langsung (BLT) tapi juga untuk middle class. Maka itu salah satu usul adalah mengenai diskon listrik 50%, karena targetnya itu middle class,” katanya.

Sehingga menurutnya dari stimulus itu bisa meredam terhadap dampak kenaikan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Eksportir diwajibkan untuk menempatkan DHE sebesar 100% di dalam negeri dalam kurun waktu 1 tahun mulai 1 Maret 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa DHE yang disimpan bisa dijadikan cash collateral atau agunan tambahan yang bersifat likuid berupa uang kas yang setara dengan uang kas antara lain giro, tabungan dan deposito.

“Ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK, dari batas maksimal pemberian kredit,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas dan diharapkan dapat menjaga tingkat utang para eksportir. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebijakan DHE akan berlaku untuk sektor mineral dan batu bara, perikanan serta perkebunan seperti kelapa sawit. “Sektor minyak bumi dan gas alam itu tidak diikutkan,” imbuhnya.

Penempatan DHE bisa dilakukan pada lembaga keuangan dalam negeri. Airlangga menyatakan, kebijakan tersebut menambah pasokan valutas asing (valas) di dalam negeri sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Secara lebih rinci, Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut juga akan disertai dengan insentif yaitu pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. “Kalau reguler biasanya kena pajak 20% tapi untuk DHE 0%,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perbankan akan mempersiapkan sistem. “Oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” kata Airlangga.

map4d

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto telah menapaki 100 hari kerja kabinet Merah Putih. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pihaknya melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick menjabarkan, inisiasi tersebut mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (20/1)

Erick memaparkan, selama 100 hari kerja pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antar kementerian, serta salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo dalam hal penghiliran dan ketahanan energi.

Selain itu, lanjutnya, hilirisasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Ia menyebut, hilirisasi juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi.

Sejumlah perusahaan BUMN yang melakukan hilirisasi seperti MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional.

Selanjutnya, Erick memaparkan lebih jauh, untuk penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi.

Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan.

“Infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, ataupun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Sinergi dengan Kementerian PU, kata Erick, difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi. Kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat, Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, terutama jelang Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat.

“Dengan melakukan intervensi langsung pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi, beberapa terobosan mampu dijalankan,” sebutnya.

Sementara di sektor pangan, pihaknya berkolaborasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman inflasi global.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, di akhir tahun 2024, stok beras nasional mencapai 1,8 juta ton, sementara Bulog telah menyerap 1,2 juta ton beras petani pada 2024. Inflasi pangan juga terjaga di level rendah, hanya 1,68% (yoy) pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata inflasi negara tetangga di ASEAN.

Tak hanya itu, Kementerian BUMN melalui Bulog dan RNI juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional. Sejauh ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak dan kelompok rentan di 10 provinsi prioritas. Program ini juga memanfaatkan produk UMKM lokal dan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru di sektor pangan.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan perekonomian rakyat mendorong Kementerian BUMN melalukan sinkronisasi program UMKM dan industri kreatif dengan Kementerian UMKM. Tercatat, hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank-bank BUMN, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 13,5 triliun.

“Program pembinaan ini juga mencakup pendampingan bisnis, digitalisasi UMKM, serta promosi produk UMKM ke pasar global melalui platform e-commerce seperti PaDi UMKM,” ungkapnya.

Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sektor yang menjadi prioritas. Bekerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian BUMN telah mengadopsi kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Saat ini, 25% posisi manajerial di BUMN telah diisi oleh perempuan, dengan target peningkatan menjadi 30% pada 2025. Selain itu, program perlindungan anak telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas ramah anak di lingkungan BUMN.

“Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global. Gotong royong adalah fondasi utama kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Harga kopi mencatatkan rekor tertinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan komoditas kopi diprediksi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih.

Harga kopi Arabika pada Maret lalu mencapai rekor tertinggi harian sebesar 348,35 sen per pon atau tertinggi dalam hampir 50 tahun. Terakhir kali, harga biji kopi dengan rasa halus dan manis ini mencapai tingkat tersebut pada 1977, yakni ketika salju menghancurkan area perkebunan besar di Brasil.

Sementara itu, harga Robusta mencapai rekor tertinggi baru pada akhir November. Kekeringan dan suhu tinggi, serta ketergantungan global pada pasokan dari beberapa wilayah juga turut menjadi faktor utama kenaikan harga ini.

Kepala Strategi Komoditas di Saxo Bank, Denmark Ole Hansen, menyebut kenaikan harga kopi ini terjadi di tengah kekhawatiran atas panen 2025 di Brasil selaku produsen kopi terbesar di dunia.

“Brasil mengalami kekeringan terburuk dalam 70 tahun pada Agustus dan September, diikuti hujan lebat pada Oktober, memicu kekhawatiran bahwa panen kopi bisa gagal,” kata Hansen dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (19/1/2025).

Hansen menambahkan, kopi tumbuh di wilayah tropis yang relatif sempit, dengan produsen utama seperti Brasil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia.

“Konsentrasi ini membuatnya rentan terhadap kondisi cuaca buruk. Terutama di Brasil dan Vietnam yang memproduksi 56% kopi global,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Ekonomi Perubahan Iklim dan Komoditas di Capital Economics David Oxley menyebut, cuaca buruk di Brasil menjadikan harga kopi butuh waktu lama untuk pulih.

“Sejarah menunjukkan bahwa harga kopi hanya akan turun ketika pasokan membaik dan stok terisi kembali. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan,” Oxley.

Departemen Pertanian Amerika Serikat memprediksi produksi kopi Brasil 2024 dan 2025 sebesar 66,4 juta (60 kg/bag), terdiri dari 45,4 juta bag Arabika dan 21 juta Robusta. Prediksi ini menurun 5,8% dari proyeksi sebelumnya karena pola cuaca tidak teratur yang mempengaruhi perkembangan tanaman, terutama pohon Arabika.

“Brasil akan mengalami panen Arabika kelima berturut-turut yang mengecewakan karena cuaca buruk,” kata Carlos Mera dari Rabobank.

Mera juga mengatakan bahwa krisis iklim memperburuk risiko produksi kopi dan harga kopi dapat melonjak lebih tinggi dari level rekor saat ini. Produsen kopi terbesar dunia Nestlé selaku pemilik merek Nescafé dan Nespresso, mengumumkan bahwa mereka akan terus menaikkan harga dan mengurangi ukuran kemasan untuk mengimbangi dampak harga yang meningkat.

“Seperti produsen lainnya, kami mengalami kenaikan biaya kopi yang signifikan, sehingga produksi kami menjadi lebih mahal. Kami terus berusaha meningkatkan efisiensi dan menyerap biaya yang meningkat semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas tinggi dan rasa lezat yang diketahui dan dicintai konsumen,” kata juru bicara Nestlé.

Hal-hal berbau mistis atau takhayul merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Salah satunya yakni kepercayaan untjk memperoleh kekayaan secara instan melalui makhluk halus seperti tuyul dan babi ngepet.

Kedua sosok astral ini sering kali digambarkan sebagai “alat” yang digunakan oleh pemiliknya untuk mencuri uang, terutama dari rumah ke rumah. Namun, pernahkah terpikir mengapa tuyul dan babi ngepet tidak mencuri di bank? Atau minimal melakukan pencurian atas saldo e-money?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu beragam. Dan biasanya kembali lagi pada jawaban mistis. Hal ini memang asyik sebagai cerita, tapi getir sebagai fakta.

Lalu, bagaimana penjelasan logis di balik fenomena itu?

Sebenarnya, tuyul dan babi ngepet tercipta dari kecemburuan sosial masyarakat zaman dahulu, khususnya di kalangan petani. Para petani awalnya hidup dalam kondisi biasa-biasa saja. Namun, liberalisasi ekonomi pada 1870 mengubah kondisi itu.

Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012) menyebut, liberalisasi ekonomi dinilai melahirkan rezim kolonial baru yang di dalamnya terjadi pengambilalihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula.

Situasi ini kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Sebab, mereka tak lagi memiliki kuasa atas lahan perkebunan.

Di sisi lain ada juga masyarakat yang sejahtera dari sistem ini. Mereka adalah pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam sekejap menjadi orang kaya baru. Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu.

Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaan mereka. Bagi mereka, proses pemupukan kekayaan harus dibuktikan dan terlihat, seperti misalkan melihat kerja kerasnya atau proses saat bertani. Sayang, mereka tak melihat itu pada orang kaya baru. Alhasil, timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapat harta sebanyak itu.

Masyarakat yang kental dengan pandangan mistik membuat para petani memandang pencurian itu adalah kerja sama antara orang kaya dan makhluk supranatural dan kasat mata, seperti tuyul dan babi ngepet. Singkatnya, para petani yang iri selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaan.

Akibat tuduhan ini, Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong (2002) menyebutkan, para pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap “hina” karena memupuk kekayaan dari cara haram, yakni bersekutu dengan setan.

Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul dan babi ngepet sebagai subjek mistis terkait kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia.

Tarik Perhatian Peneliti Asing

Fenomena tuyul pernah juga jadi sorotan Clifford Geertz, antropolog yang menggarap karya fenomenal The Religion of Java (1976). Dalam pengamatannya, Geertz cerita bahwa memang benar ada orang memelihara tuyul dan biasanya mereka melakukan perjanjian dengan roh di tempat-tempat keramat.

Berikut pula ciri-ciri orang yang memelihara tuyul:

1. Kaya raya atau menjadi kaya secara mendadak

2. Kikir

3. Sering menggunakan pakaian bekas

4. Sering mandi di sungai bersama para kuli miskin

5. Selalu menyantap makanan orang miskin, seperti jagung dan singkong, ketimbang nasi

Biasanya, pemelihara tuyul melakukan itu untuk mengelabui orang-orang supaya dianggap tidak punya uang, padahal di rumahnya selalu penuh dengan emas batangan.

Namun, karena dua sosok ini hanya sebatas sebagai realitas kepercayaan di masyarakat, tentu sulit dikaitkan dengan fakta sebenarnya, apalagi bisa mencuri sesuatu di bank.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, terkait implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya selama 10 hari berlangsung sudah menjangkau 650 ribu penerima.

Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.

“Alhamdullilah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat,” kata Dadan usai rapat.

Ia mengatakan jumlah itu akan terus bertambah, hingga pada perhitungannya hingga April nanti mencapai 3 juta penerima. Kemudian bertambah hingga 6 juta penerima di bulan Agustus.

Namun menurutnya saat ini presiden meminta agar implementasi program ini terus dipercepat. Menurut Dadan, presiden juga merasa “Gelisah” karena menerima laporan dari banyak anak-anak kepada ibunya yang tidak mendapatkan ‘makan dari pak Prabowo’.

“Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya ‘Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah’,” kata Dadan.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15 – 17,5 juta penerima manfaat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Achmad Muchtasyar menyampaikan komitmennya untuk menggenjot kenaikan produksi minyak siap jual atau lifting di Indonesia. Hal ini menyusul permintaan dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Menurut Achmad, peningkatan lifting minyak menjadi program prioritas untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

“Peningkatan lifting itu kan memang menjadi bagian yang harus kita perhatikan ya. Menjadi program utama peningkatan lifting. Karena apa? Kita untuk mendukung asta citanya Bapak Prabowo. Dimana kemandirian energi salah satu dari lifting,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).

Ia lantas membeberkan sejumlah strategi yang akan dilakukan dalam mendorong kemandirian energi nasional. Mulai dari pengembangan bahan bakar nabati seperti biosolar, kemudian pengembangan sumur minyak idle yang tidak dioptimalkan.

Lalu melakukan program efisiensi di sektor hulu migas, dan terakhir melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah kerja migas yang sudah selesai PoD namun belum dikembangkan.

“Itu menjadi tumpuan, apa namanya itu, detail dari mana kita mendukung asta cita itu untuk kemandirian energi. Itu mungkin,” kata dia.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa tugas yang menanti Achmad sebagai Dirjen Migas cukup berat. Terutama terkait dengan upaya peningkatan produksi minyak siap jual atau lifting, yang tiap tahun terus mengalami penurunan.

Oleh sebab itu, ia pun meminta agar Dirjen Migas berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto untuk menggenjot kenaikan lifting minyak. Terlebih, lifting minyak hingga akhir 2024 kurang dari 600 ribu barel per hari (bph).

“Karena itu saya perintahkan kepada saudara hari ini sebagai pengarahan perdana, mulai setelah ini langsung connect sama Pak Djoksis, Kepala SKK Migas. Tugas kita adalah menaikkan lifting. Karena lifting kita sekarang di akhir tahun tidak lebih dari 600 ribu bph, kurang dari 600 ribu akumulasi,” kata Bahlil.

Selain memberikan tugas khusus terkait peningkatan lifting minyak, ia juga meminta kepada Dirjen Migas baru untuk fokus mengatasi persoalan illegal drilling yang merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas. “Dan menyangkut dengan illegal drilling segala macam, bahwa Pak Inspektor nanti bantu. Jadi itu satu menyangkut dengan minyak,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto berbicara mengenai perang likuiditas antara pemerintah dan industri perbankan. Seperti diketahui, isu likuiditas yang menghantui industri perbankan sepanjang tahun 2024, mengasih mengancam tahun ini.

Perbankan pun harus bersaing dengan pemerintah yang menerbitkan berbagai instrument dengan imbal hasil atau yield yang lebih menarik, seperti, obligasi negara ritel (ORI) dengan bunga kupon di atas 6% dengan tenor 3 tahun.

Airlangga menanggapi dengan bergurau, hal ini harus dibicarakan dengan ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, Jerome Powell. Menurutnya, tingkat suku bunga tinggi Fed membuat suku bunga domestik tidak bisa turun, dan mendorong arus keluar modal asing.

Meskipun begitu, Airlangga memandang biaya pendanaan atau cost of fund perbankan harusnya bisa lebih murah. Sebab, inflasi Indonesia saat ini berada di tingkat 1,5%, dengan subsidi bunga 6% dari pemerintah untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Tetapi tentu US Dollar ini sangat berpengaruh. Jadi, oleh karena itu, kita mengerti situasi ini. Namun, pemerintah mengambil kebijakan untuk KUR misalnya, kita patok di bunga 6%. Sisanya antara cost of fund perbankan yang kita berikan itu 6% disubsidi pemerintah,” kata Airlangga di BNI Investor Daily Round Table, Hotel Mulia, Rabu (15/1/2025).

Dengan begitu, Airlangga mengatakan kelas menengah bisa tetap memperoleh kredit dengan bunga yang murah. Bahkan, ia mengatakan pemerintah menawarkan paket yang bisa menunjang para debitur untuk KU untuk naik kelas.

“Karena kita lihat KUR ini harus naik kelas, tidak hanya mereka jadi pedagang saja, atau mereka hanya di sektor jasa. Tapi juga kita dorong juga manufaktur,” imbuh Airlangga.

Ia mengatakan di sektor produktif, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 6%.

“KaIau sektor produktif di sektor yang sampai kreditnya Rp10 miliar untuk capex untuk investasi permesinan, kredit investasi, bunga yang ditawarkan perbankan manapun, pemerintah subsidi 6%. Sehingga tentu bagi pengusaha small medium enterprise, bunga yang efektifnya mungkin di bawah 4% atau 3%,” jelas Airlangga.

Menurutnya, itulah yang diperlukan untuk industri bisa revitalisasi mesin sehingga dapat efisiensi energi, lantas bisa berkompetisi di pasar domestik. Airlangga mengatakan revitalisasi ini akan didorong di sektor furnitur, alas kaki, garmen, dan makanan minuman.