DOHOWORDGLAS

China bersiap untuk memangkas gaji staf di tiga regulator keuangan teratasnya, termasuk bank sentral, hingga sekitar setengah, sebagai bagian dari perombakan regulasi yang diumumkan pada 2023. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan gaji mereka dengan pegawai negeri sipil lainnya.

Menurut empat sumber yang mengetahui masalah tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (14/1/2025), mulai bulan ini, staf di People’s Bank of China (PBOC), National Financial Regulatory Administration (NFRA), dan China Securities Regulatory Commission (CSRC) akan mengalami penurunan total pendapatan hingga sekitar setengah.

Pemotongan gaji besar ini terjadi di tengah fokus China untuk meningkatkan konsumsi, termasuk pengeluaran oleh jutaan pegawai negeri sipil, sebagai bagian dari upaya mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025.

Perubahan ini juga menandai pergeseran kebijakan remunerasi bagi staf di badan-badan pengawas keuangan dan muncul dua tahun setelah perombakan regulasi yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan pengawasan di tingkat pemerintah atas.

Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media atas nama pemerintah China, serta regulator terkait belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters. Tidak satu pun dari tiga regulator tersebut mengungkapkan jumlah resmi staf mereka.

NFRA, yang merupakan versi yang diperkuat dari regulator industri perbankan dan asuransi saat itu, didirikan sebagai bagian dari perombakan dan mengawasi semua aspek sektor keuangan, kecuali industri sekuritas. Perombakan ini juga menjadikan NFRA dan CSRC berada langsung di bawah Dewan Negara atau kabinet.

Sementara itu, PBOC telah berada di bawah Dewan Negara sejak 1997, tetapi gaji stafnya disesuaikan dengan kedua regulator lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Akibat perombakan tersebut, beberapa ahli memperkirakan bahwa pendapatan staf di regulator keuangan akan dipotong untuk menyesuaikan dengan gaji pegawai negeri di lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC).

Ketimpangan Gaji dan Konsumsi

Sebelum perombakan, regulator perbankan dan pengawas sekuritas digolongkan sebagai lembaga publik, dan sistem remunerasi mereka memungkinkan mereka mendapatkan skala gaji yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya.

Pemotongan gaji di regulator keuangan akan menjembatani kesenjangan di dalam badan-badan negara – seorang kepala departemen di CSRC, misalnya, menghasilkan 300.000-400.000 yuan per tahun, hampir dua kali lipat dari apa yang diperoleh pegawai negeri di lembaga negara lainnya.

Semua kepala departemen di tiga regulator keuangan akan melihat gaji mereka dipangkas sekitar setengah, sementara pejabat di bawah tingkat mereka akan mengalami pemotongan 40%, ungkap sumber kedua. Beberapa pejabat senior di tingkat direktur ke atas akan menghadapi pemotongan gaji sebesar 60%, tambahnya.

Adapun pemotongan gaji besar di badan-badan regulasi ini datang pada saat yang sangat rumit bagi China, yang tengah berupaya meningkatkan konsumsi untuk menghidupkan kembali ekonomi yang melambat, dan kontras dengan beberapa langkah pemerintah baru-baru ini.

Jutaan pekerja pemerintah di seluruh China menerima kenaikan gaji yang mengejutkan awal bulan ini, dengan rata-rata gaji bulanan naik sekitar 500 yuan.

Terakhir kali China secara terbuka mengumumkan kenaikan gaji nasional untuk pegawai negeri adalah pada 2015, ketika pemerintah menaikkan gaji pejabat lokal lebih dari 30% sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi dan meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu, awal bulan ini, seorang pejabat senior partai di kota besar Chongqing di barat daya China meminta kader partai untuk memimpin dalam konsumsi.

Sebanyak 3,4 juta orang memadati ujian pegawai negeri tahun lalu, tergoda oleh prospek keamanan pekerjaan seumur hidup dan manfaat seperti perumahan bersubsidi dan asuransi sosial, daya tarik utama bagi lulusan yang kecewa dengan kurangnya peluang kerja di sektor swasta.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai negeri karena memburuknya kesehatan keuangan mereka. Pegawai negeri lainnya bertahan hidup dengan gaji serendah 4.000 yuan per bulan sambil mendukung keluarga dan melunasi pinjaman.

Harga beras terpantau kembali naik. Bahkan, harga rata-rata bulanan nasional di tingkat Januari 2025 dilaporkan sudah di atas Januari 2024.

Di sisi lain, harga gabah petani justru mengalami penurunan.

Panel Harga Badan Pangan mencatat, hari ini Senin (13/1/2025), harga beras premium naik Rp40 ke Rp15.560 per kg. Sedangkan harga beras medium naik Rp20 ke Rp13.600 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran.

Sementara, harga di tingkat produsen mengalami penurunan. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun ke Rp6.480 per kg, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan turun jadi Rp6.800 per kg dan di di gudang Bulog turun jadi Rp7.510 per kg.

Hanya harga beras di tingkat penggilingan yang mengalami kenaikan. Di mana, harga beras medium naik jadi Rp12.230 per kg dan beras premium naik ke Rp13.770 per kg.

Di saat bersamaan, Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga beras IR I (IR 64) naik Rp376 ke Rp15.176 per kg, beras IR III (IR 64/ Medium) naik Rp73 ke Rp13.880 per kg, dan beras Setra I (Premium) naik Rp30 ke Rp16.333 per kg.

Artinya, kenaikan harga beras yang naik terjadi justru ketika harga gabah naik.

Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (13/1/2025), Tomsi menyoroti kondisi harga beras yang naik ke atas harga eceran tertinggi (HET), padahal harga gabah naik.

“Harga gabah rata-rata turun, ada yang agak besar yaitu di Simalungun Rp5.200 (per kg). Harga gabahnya turun, harga berasnya naik. Ini yang perlu kita cermati. Kalau harga gabahnya di petani turun, tentunya harga berasnya juga turun. Nah, tetapi ini sebaliknya, harga berasnya naik,” katanya, dikutip dari tayangan rapat di kanal Youtube resmi milik Kemendagri.

“Kita pahami bersama bahwa harga eceran tertinggi cuntuk beras yaitu Rp13.033 per kg, rata-rata harga eceran tertinggi. Di lapangan terjadi kenaikan harga di mana harga beras medium itu Rp14.173 per kg, berarti tetap di atas HET,” tambahnya, mengutip data BPS.

Untuk itu, Tomsi meminta penjelasan Perum Bulog terkait kondisi harga beras dan gabah tersebut.

“Kita membuat harga eceran tertinggi sebagai patokan. Kalau masih barang tersebut di atas HET kita harus berupaya barang-barang tersebut tidak melebih HET. Ini memerlukan kerja keras kita bersama-sama,” katanya.

“Berkaitan dengan beras tadi, di banyak daerah harga gabahnya turun tapi berasnya naik. Kami persilahkan Bulog. Jangan hanya menjelaskan sudah operasi di sini-di sini. Yang kita fokuskan kenapa sampai terjadi seperti ini, itu yang kita butuhkan jawabannya,” tukas Tomsi.

Hanya saja, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari tidak menjelaskan pemicu kenaikan harga beras di saat harga gabah turun.

Epi pun memaparkan realisasi-realisasi pelaksanaan tugas oleh Bulog. Seperti penyaluran beras SPHP, penyerapan gabah petani, serta kerja sama dengan pemerintah daerah merespon kenaikan harga beras.

Tomsi lalu meminta Bulog untuk lebih fokus mengatasi lonjakan harga beras di daerah-daerah dengan harga tinggi, seperti Kabupaten Anambas yang mencapai Rp18.500 per kg dan Intan Jaya di Papua dengan harga hingga Rp54.000 per kg.

“Kami harap Bulog bisa mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih besar di daerah-daerah tersebut agar harga beras bisa turun,” tegas Tomsi.

Ia menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. “Di mana harga gabah jatuh, Bulog harus hadir untuk membantu petani. Di mana harga beras naik, Bulog harus hadir untuk menurunkan harga. Kita harus membela petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tambahnya.

“Kami mohon betul Bulog ini menjawab permasalahan,” tukas Tomsi.

Meski begitu, tidak terjawab apa sebenarnya penyebab kenaikan harga beras yang terjadi saat ini.

CEO Meta, Mark Zuckerberg melempar kritik keras kepada Apple karena kurangnya inovasi dan kebijakan App Store. Hal tersebut ia sampaikan dalam wawancara di podcast Joe Rogan Experience podcast pada hari Jumat (10/1/2025).

Menurut Zuckerberg, Apple tidak lagi menghadirkan produk inovatif dan hanya mengandalkan iPhone yang diciptakan oleh Steve Jobs dua dekade lalu. Ia juga mengkritik akses yang tidak adil untuk pengembang lain, termasuk Meta, dalam menciptakan produk yang terhubung dengan perangkat Apple.

“Di satu sisi, (iPhone) hebat, karena sekarang hampir semua orang di dunia punya telepon, dan itulah yang memungkinkan hal-hal yang luar biasa,” kata Zuckerberg.

Namun di sisi lain mereka menggunakan platform itu untuk menetapkan banyak aturan yang menurut saya terasa sewenang-wenang dan [saya] merasa mereka sudah lama tidak menciptakan sesuatu yang hebat. Ini seperti Steve Jobs yang menciptakan iPhone, dan sekarang mereka hanya membiarkannya begitu saja setelah 20 tahun,” papar Zuckerberg seperti dikutip CNBC.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa menurutnya penjualan iPhone sedang menurun karena konsumen butuh waktu lebih lama untuk memperbarui ponsel mereka karena model baru tidak memiliki peningkatan besar dari iterasi sebelumnya.

Menurutnya, bahwa biaya 15%-30% yang dikenakan Apple merupakan cara untuk menyembunyikan penurunan penjualan iPhone. Biaya yang dikenakan Apple kepada pengembang untuk menggunakan App Store, yang dianggap tinggi dan merugikan.

“Jadi, bagaimana mereka menghasilkan lebih banyak uang sebagai perusahaan? Yah, mereka melakukannya dengan pada dasarnya, seperti, menguras dompet orang, dan, seperti yang Anda katakan, mengenakan pajak 30% pada pengembang dan membuat Anda membeli lebih banyak periferal dan hal-hal yang terhubung ke dalamnya,” ungkap Zuckerberg.

Zuckerberg mengkritik protokol eksklusif Apple yang menyulitkan pengembang lain untuk bersaing dengan produk seperti AirPods.

“Anda tahu, mereka membuat barang-barang seperti Air Pods yang keren, tetapi mereka benar-benar menghambat kemampuan orang lain untuk membuat sesuatu yang dapat terhubung ke iPhone dengan cara yang sama,” ujarnya.

Menurut Zuckerberg, Apple membela diri dari penolakan dari perusahaan lain dengan mengatakan bahwa mereka tidak ingin melanggar privasi dan keamanan konsumen. Namun, dia mengatakan bahwa masalah tersebut akan terpecahkan jika Apple memperbaiki protokolnya, seperti membangun keamanan yang lebih baik dan menggunakan enkripsi.

“Itu tidak aman karena Anda tidak membangun keamanan apa pun di dalamnya. Dan sekarang Anda menggunakannya sebagai pembenaran mengapa hanya produk Anda yang dapat terhubung dengan cara yang mudah,” kata Zuckerberg.

Zuckerberg mengatakan bahwa jika Apple berhenti menerapkan aturan yang menurutnya aneh, laba Meta akan berlipat ganda.

Ia juga mengkritik headset Vision Pro Apple, yang penjualannya mengecewakan di AS. Meta menjual headset virtualnya sendiri yang disebut Meta Quest.

“Menurut saya, Vision Pro adalah salah satu terobosan besar dalam melakukan hal baru yang sudah lama mereka coba. Dan saya tidak ingin terlalu mempermasalahkannya, karena kami melakukan banyak hal yang versi pertamanya tidak begitu bagus, dan Anda ingin menilai versi ketiganya. Tapi maksud saya, V1, jelas tidak terlalu bagus,” kata Zuckerberg.

“Saya dengar itu sangat bagus untuk menonton film,” tambahnya.

Terkait hal ini, Apple belum memberi komentar apapun.

Siapa sangka, minyak jelantah dan limbah kelapa sawit yang sering dianggap tak bernilai justru menjadi primadona di pasar global. Dari Vietnam hingga Brasil, residu ini diubah menjadi bahan bakar hijau, pelumas, hingga aditif industri. Namun, di tengah lonjakan permintaan, pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan memperketat ekspor produk turunan sawit demi keberlanjutan pasokan dalam negeri.

Langkah ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 2/2025 yang menggantikan Permendag No 26/2024.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng domestik dan program biodiesel berbasis sawit (B40).

“Kami memprioritaskan industri dalam negeri agar tetap kompetitif dan mendukung transisi energi hijau. Meski ada dampak jangka pendek pada pelaku ekspor, kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan,” ungkap Budi.

POME dan HAPOR “Harta Karun” Baru di Industri Sawit

Ekspor residu sawit seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) dan High Acid Palm Oil Residue (HAPOR) mencatatkan kinerja impresif, bahkan melampaui ekspor minyak sawit mentah (CPO). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang Januari-Oktober 2024, ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton, jauh di atas ekspor CPO yang hanya 2,70 juta ton. Tren ini menegaskan potensi besar residu sawit di pasar internasional.

Namun, praktik pencampuran CPO dengan POME dan HAPOR untuk memenuhi kuota ekspor menimbulkan kekhawatiran. “Praktik ini dapat mengurangi pasokan CPO domestik, yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program B40 dan kebutuhan minyak goreng,” tegas Budi. Fenomena lain adalah meningkatnya pabrik kelapa sawit nonkonvensional yang langsung mengolah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi POME dan HAPOR, sehingga menyulitkan pabrik tradisional mendapatkan bahan baku.

Minyak Jelantah, Dari Limbah Jadi Komoditas Emas

Di sisi lain, minyak jelantah yang kerap dianggap limbah rumah tangga kini menjadi komoditas yang dilirik pasar global. Ekspor minyak jelantah (kode HS15180060) Indonesia ke Vietnam mencapai 2,79 juta kilogram dengan nilai US$ 2,85 juta, disusul China dengan volume 1,01 juta kilogram senilai US$ 1,01 juta. Negara-negara seperti Filipina, Lituania, dan Brasil juga aktif mengimpor minyak jelantah untuk berbagai kebutuhan.

Vietnam memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel, sementara China mengolahnya untuk biodiesel dan pakan ternak. Di Eropa, minyak ini diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan, sesuai dengan regulasi emisi karbon yang ketat. Harga ekspor minyak jelantah pun bervariasi, dengan rata-rata ke Vietnam mencapai US$ 1,02 per kilogram. Sayangnya, pengelolaan minyak jelantah di Indonesia masih minim akibat kurangnya infrastruktur pengumpulan dan edukasi masyarakat.

Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan domestik dan peluang ekspor. Salah satu solusi adalah membangun infrastruktur pengumpulan minyak jelantah dan residu sawit, memberikan insentif bagi pelaku usaha, serta memperkuat industri biodiesel domestik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, tetapi juga mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Sebagai penutup, Permendag No 2/2025 mencerminkan strategi berimbang antara menjaga pasokan domestik dan memanfaatkan peluang global. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, minyak jelantah dan residu sawit bisa menjadi motor penggerak ekonomi hijau Indonesia, sekaligus bukti bahwa limbah pun bisa menjadi emas.

Harga mobil low cost green car (LCGC) mengalami kenaikan harga di tahun 2025 ini. Penyebabnya karena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta opsen pajak. Saat ini, mobil LCGC juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 3%.

Saat ini ada tiga pabrikan yang menjual mobil LCGC di pasar otomotif RI, yakni Daihatsu dengan Ayla-Sigra, kemudian Toyota dengan Agya-Calya serta Honda dengan Brio. Pabrikan lain seperti Suzuki sudah lama tidak menjual Karimun, termasuk Datsun yang sudah menyuntik mati Datsun Go.

Dari ketiga pabrikan itu, hanya Daihatsu dan Toyota yang sudah memperbarui harga mobil LCGC di awal tahun ini. Salah satunya mobil termurah di Indonesia yakni Daihatsu Ayla 1.0 M M/T kini dibanderol Rp 138,5 juta, naik Rp 2,5 juta dari sebelumnya yang dibanderol Rp 136 juta.

Kemudian kembarannya Toyota Agya tipe tertinggi sudah makin mendekati Rp 200 juta, yakni Agya 1.2 G CVT dari Rp 194,4 juta naik menjadi Rp 197,1 juta.

Kemudian Toyota Calya tipe tertinggi Calya G AT juga naik dari Rp 190 juta menjadi Rp 192,6 juta atau naik Rp 2,6 juta.

Sedangkan Daihatsu Sigra termurah kini sudah di angka Rp 139,2 juta, naik dari Rp 136 juta.

Padahal, jika menilik kembali ke harga awal saat baru diluncurkan, dulu LCGC dibanderol kurang dari Rp100 juta. Karena itulah disebut mobil murah ramah lingkungan alias LCGC. 

Berikut harga LCGC terbaru:

Daihatsu

Ayla 1.0 M M/T: Rp 136 juta menjadi Rp 138,5 juta

Ayla 1.0 X M/T: Rp 148,9 juta menjadi Rp 151,4 juta

Ayla 1.0 X CVT: Rp 166,9 juta menjadi Rp 171,4 juta

Ayla 1.2 R M/T: Rp 169,9 juta menjadi Rp 173,7 juta

Ayla 1.2 R CVT: Rp 184 juta menjadi Rp 187,8 juta

Sigra 1.0 D MT: Rp 136 juta menjadi Rp 139,2 juta

Sigra 1.0 M MT: Rp 146,6 juta menjadi Rp 151,6 juta

Sigra 1.2 X MT: Rp 155,3 juta menjadi Rp 159,3 juta

Sigra 1.2 R MT: Rp 162 juta menjadi Rp 166 juta

Sigra 1.2 X AT: Rp 168,6 juta menjadi Rp 172,6 juta

Sigra 1.2 R AT: Rp 176,8 juta menjadi Rp 180,8 juta.

Sigra 1.2 X Deluxe MT: Rp 160,9 juta menjadi Rp 164,9 juta

Sigra 1.2 R Deluxe MT: Rp 165,8 juta menjadi Rp 169,8 juta

Sigra 1.2 X Deluxe AT: Rp 174,1 juta menjadi Rp 178,1 juta

Sigra 1.2 R Deluxe AT: Rp 180,6 juta menjadi Rp 184,6 juta

Toyota

Calya 1.2 E MT STD: Rp167,3 juta menjadi Rp 169,6 juta

Calya E MT: Rp 170,2 juta menjadi Rp 172,5 juta

Calya G MT: Rp 175,8 juta menjadi Rp 178,2 juta

Calya G AT: Rp 190 juta menjadi Rp 192,6 juta

Agya 1.2 E MT: Rp 170,9 juta menjadi Rp 173,2 juta

Agya 1.2 G MT: Rp 178,4 juta menjadi Rp 180,9 juta

Agya 1.2 G CVT: Rp 194,4 juta menjadi Rp 197,1 juta

Honda

Brio Brio Satya S MT: Rp 167,9 juta

Brio Satya E MT: Rp 182,8 juta

Brio Satya E CVT: Rp 198,3 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) merupakan pelanggaran. Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Kusdiantoro, saat membuka diskusi publik terkait adanya pemagaran sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten.

Pemagaran laut mengindikasi adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua,” ucap Kusdiantoro, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (9/1/2025).

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani isu ini. Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ditemukan indikasi malpraktik, termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di laut. Hasil investigasi dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum lebih lanjut.

Langgar Prinsip Keadilan

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Rasman Manafi di kesempatan yang sama menggarisbawahi, pemagaran laut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan ruang laut. Ia pun menyerukan penguatan pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Senada dengan Ketua HAPPI, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Sumono Darwinto menambahkan, pelanggaran serupa terjadi di banyak daerah tanpa KKPRL. Sanksi administratif seperti denda hingga pembongkaran dapat dikenakan kepada pelanggar.

Ganggu Nelayan

Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti melaporkan pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. DKP Banten telah menerima laporan sejak Juni 2024 dan melakukan inspeksi lapangan pada September 2024 untuk mencari solusi.

Analis Pertanahan, Paberio Napitupulu menyebut Kementerian ATR/BPN dapat mencabut sertifikat yang diterbitkan secara mal administratif. Hal ini untuk memastikan hanya wilayah darat yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sementara, Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto menegaskan pentingnya pengawasan untuk mencegah privatisasi ruang laut. Ia menambahkan bahwa pemberian SHM di ruang laut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat/tanah dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

Sebagai informasi, diskusi publik tersebut dihadiri 16 Kepala Desa yang terkait dengan isu pemagaran laut, perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Diskusi ini diharapkan dapat memperluas informasi terkait kewajiban KKPRL kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sekaligus menjadi wadah bagi KKP dalam menampung aspirasi masyarakat pesisir.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang laut yang sehat, aman, dan produktif bagi kesejahteraan bangsa.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 421 cekungan air tanah dengan luas sebesar 907.615 km2. Dengan jumlah tersebut, potensi air tanah yang dimiliki negeri ini mencapai 496 miliar m3 per tahun pada akuifer bebas.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa meskipun potensi air tanah yang dimiliki Indonesia cukup besar dan presentase pemanfaatannya relatif kecil, namun penataan penggunaan air tanah cukup penting untuk dilakukan. Sebab, ketersediaan air tanah di sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona kritis hingga kategori rusak.

“Jadi untuk potensi cadangan air tanahnya adalah 496 miliar m3 per tahun. Jadi tentu ini kita harus memperhatikan, walaupun pemanfaatannya presentasinya kecil, tetapi yang kami sampaikan tadi di beberapa daerah kondisinya itu sangat kritis,” ucap Yuliot dalam acara Launching Perizinan Air Tanah di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Yuliot menyebut beberapa daerah dengan cadangan air masuk dalam zona kritis, di antaranya yaitu daerah Pelangkaraya, Banjarmasin, Brantas, Denpasar, dan Tabanan. Sedangkan yang masuk dalam kondisi rawan di antaranya yakni di daerah Metro Kotabumi, Karanganyar, Boyolali, Yogyakarta.

“Sementara ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jakarta itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Soreang, Pekalongan, Pemalang, dan juga termasuk Semarang itu adalah termasuk cadangan air tanahnya rusak,” tambahnya.

Yuliot menilai, apabila tidak dilakukan penataan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ia mengharapkan agar cadangan air tanah di Indonesia tidak dieksplorasi secara berlebihan.

“Kalau kita lihat untuk eksplorasi ini berdasarkan negara, kita termasuk negara yang sembilan besar memanfaatkan air tanah. Jadi coba bisa ditayangkan, penggunaan air tanah berdasarkan negara. Jadi di sini Indonesia termasuk negara ke sembilan terbesar di dunia untuk memanfaatkan air tanah, yang terbesar itu adalah India,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia pun mengharapkan agar cadangan air tanah di Indonesia tidak dieksplorasi secara berlebihan. Mengingat, Indonesia termasuk negara terbesar nomor sembilan dalam memanfaatkan air tanah.

“Jadi di sini Indonesia termasuk negara ke sembilan terbesar di dunia untuk memanfaatkan air tanah, yang terbesar itu adalah India. Kemudian China, Amerika, Pakistan, Iran, Bangladesh, Meksiko, Arab Saudi, walaupun kondisi lingkungannya itu adalah lingkungan padang pasir, tetapi termasuk yang menggunakan air tanah yang lebih besar dibandingkan Indonesia,” ujarnya.

Manusia di era internet seperti sekarang sudah tak bisa lepas dari HP. Bahkan, banyak yang membawa HP saat ke toilet.

Sembari buang air kecil atau besar misalnya, HP bisa digunakan untuk scrolling media sosial atau browsing informasi di internet. 

Namun ternyata kebiasaan ini banyak bahayanya. Mengutip The Conversation, Primroses Freestone dari University of Leicester mengingatkan untuk menghentikan kebiasaan tersebut.

Berikut bahaya membawa ponsel ke dalam toilet, dikutip dari laman The Conversations, Selasa (7/1/2024):

Lebih Kotor dari Dudukan Toilet

HP yang sering dibawa ke mana-mana membuat kotoran mudah melekat. Banyak orang yang tidak cuci tangan sebelum menggunakan HP, sehingga kotoran dari berbagai tempat menempel. 

Sebuah survei 2019 menyebutkan sebagian besar orang Inggris menggunakan ponsel di toilet. Laman The Conversation mengatakan penelitian menemukan ponsel lebih kotor dari dudukan toilet.

Untuk itu, jangan bawa HP ke toilet agar kotoran di toilet tak menempel lebih banyak ke HP.

Kontaminasi Bakteri dan Virus

Tangan selalu terkontaminasi bakteri dan virus. Ini menjadi jalan untuk menularkan infeksi.

Termasuk bisa menempel pada ponsel yang kita sentuh. Dalam banyak penelitian terkait kolonisasi mikrobiologis, HP bisa terkontaminasi berbagai bakteri termasuk E.coli penyebab diare dan Staphylococcus yang menginfeksi kulit.

Jika membawa HP ke toilet, beragam kotoran di toilet bisa menempel dan lalu terbawa ke mana-mana bersama dengan HP.

Ponsel mengandung virus yang disebut bisa menampung dan menularkan virus. Termasuk virus flu, Covid-19, rotavirus, hingga norovirus yang bertahan cukup lama di permukaan ponsel.

Bahkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS sejak awal pandemi telah mengingatkan untuk membersihkan ponsel. Sama seperti melakukannya pada gagang pintu, mesin ATm hingga tombol lift.

Tidak Mudah Dibersihkan

Ternyata ponsel yang mengandung patogen kebal akan antibiotik. Selain itu juga ditemukan meski dibersihkan dengan tisu antibakteri atau alkohol, masih membuat mikroorganisme hidup di dalam ponsel.

Untuk itu, jangan membawa HP di toilet agar kotoran di toilet tak lebih banyak menempel ke HP. 

Menjadi nasabah prioritas tidak sekadar soal prestise, tetapi juga mengenai kenyamanan dan pelayanan yang istimewa apalagi di industri perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu bank yang memahami betul manfaat memberikan layanan istimewa bagi nasabahnya. Khususnya lewat BRI Prioritas.

Program BRI Prioritas dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang eksklusif bagi nasabah yang memenuhi kriteria tertentu.

Berikut Keunggulan Layanan Eksklusif dari BRI Prioritas

1. Mengelola Keuangan dengan Optimal

Perencanaan keuangan adalah fondasi menuju masa depan yang lebih stabil. Melalui alokasi dana yang terencana, seperti tabungan, investasi, dan dana darurat, setiap individu dapat melindungi diri dari risiko finansial yang tak terduga.

Meski terlihat sederhana, proses pengelolaan keuangan memerlukan pemahaman mendalam, terutama ketika menghadapi kebutuhan yang lebih kompleks.

Sentra Layanan BRI Prioritas dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada nasabah dalam mengelola keuangan mereka, sekaligus menyediakan solusi terbaik untuk perencanaan keuangan masa depan. Layanan ini tidak hanya memberikan fasilitas unggulan, tetapi juga pengalaman yang eksklusif dan personal, yang dirancang khusus bagi nasabah terpilih.

2. Keistimewaan Nasabah BRI Prioritas

Menjadi bagian dari BRI Prioritas memberikan akses ke berbagai layanan premium yang tidak tersedia bagi nasabah reguler. Untuk menjadi nasabah prioritas, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yakni memiliki Asset Under Management (AUM) minimal Rp 500 juta, baik dalam bentuk produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, maupun investasi dan bancassurance.

Kemudian dana yang ditempatkan bukan berasal dari pinjaman BRI, memiliki rekening tabungan atas nama pribadi di BRI, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional maupun daftar hitam BRI, dan melengkapi seluruh dokumen pengajuan yang diperlukan.

3. Layanan Eksklusif Sentra Layanan BRI Prioritas

Sentra Layanan BRI Prioritas merupakan tempat pelayanan khusus bagi nasabah prioritas yang menghadirkan suasana nyaman, tenang, dan eksklusif. Fasilitas di dalamnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah dengan cara yang efisien dan personal.

Berikut adalah beberapa fitur unggulannya Sentra Layanan BRI Prioritas

-Greeter Area

Sebagai ruang penyambutan, area ini memberikan kesan hangat dan profesional sejak nasabah pertama kali datang.

-Service Area

Ruang pertemuan yang eksklusif ini dirancang untuk diskusi dan konsultasi finansial dengan suasana yang nyaman.

-Dealing Area

Tempat ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara efisien dan privasi yang terjaga.

-Ruang dengan Nama Tarian Tradisional Indonesia

Setiap ruang di Sentra Layanan BRI Prioritas dinamai berdasarkan tarian penyambutan tradisional Indonesia, seperti Bedoyo, Legong, Lenso, Saman, dan Tortor. Hal ini mencerminkan ketulusan BRI dalam menyambut setiap nasabah prioritas.

4. Akses Layanan di Berbagai Lokasi

Untuk memberikan kemudahan akses bagi para nasabah, BRI menyediakan berbagai fasilitas yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Di antaranya BRI Private Signature Outlet yang berlokasi di Gedung BRI II, 41 Sentra Layanan BRI Prioritas di seluruh Indonesia, 165 Priority Lounge yang memungkinkan nasabah prioritas menikmati layanan eksklusif meski berada di kantor cabang yang tidak memiliki Sentra Layanan BRI Prioritas.

5. Pelayanan yang Personal dan Khusus

Setiap nasabah prioritas dikelola Priority Relationship Manager, yang bertugas memberikan layanan personal sesuai kebutuhan. Selain itu, bagi nasabah yang memiliki perusahaan, Sentra Layanan BRI Prioritas juga mendukung transaksi perusahaan dengan fasilitas yang sama eksklusifnya.

Melalui layanan prioritas ini, nasabah tidak hanya mendapatkan akses ke fasilitas eksklusif, tetapi juga kenyamanan dalam menyelesaikan transaksi tanpa harus mengantri.

Proses yang cepat dan efisien memungkinkan nasabah memanfaatkan waktu mereka dengan lebih optimal. Dukungan personal dari Priority Relationship Manager memastikan setiap nasabah mendapatkan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dengan fasilitas seperti priority lounge, concierge service, dan dukungan personal dari Priority Relationship Manager, nasabah dapat menikmati layanan perbankan yang optimal. Tak hanya itu, lingkungan yang eksklusif juga mendukung nasabah untuk merencanakan masa depan finansial mereka dengan lebih baik.

PT PLN (Persero) mulai menjual tiket PLN Mobile Proliga 2025 yang dihelat pada 3 Januari hingga 11 Mei 2025. Seluruh tiket pertandingan tersedia dan dapat dibeli melalui PLN Mobile.

Tahun ini, Proliga memasuki edisi ke-23 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2002. Turnamen ini akan menyapa pecinta voli di berbagai kota besar, termasuk Semarang, Gresik, Malang, Surabaya, Bandung, Pontianak, Palembang, Kediri, Solo, hingga Yogyakarta.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Imam Sudjarwo menjelaskan, bahwa PLN Mobile Proliga 2025 adalah ajang bergengsi dan merupakan kasta tertinggi kompetisi bola voli di Tanah Air. Dia optimistis PLN Mobile Proliga 2025 akan menjadi tontonan menarik bagi seluruh penggemar bola voli di Indonesia.

“Tim-tim yang ada, baik tim putri maupun tim putra, tersebar pemain-pemain terbaik dari Indonesia maupun dari mancanegara, sehingga akan terjadi persaingan ketat. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh klub, tunjukkan permainan terbaik, jaga sportivitas, tunjukkan kualitas yang baik, yang menghibur dan memberikan suatu tontonan yang menarik bagi penggemar perbolavolian di Tanah Air,” ujar Imam dikutip Minggu (5/1/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN menghadirkan kemudahan bagi para penggemar voli untuk mendapatkan tiket pertandingan resmi melalui aplikasi PLN Mobile. Dengan aplikasi ini, proses pembelian tiket menjadi lebih cepat, aman, dan praktis.

“Kami memahami antusiasme masyarakat terhadap gelaran PLN Mobile Proliga 2025, terbukti dengan penuhnya venue GOR Jatidiri Semarang oleh penonton di hari pertama. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat, kami memastikan pembelian tiket dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan transparan melalui aplikasi PLN Mobile. Cukup dengan genggaman tangan, para penggemar bisa mengamankan tiket untuk menyaksikan aksi tim-tim bola voli terbaik Indonesia di lapangan,” ujar Darmawan. 

Berikut langkah-langkah pembelian tiket PLN Mobile Proliga 2025 di Aplikasi PLN Mobile

1. Buka Aplikasi PLN Mobile dan klik banner “PLN Mobile Proliga 2025”

2. Pilih jenis tiket yang diinginkan (Reguler/VIP)

3. Lengkapi data diri (NIK, Nama, Nomor HP, E-mail). Satu NIK dapat membeli hingga maksimal 4 tiket, lalu klik “Beli Tiket Sekarang”

4. Pilih metode pembayaran dan selesaikan transaksi

5. Setelah pembayaran berhasil, tiket berupa QR Code akan dikirim melalui WhatsApp dan e-mail

6. Tunjukkan QR Code saat menukarkan tiket dengan gelang pada hari acara

Pada gelaran tahun ini, PLN Mobile Proliga diikuti oleh lima tim putra dan tujuh tim putri. Tim putra meliputi Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta LavAni Livin Transmedia, Palembang Bank Sumsel Babel, Jakarta Garuda Jaya, dan Surabaya Samator.

Sementara itu, tim putri meliputi Jakarta Electric PLN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Bandung bjb Tandamata, Jakarta Livin Mandiri, dan Yogya Falcons.