DOHOWORDGLAS

PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai pengelola TPK Semarang berencana mendatangkan 2 unit alat bongkar muat peti kemas jenis harbour mobile crane dalam waktu dekat. Alat tersebut akan mendukung kegiatan bongkar muat peti kemas di dermaga samudera Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 150 meter sebagai perpanjangan TPK Semarang.

Saat ini dermaga tersebut difungsikan untuk kegiatan bongkar muat non peti kemas. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut pemanfaatan dermaga samudera sebagai bentuk respon atas peningkatan kunjungan kapal dan arus peti kemas di TPK Semarang.

Hal itu disebut sebagai langkah antisipatif agar layanan tetap optimal dan mencegah terjadinya kemacetan yang mengakibatkan kongesti. Selain penyiapan dermaga dan alat tambahan, PT Pelindo Terminal Petikemas juga akan melakukan penataan area di TPK Semarang untuk penyiapan lapangan penumpukan tambahan.

Saat ini perseroan tengah menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang dibutuhkan agar pemanfaatan dermaga dan penyiapan lapangan penumpukan tersebut sesuai dengan tata kelola yang baik.

“Arus peti kemas di TPK Semarang meningkat tajam, pada 2024 tumbuh 15% jika dibandingkan dengan 2023, ini akan terus meningkat seiring dengan keberadaan Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah,” ucap Widyaswendra dalam keterangan resmi, Senin (24/02/2025)..

Lebih lanjut, Widyaswendra mengatakan perseroan menerima sedikitnya 12 permintaan layanan tambahan dari beberapa perusahaan pelayaran dengan potensi tambahan arus peti kemas kurang lebih 200.000 TEUs per tahun. Pihaknya memprediksi pada 2029, arus peti kemas di TPK Semarang bisa mencapai 1,2 juta TEUs.

“Ukuran dan kapasitas kapal yang masuk ke TPK Semarang juga semakin besar, muatan semakin banyak sehingga kami perlu memastikan bahwa para pengguna jasa dapat memperoleh layanan terbaik,” lanjutnya.

Dalam jangka panjang perseroan akan mendatangkan 4 unit quay container crane (alat yang digunakan untuk mengangkat peti kemas dari kapal ke truk atau sebaliknya) yang tiba pada triwulan-II tahun 2026. Selain itu juga akan dilakukan peninggian dermaga dan lapangan penumpukan di TPK Semarang.

Tak hanya sebatas pada fasilitas dan peralatan pelabuhan, PT Pelindo Terminal Petikemas juga fokus pada peningkatan kinerja operasional TPK Semarang. Serangkaian proses transformasi dilakukan baik dari sisi pekerja operasional, proses bisnis, hingga penggunaan teknologi terbaru untuk menunjang bongkar muat yang lebih efektif.

Para pelaku usaha pelayaran menyambut positif rencana PT Pelindo Terminal Petikemas yang akan memanfaatkan dermaga samudera untuk tambatan kapal peti kemas. Pasalnya, jumlah kunjungan kapal ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang semakin meningkat yang dipicu oleh meningkatnya volume ekspor impor dari pelabuhan tersebut.

“Saat ini TPK Semarang harus segera menambah kapasitasnya, kunjungan kapal peti kemas semakin meningkat,” kata Ketua DPC INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) Semarang, Hari Ratmoko.

Hari mendorong PT Pelindo Terminal Petikemas untuk menambah baik kapasitas dermaga, kapasitas peralatan seperti quay container crane, maupun kapasitas lapangan penumpukan (container yard). Saat ini, katanya, volume kontainer ekspor impor meningkat signifikan.

Potensi peningkatan ekspor ke depannya akan semakin besar, terutama dari beberapa kawasan industri baru di Jawa Tengah. Ketua DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) wilayah Jawa Tengah dan DIY, Teguh Arif Handoko, menyambut positif rencana penambahan kapasitas TPK Semarang, khususnya perluasan lapangan penumpukan peti kemas, mengingat pertumbuhan kargo dari Provinsi Jawa Tengah yang tumbuh cukup luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita menyambut baik rencana penambahan kapasitas, khususnya perluasan lapangan penumpukan karena arus peti kemas di TPK Semarang diperkirakan akan terus tumbuh signifikan ke depannya,” kata Teguh.

Teguh mengatakan pertumbuhan volume di TPK Semarang pada tahun lalu dan terus berlanjut hingga saat ini merupakan cerminan dari pertumbuhan industri di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya diberitakan bahwa PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat arus peti kemas sepanjang 2024 tumbuh sekitar 15 persen jika dibandingkan dengan 2023. Pada 2024 peti kemas yang melalui TPK Semarang mencapai 895.904 TEUs sementara 2023 sebanyak 781.841 TEUs. Jumlah tersebut terus tumbuh mengingat pada 2020 lalu arus peti kemas TPK Semarang sebanyak 717.062 TEUs.

Rusia dilaporkan akan mendeklarasikan kemenangan dalam perang melawan Ukraina dan NATO pada 24 Februari 2024, tepat pada peringatan tiga tahun invasi skala penuhnya. Informasi ini diklaim intelijen militer Ukraina (HUR).

Menurut badan intelijen Ukraina, Rusia kini bertujuan untuk menebar keputusasaan di antara warga Ukraina, mengacaukan situasi di negara itu, dan mendiskreditkan Ukraina di antara sekutu-sekutunya.

“Badan intelijen Rusia berencana menyebarkan narasi bahwa Ukraina telah dikhianati oleh Barat dan AS,” demikian klaim HUR, seperti dikutip Kyiv Independent pada Minggu (23/2/2025).

Mereka juga mengatakan oropaganda Rusia juga akan terus mempertanyakan legitimasi Presiden Volodymyr Zelensky dan “para pejabat Ukraina korup yang mencuri bantuan AS.”

Sekutu-sekutu Ukraina pada umumnya mengabaikan narasi propaganda tentang legitimasi Zelensky hingga Presiden AS Donald Trump menuduh Ukraina memulai perang dan tampaknya menggemakan pernyataan Kremlin, menjuluki presiden Ukraina sebagai diktator.

Klaim ini mengabaikan fakta bahwa tidak mungkin mengadakan pemilu selama darurat militer, yang telah berlaku sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada tahun 2022. Akibatnya, masa jabatan Zelensky telah diperpanjang, yang menurut para pengacara konstitusi diizinkan menurut hukum Ukraina.

HUR mengatakan bahwa Kremlin mungkin menggunakan perundingan AS-Rusia di Arab Saudi belum lama ini untuk memaksakan syarat-syarat perdamaiannya kepada dunia, dengan mencoba menggambarkan pemerintah-pemerintah di Eropa yang mendukung Kyiv sebagai “musuh-musuh perdamaian.”

Tidak ada keputusan konkret yang diumumkan setelah pertemuan antara delegasi Amerika dan Rusia, tetapi pengecualian Ukraina memicu kekhawatiran di Kyiv dan Eropa.

Setelah Rusia gagal mengambil alih Ukraina dalam beberapa hari pada tahun 2022 dan menderita beberapa kekalahan pada tahun 2022, Kremlin disebut Ukraina mulai menyebarkan klaim palsu bahwa Rusia berperang dengan NATO.

Mitra Barat telah menyediakan senjata bagi Ukraina sejak awal perang habis-habisan tetapi tidak pernah mengirim pasukan ke Ukraina, karena khawatir akan eskalasi.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan dalam pembaruan hariannya pada 21 Februari bahwa Moskow telah kehilangan 864.860 tentara di Ukraina sejak Februari 2022, termasuk 1.280 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir.

Ramah lingkungan dan rendah emisi merupakan kelebihan dari sepeda listrik. Sepeda listrik juga menghemat biaya karena lebih murah daripada kendaraan bermotor dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit.

Untuk memenuhi kebutuhan sepeda listrik, Transmart kembali menggelar program diskon Transmart Full Day Sale. Program ini menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50%+20% yang berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia pada Minggu, 23 Februari 2025.

Produk sepeda listrik yang didiskon dalam Transmart Full Day Sale, yakni Exotic dan Pacific untuk berbagai tipe. Aneka sepeda listrik dijual dari harga normal Rp 6.750.000 menjadi hanya Rp 3.920.000 untuk luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk harga khusus Pulau Jawa dari Rp 6.450.000 menjadi Rp 3.680.000.

Sebagai catatan khusus, untuk sepeda listrik tidak berlaku pembelian Partai Besar. Promo ini bisa dinikmati pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

Tak hanya itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, buah-buahan, hingga barang-barang elektronik.

Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale

1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah

2. Diskon tambahan 20%, dengan minimal Transaksi 300k dan hanya berlaku di Minggu, 23 Februari 2025 mulai buka toko 22.00 (Waktu Setempat) di seluruh toko Transmart

3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro)) Small Appliance tanpa pembatasan

4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor dan Daging 2 kg

5. Khusus untuk Sepeda Listrik Maksimal pembelian 2 unit

6. Khusus untuk Kosmetik dan Fragrance berlaku diskon 10% regular & Tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station

7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi dan Anak, Mie Instan, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Beralkohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, Motor Listrik dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”

8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello

9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang)

10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik

Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 23 Februari 2025. Jangan sampai ketinggalan!

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara mengenai ramainya seruan untuk menarik uang dari bank-bank yang dikelola oleh BUMN. Seruan ini mencuat usai pemerintah mengumumkan akan segera meluncurkan badan pengelola investasi, yakni Danantara.

Corporate Secretary BMRI M. Ashidiq Iswara menegaskan bahwa kondisi keuangan dan fundamental bisnis bank pelat merah itu berada dalam keadaan yang solid dan aman. “Oleh karena itu nasabah serta pemangku kepentingan tidak perlu merasa khawatir,” kata Ashidiq dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025).

Ia kemudian membeberkan bukti dari ketahanan dan stabilitas keuangan Bank Mandiri. Antara lain komitmen terhadap Tata Kelola Perbankan yang Baik. Bank Mandiri berkomitmen untuk menjalankan operasional bisnis berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diawasi ketat oleh regulator yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta menerapkan praktik perbankan terbaik yang berorientasi pada perlindungan kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan nasional.

“Dalam hal ini, Bank Mandiri menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman dan tidak terkait dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara,” ujar Ashidiq.

Kemudian dia memaparkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri yang konsisten sepanjang tahun 2024, secara bank-only yang didukung oleh peningkatan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA). Hingga akhir 2024, DPK mengalami kenaikan sebesar 6,82% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.327 triliun, yang didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan. Porsi CASA juga meningkat, mencapai 80,3% dari total DPK. Pada Januari 2025, DPK secara bank only tetap menunjukkan tren pertumbuhan dua digit secara tahunan.

Ashidiq melanjutkan likuiditas Bank Mandiri berada pada tingkat yang optimal, sebagaimana tercermin dalam berbagai indikator keuangan utama. Sepanjang tahun 2024, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) tercatat sebesar 94,8%, mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara sehat. Selain itu, Loan to Funding Ratio (LFR) mencapai 82,9% secara konsolidasi, menunjukkan keseimbangan yang baik antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Likuiditas bank juga semakin diperkuat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang berada di level 141%, serta Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang mencapai 109% pada akhir tahun 2024.

“Pencapaian ini mencerminkan strategi pengelolaan likuiditas yang efektif, memastikan ketahanan bank dalam menghadapi dinamika pasar serta tetap memenuhi kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan,” ucap Ashidiq.

Lalu, Bank Mandiri terus menjaga kualitas asetnya dengan baik, sebagaimana tercermin dari perbaikan rasio Non-Performing Loan (NPL). Pada akhir tahun 2024, rasio NPL gross secara bank only mengalami penurunan menjadi 0,97% dari 1,02% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL net juga menunjukkan tren positif dengan membaik menjadi 0,33% per Desember 2024.

“Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan risiko kredit yang diterapkan oleh Bank Mandiri, yang berkomitmen untuk menjaga kualitas portofolio kredit serta memastikan stabilitas keuangan yang berkelanjutan,” ujar Ashidiq.

Berikutnya, Ashidiq mengatakan Bank Mandiri memiliki komitmen dalam penyaluran kredit, secara bank-only sebesar Rp 1.310,8 triliun, tumbuh 20,7% (YoY). Pertumbuhan kredit ini terutama didukung oleh segmen wholesale yang mencatatkan peningkatan sebesar 25,5% (YoY) menjadi Rp 913,3 triliun. Selain itu, kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengalami pertumbuhan 6% (YoY) menjadi Rp 135 triliun, menunjukkan komitmen bank dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.

Terakhir, Bank Mandiri terus menjadi bank dengan aset terbesar. Hingga akhir Desember 2024, total aset konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp 2.427 triliun, tumbuh 11,6% secara YoY. Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari konsistensi dan komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat industri keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

“Melalui pencapaian-pencapaian tersebut, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus menjaga kinerja yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi nasabah dan masyarakat. Kami percaya bahwa stabilitas dan kepercayaan yang terus terjaga akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Ashidiq.

Beberapa waktu lalu, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. Salah satu poin utama dalam undang-undang ini mengatur pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam transformasi BUMN dan sejalan dengan visi Indonesia emas 2045 yang dilakukan dengan bersinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada tahap awal, BPI ini akan ditugaskan untuk mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan 7 (tujuh) perusahaan plat merah, di antaraya; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Dengan menaungi Indonesia Investment Authority dan 7 (tujuh) BUMN tersebut di atas, BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset atau asset under management (AUM) mencapai sekitar USD 600 miliar atau sekitar Rp 9.504 triliun (kurs Rp 15.840/ USD).

Jumlah tersebut ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai USD982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Tentu, ini menjadi sebuah badan atau lembaga pengelola aset negara, dan lebih di kenal dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang tersebar di dunia.

Lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) banyak dimiliki oleh negara-negara lain di berbagai belahan dunia, seperti; SAFE IC dan CIC milik Tiongkok, ADIA milik Uni Emirat Arab, PIF milik Saudi Arabia, KIA milik Kuwait, Norway GPFG milik Norwegia, National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) milik India.

Bahkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, dengan perluasan dengan menambah 7 BUMN raksasa, dan diprediksi BPI Danantara dari sisi nilai aset akan menjadi SWF yang terbesar ke-empat sedunia.

Adapun fungsi BPI Danantara berkaitan dengan pengelolaan asset, khususnya yaitu dalam upaya mendukung proyek strategis dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang bertugas untuk mengelola dana investasi dan bekerja sama dengan investor asing maupun domestik.

Melalui fungsi investasi strategisnya, memberikan peluang BUMN untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja operasional dan efisiensi, karena pendanaan untuk proyek besar dapat diakses dari badan pengelola ini.

Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur seperti; jalan tol, bandara, atau pelabuhan, di mana BUMN dapat bekerja sama dengan BPI Danantara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Tentu, hal ini mendorong BUMN untuk dapat menjalankan proyek-proyek strategis tanpa terbebani oleh risiko keuangan yang besar, sehingga BUMN bisa memfokuskan sumber daya internalnya untuk meningkatkan kinerja inti perusahaan dan daya saing di pasar.

BPI Danantara juga diharapkan dapat mendukung BUMN dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam pengelolaan BUMN, BPI Danantara memastikan semua BUMN dijalankan sesuai prinsip Good Corporate Governance dan mengandalkan investor profesional, menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam proyek yang dibiayai.

Hal ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan standar pengelolaan di BUMN, karena keterlibatan BPI Danantara dan mitra investasi internasional menuntut transparansi serta hasil yang terukur. Dengan demikian, BPI Danantara tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga menjadi katalisator (mempercepat) bagi transformasi dan peningkatan kualitas pengelolaan BUMN di Indonesia.

Seorang ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menjelaskan bahwa pembagian wewenang antara menteri BUMN dan BPI Danantara harus jelas, di mana kementerian sebagai regulator dan BPI Danantara sebagai operator. Namun sampai saat ini, belum ada aturan turunan yang mengatur mengenai operasional BPI Danantara dalam membuat struktur dan program organisasi ini, sehingga dapat dikatakan masih abu-abu.

Untuk itu, perlu aturan turunan yang jelas untuk mengatur BPI Danantara agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan transparan. Adanya aturan turunan yang jelas akan memberikan landasan bagi pengelolaan aset negara yang profesional serta melindungi BPI Danantara dari potensi intervensi politik dan konflik kewenangan dengan lembaga-lembaga lain, seperti; Indonesia Investment Authority dan kementerian terkait.

Kepastian hukum ini juga akan membangun kepercayaan publik dan investor bahwa BPI Danantara adalah badan yang beroperasi secara transparan, dengan akuntabilitas tinggi dan fokus pada kepentingan nasional.

Dampak pengambilalihan Pengelolaan BUMN oleh Danantara pascarevisi UU BUMN
Semua kendali pengelolaan dan investasi BUMN kini beralih ke Danantara. Keputusan ini membawa peluang besar, namun juga menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi Indonesia. Danantara akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini,” tegas Prabowo dalam video paparannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/2/2025).

Danantara akan mengelola lebih dari 14.000 triliun rupiah dana investasi, tentu ini menjadi tantangan yang cukup besar, sebagai sebuah entitas baru pengelola investasi maka dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dengan jumlah aset yang sangat besar, tantangan dalam menyusun sistem tata kelola yang baik menjadi krusial. Kegagalan dalam menetapkan standar manajemen yang tepat dapat berujung pada investasi yang merugi, proyek gagal, atau bahkan praktik korupsi yang sulit dikendalikan.

Pendirian Danantara dapat menjadi angin segar perekonomian Indonesia, namun juga dapat menjadi malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Jika salah langkah, risiko kerugian negara/keuangan yang ditanggung jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan.

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo diharapkan dapat mengantisipasi celah/kesalahan dalam pengelolaan Danantara tersebut. Memastikan semua regulasi dapat berjalan dengan baik, sehingga Danantara dapat menjadi superholding yang dapat dibanggakan oleh kita semua.

Wakil Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Agustina Arumsari tiba-tiba memberikan uang kertas beberapa lembar kepada Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini terjadi usai dirinya dilantik di Istana Negara, Rabu (19/2/2025).

Menurut Agustina, uang itu hanya cendera mata yang ingin diberikan kepada Presiden. Uang yang diberikan pun menarik karena masih ditandatangani ayah dari Presiden Prabowo Soemitro Hadidjojokusumo ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan di tahun 1953 lalu.

“Jadi uang, suami saya mengoleksi uang-uang sejarah dulu Tadi kan ada yang ditandatanganai pak Soemitro jadi kaya reminder aja karena cerita-cerita sejarah-sejarah uang Republik Indonesia,” katanya.

Adapun nominal uang yang diberikan itu Rp 1 dan setengah Rupiah. Menurutnya respon Prabowo saat diberikan uang itu juga cukup terkejut.

“Surprise sih karena masih ada yang nyimpen uang ditandatangani ayahanda beliau,” katanya.

Seperti diketahui, pada hari ini Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satrio Soemantri Brodjonegoro.

Selain itu presiden juga melantik kepala badan beserta wakilnya, seperti, Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.

Kemudian mengangkat Amalia Adininggar Widyasanti sebagai kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, serta Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai kepala Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).

Presiden Prabowo Subianto mengubah ketentuan terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JK) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pasal 21 PP ini memerintahkan,  pekerja akan mendapat manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 60% dari upah. Manfaat ini diberikan paling lama 6 bulan. PP No 6/2025 ini berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 7 Februari 2025. 

Disebutkan, pertimbangan munculnya PP No 6/2025 adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan serta mengurangi risiko sosial bagi pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak kondisi perekonomian. Sehingga perlu diterbitkan kebijakan yang adaptif.

Namun, manfaat PP ini ternyata tak akan bisa dinikmati semua pekerja/ buruh di seluruh Indonesia. Sebab, ada sederet syarat berlaku. 

Pasal 4 PP No 6/2025 menetapkan, peserta JKP adalah pekerja/ buruh yang telah dan baru diikutsertakan pengusaha dalam program jaminan sosial. Pekerja/ buruh tersebut harus Warga Negara Indonesia (WNI), usia belum mencapai 54 tahun saat mendaftar, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.

Ayat (3) Pasal yang sama menetapkan, pekerja / buruh harus bekerja pada usaha besar/ menengah, diikutsertakan dalam program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKM (Jaminan Kematian), serta terdaftar dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sedangkan pekerja/ buruh yang bekerja di perusahaan skala mikro dan kecil, setidaknya adalah peserta JKK, JHT, JKM, dan JKN. 

“Kami mengapresiasi revisi PP No 37/2021, yang pada intinya meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Walaupun belum menyasar seluruh pekerja di seluruh Indonesia, paling tidak ada peningkatan manfaat. Niatnya sudah bagus, apalagi ini tidak membebankan iuran ke pengusaha maupun pekerja,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/2/2025). 

“Memang yang bisa menikmati ini adalah pekerja yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, terlebih khusus yang terdaftar dalam 5 program manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Dan, kalau kita lihat, jumlah pekerja formal di Indonesia itu ada 60,804 juta orang (BPS, per Agustus 2024) dan informal ada 83,795 juta orang. Total ada 144,6 juta orang pekerja di Indonesia. Sementara, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menikmati manfaat JKP itu hanya sekitar 13 juta orang. Artinya tak sampai 10% dari total pekerja di Indonesia,” tambah Ristadi. 

Data itu menunjukkan jangkauan JKP belum maksimal. Karena itu, Ristadi mengusulkan, ada program tambahan serupa yang diluncurkan pemerintah untuk menjangkau pekerja yang tak memenuhi syarat JKP dalam PP No 6/2025. 

“Sebab, pekerja korban PHK itu justru kebanyakan yang belum didaftarkan dalam 5 program manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Dan, fakta lain, ada perusahaan yang tidak mendaftarkan semua pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang paling banyak jadi korban PHK atau efisiensi. Ada yang cuma jadi peserta Jaminan Hari Tua,” ujarnya.

“Pabrik atau perusahaan yang mengikutkan semua pekerjanya sebagai peserta semua manfaat program BPJS Ketenagakerjaan biasanya adalah perusahaan yang memang stabil. Jika perusahaan stabil, potensi PHK lebih kecil. Kelihatannya, pemerintah sudah memperhitungkan neracanya, sehingga berani kasih program JKP tanpa iuran,” beber Ristadi. .

Awal Program JKP

Sebagai informasi, program JKP sebelumnya diluncurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menetapkan  PP No 37/2021 sebagai turunan Undang-Undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Program ini mulai meluncur pada Februari 2022. Pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45% upah di bulan ke-1 sampai dengan. ke-3. Kemudian 25% upah di bulan ke 4 sampai dengan ke-6, atas upah yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat lain berupa akses informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, dan juga pelatihan kompetensi kerja.

Lalu pada 2 Oktober 2024 lalu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyampaikan, pemerintah akan mengevaluasi PP No 37/2021. Menyusul adanya lonjakan data korban PHK, sehingga pemerintah merumuskan agar akses JKP lebih mudah. Apalagi, jumlah pemanfaatan JKP dilaporkan masih kecil, padahal jumlah PHK meningkat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sepanjang tahun 2024, jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilaporkan mencapai 77.965 orang. Angka ini melonjak 20,21% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 64.855 orang.

Mengutip Satudata Kemnaker, jumlah pekerja yang terkena PHK paling banyak ada di wilayah Jakarta, dengan porsi mencapai 21,91% dari total nasional. Sementara itu, ada 2 provinsi yang melaporkan tak ada PHK sepanjang tahun 2024, yaitu Papua Barat dan Papua.

“Kami menyambut baik atas terbitnya PP No 6 tahun 2025 yang mencakup Perubahan ketentuan baru mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).

“Kebijakan ini menjadi langkah ke arah kemajuan dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja/ buruh. Di tengah tantangan dunia kerja yang terus berubah dan ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat,” tambahnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk diparipurnakan. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pleno tingkat 1 yang di gelar pada Senin (17/2/2025).

Ketua Baleg Bob Hasan mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan 8 fraksi di DPR RI, yang selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang besok Selasa (18/2/2025).

“Baik sudah selesai semua. Terima kasih setelah kami mendengarkan pandangan mini fraksi dari 8 fraksi 100% seluruhnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) sama sama kita tepuk tangan dengan beberapa catatan,” ujar Bob dalam Rapat Pleno bersama perwakilan pemerintah, Selasa (17/2/2025).

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa revisi ini membawa afirmasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam mengelola sumber daya alam. Pasalnya, kebijakan sebelumnya belum memberikan ruang yang cukup bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam industri pertambangan.

“Kami atas nama pemerintah menyepakati dan menyetujui hasil pembahasan tingkat 1 dan untuk selanjutnya dapat diajukan pada pembahasan tingkat 2 dalam sidang paripurna DPR RI untuk dapat ditetapkan sebagai undang-undang,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa selama ini proses lelang di sektor pertambangan seringkali memiliki persyaratan yang cukup ketat. Hal ini lantas membuat UMKM cukup kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan besar.

Padahal, menurut dia, sektor UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan sekitar 120 juta lapangan kerja dari total 130 juta tenaga kerja di Indonesia.

“Di sisi lain, fakta bahwa GDP kita 60% lebih itu dari UMKM. Lapangan pekerjaan kita dari 130 juta yang existing itu 120 juta UMKM. Unit usaha kita dari kurang lebih sekitar 99,6% yang hampir kurang lebih sekitar 60-64 juta adalah UMKM,” kata Bahlil.

Selain UMKM dan koperasi, revisi UU Minerba ini juga membuka kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta kampus untuk terlibat dalam industri pertambangan. Namun, keterlibatan kampus bukan sebagai pemegang izin tambang, melainkan penerima manfaat.

“Tapi bukan kampusnya, tapi badan usahanya atau mungkin dititipkan di BUMN atau badan usaha lain yang masih mempunyai niat merah putih untuk membantu kampus dalam rangka memberikan semacam kemudahan hasil halal dari pengurangan sumber daya alam ini mampu kita wujudkan,” ujarnya.

kas138

Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut Jakarta tak luput dari dampak yang dihasilkan oleh gempa Megathrust. Salah satunya adalah tsunami 1,8 meter yang diprediksi bisa menyapu pesisir utara Jakarta.

Itu bisa terjadi setelah 2,5 jam Megathrust Selatan Jawa melepaskan energinya. Apabila ‘pecah’, segmen Megathrust ini bisa memicu gempa dahsyat hingga M 8,7 dan tsunami setinggi 20 meter.

Ini karena semakin lama energi yang terkumpul akan mencapai titik pelepasan energinya melalui pergerakan mendadak yang memicu getaran atau guncangan yang sangat kuat atau gempa bumi. Goncangan besar tersebut akan mengakibatkan perpindahan kolom air laut dan menyebabkan gelombang air laut menjadi sangat besar yang menjalar semua arah hingga mencapat daratan atau tsunami.

“2,5 jam tsunami tiba. Kalau Jawa bagian selatan 40 menit sudah sampai, Lebak itu 18 menit. Oke, yang kena imbas itu pertama kali adalah wilayah Jakarta Utara ya,” ungkap Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

Selain Jakarta, apakah tsunami ini bisa juga menghantam pesisir Utara Kabupaten Bekasi? Sebagai catatan setidaknya ada 5 wilayah kecamatan di pesisir utara Kabupaten Bekasi seperti Muaragembong, Tarumajaya, Babelan, dan Sukawangi.

Nuraini menyatakan pihaknya belum melakukan penelitian model lebih lanjut ke wilayah tersebut.

“Kalau dari sebelah baratnya dan timur kita belum memodelkan,” sebutnya.

Untuk kawasan di sekitar Selat Sunda, BRIN sudah memberikan peringatan waspada untuk daerah pesisir Banten seperti Lebak dan Cilegon serta daerah pesisir Lampung.

“2,5 jam tsunami tiba. Kalau Jawa bagian selatan 40 menit sudah sampai, Lebak itu 18 menit. Oke, yang kena imbas itu pertama kali adalah wilayah Jakarta Utara ya. Lampung yang menghadap Selat Sunda akan kena semua. Semua pesisir Banten itu akan terdampak tetapi dengan tinggi yang berbeda-beda,” sebutnya.

BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Dampak gempa Megathrust sangat besar hingga memberikan dampak lanjutan seperti kematian, cedera, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial ekonomi hingga gangguan layanan dasar.

Belum lama ini, tengah viral aksi premanisme yang dilakukan dua pria berseragam organisasi kemasyarakatan (ormas). Mereka berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK (Taman Kanak-kanak) di Kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan.

Parahnya, terduga pelaku juga menodongkan pisau di depan anak-anak TK tersebut. Salah satu akun media sosial Instagram @wargatangsel mengunggah video dugaan pemalakan yang terjadi pada Jumat (14/2).

Seorang pelaku mengenakan celana pendek, sedangkan lainnya memakai celana loreng hitam-oranye. Keduanya kemudian mendatangi penyelenggara marching band.

Pria yang memakai celana pendek mendadak memukul wajah seorang pria yang diduga penyelenggara kegiatan marching band anak-anak TK tersebut. Dua orang ormas itu juga mengeluarkan kalimat ancaman dan makian di depan anak-anak TK.

Perihal kejadian ini, pelaku berinisial S dan N tersebut ditangkap tak lama setelah aksinya viral di media sosial, Jumat (14/2).

“Iya sudah kami tangani, semalam sudah kita amankan. Dua orang inisial S sama N,” ujar Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya, dikutip dari detikcom, Sabtu (15/2).

Dhady mengatakan kedua pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

“Semalam diamankannya. Jadi, enggak lama dari kejadian itu, langsung kita identifikasi orang tersebut, ya ketahuan dan langsung kita cari dan dapat. Di sekitaran TKP juga,” tutur dia.

Dia menambahkan tak ada luka dari korban berinisial BD selaku guru TK tersebut.