DOHOWORDGLAS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sempat meminta bantuan Komisi XI DPR untuk tidak mengunci anggaran efisiensi hasil rekonstruksi yang dilakukan dengan Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Negara pada 11 Februari 2025.

Momen ini terjadi saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kementerian PPN/Bappenas sendiri terkena pemangkasan anggaran senilai Rp 1.002.900.000 dari total pagu anggaran belanja 2025 sebesar Rp Rp 1.970.952.577.000.

Saat itu, Rachmat sempat menyampaikan besarnya kebutuhan anggaran Kementerian PPN/Bappenas untuk menggaji para pegawai ASN yang baru diterima pada tahun ini, namun anggarannya malah ikut terpangkas akibat efisiensi sesuai penetapan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

Besaran kebutuhan anggaran itu mencapai Rp 476,1 miliar. Terdiri dari anggaran untuk kegiatan prioritas nasional sebesar Rp 152,1 miliar dan kegiatan rutin atau operasional sebesar Rp 324 miliar, termasuk untuk penggajian 1.590 orang ASN baru yang terdiri dari 700 orang CPNS dan 890 PPPK.

“Karena ada pegawai baru yang kita masih berdiskusi dengan Kementerian Keuangan, jangan sampai kita ada pegawai baru enggak dapat gaji pak,” kata Rachmat di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

“Ini memang masalah internal kami namun demikian saya juga baru dengar 10 tahun Bappenas tidak pernah dapat alokasi baru, sekarang kita dapat alokasi tapi tidak masuk di dalam penggajian, ini biar kami selesaikan tapi kami jangan dikunci di angka-angka itu, itu gimana caranya?” tegas Rachmat.

Mendengar pernyataan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie mempertanyakan mekanisme efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, sebab seolah dilakukan tanpa sepengetahuan kementerian atau lembaga terkait.

“Pak kalau boleh klarifikasi, pak menteri kan tadi malam dapat angka efisiensi dari Kemenkeu, ini dikomunikasikan enggak kebutuhan bahwa efisiensi tidak ganggu terkait Rp 476 miliar? ini disampaikan enggak? Karena ini kan urusan internal pemerintah, jangan bapak ibu datang ke sini pakai tangan komisi untuk minta ini,” kata Dolfie.

Rachmat pun meminta Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti untuk menceritakan hal itu. Teni pun menjabarkan secara runut proses pemangkasan anggaran saat digelarnya rapat rekonstruksi efisiensi anggaran belanja pemerintah sesuai Inpres 1/2025.

Teni mengatakan, efisiensi yang ditetapkan pada 11 Februari 2025 saat rapat rekonstruksi anggaran secara daring pada pukul 19.45 WIB itu diberikan langsung tanpa diskusi. Lalu, pada saat pertemuan seluruh sekjen dan sesmen yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beser 3 Wakil Menteri Keuangan dijelaskan pula cara penyisiran anggaran yang dipangkas itu.

“Intinya yang diefisiensikan adalah belanja barang dan belanja modal, nah dapatnya segitu Rp 1 triliun (untuk Kementerian PPN/Bappenas),” tegas Teni

Namun, ia mengingatkan, dalam pemangkasan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas yang senilai Rp 1 triliun, tidak hanya terkait belanja modal seperti ATK, perjalanan dinas, hingga paket-paket meeting, melainkan juga untuk belanja yang mulanya dirancang untuk pemenuhan kebutuhan para pegawai ASN baru.

Sebab, selama 10 tahun terakhir, ia mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas hanya memiliki pegawai PNS sebanyak 764 orang dan PPPK 330 orang, sedangkan banyak kerja-kerja kritikal yang didukung oleh pihak eksternal atau konsultan individu.

“Itu yang belum cukup tertangani, itu masuknya bukan belanja pegawai tapi belanja barang dan jasa lainnya. Jadi itu yang akan kami sampaikan ke mereka,” ucap Teni.

“Jadi saat kita hitung ulang di dalam dan kita temukan ternyata engine nya kita terganggu jadi dengan barangkali adanya tambahan itu kita tetap bisa bertahan beri input masukan ide-ide sambil jalan kita sisir lagi yang bagus-bagus masuk ke PPPK,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pada momen tersebut pihak Kementerian PPN/Bappenas meminta para anggota dewan di Komisi II supaya tidak membuat keputusan rapat yang langsung menetapkan total anggaran hasil pemangkasan senilai Rp 968,05 triliun, lantaran pihaknya masih ingin berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran Rp 476,1 miliar.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun merespons permintaan itu dengan mengambil keputusan membuat pernyataan kesimpulan bahwa Komisi XI DPR sebatas menerima penjelasan Menteri PPN/Bappenas dan memahami kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 476,1 miliar untuk dibahas di tingkat internal pemerintah.

Krisis pangan global amatlah mengkhawatirkan di 2024, dengan jutaan orang menghadapi kelaparan akut akibat konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Pangan Dunia (FAO) lebih dari 864 juta orang di seluruh dunia mengalami food insecurity parah (severe food insecurity), dengan Afrika dan Asia menjadi wilayah paling terdampak.

1. Jalur Gaza: Pusat Krisis Kemanusiaan Terburuk

Gaza mengalami kondisi paling parah dalam sejarah ketahanan pangan global. Hampir seluruh populasi 2,2 juta orang menghadapi kondisi darurat pangan (IPC Level 3 ke atas), dengan lebih dari 576 ribu orang masuk dalam kategori kelaparan ekstrem (IPC Level 5). Laporan terbaru FAO bahkan memperingatkan potensi kelaparan massal jika akses bantuan kemanusiaan tetap dibatasi.

2. Sudan: Bencana Pangan Akibat Konflik

Sudan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang mengalami food insecurity tingkat darurat (IPC Level 4). Lebih dari 20 juta orang menghadapi krisis pangan akut selama musim paceklik 2023, dengan 6,3 juta di antaranya berada dalam kondisi emergency. Konflik berkepanjangan dan gelombang pengungsian besar-besaran semakin memperburuk krisis.

3. Haiti: Negara Karibia dalam Bahaya

Setengah populasi Haiti-sekitar 5 juta orang-berada dalam kondisi food insecurity akut (IPC Level 3 ke atas), dengan 1,8 juta di antaranya dalam level darurat (IPC Level 4). Ketidakstabilan politik, kekerasan geng, serta inflasi tinggi memperburuk akses terhadap pangan.

4. Yaman: Dekade Krisis yang Tak Berujung

Di Yaman, sekitar 18 juta orang masih menghadapi food insecurity akut. Konflik berkepanjangan dan embargo ekonomi telah menjadikan negara ini salah satu yang paling rentan terhadap kelaparan. Situasi diperburuk oleh harga pangan yang melonjak dan akses terbatas terhadap bantuan.

5. Republik Demokratik Kongo: Krisis yang Luput dari Perhatian

Dengan 26 juta orang yang menghadapi food insecurity akut, Republik Demokratik Kongo (RDC) menjadi salah satu negara paling rawan pangan di dunia. Meskipun kurang mendapat perhatian dibanding wilayah konflik lain, krisis pangan di RDC terus memburuk akibat ketidakstabilan politik dan infrastruktur yang lemah.

Kelaparan global terus meningkat di tengah ketidakstabilan geopolitik, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi. Akses terhadap bantuan kemanusiaan dan kebijakan pangan yang tepat menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini. Namun, tanpa solusi jangka panjang, ketahanan pangan global akan terus memburuk, meninggalkan jutaan orang dalam kondisi kritis.

Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlokasi di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/02/2025).

Penggeledahan berlangsung hampir 7 jam. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, pihak Kejagung RI terpantau keluar dari gedung Ditjen Migas dengan sejumlah tumpukan box dimasukkan ke dalam 2 mobil Kejagung RI pukul 18.45 WIB.

“(Mulai penggeledahan) jam 12,” ujar Koordinator Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, I Made Sudarmawan, ditemui di depan Gedung Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Saat ditanya lebih detail, sayangnya Sudarmawan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut.

Di lain sisi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya dalam pernyataan resmi mengungkapkan, pihaknya menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu menyusul adanya kunjungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

Chrisnawan menyebutkan Kementerian ESDM menghormati apa yang dilakukan oleh Aparat Hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pesan dan panggilan Whatsapp dari nomor HP yang tak dikenal seringkali mengganggu. Pasalnya nomor-nomor tak dikenal itu bisa jadi hanya iseng atau penipuan. 

Untuk menghindari panggilan dan pesan dari nomor yang tak dikenal, pengguna bisa memanfaatkan fitur WhatsApp bernama Silence Unknown Callers. Dengan demikian setiap telepon yang masuk dari orang yang tidak dikenal akan dibisukan.

Meski dibisukan atau tidak bersuara, panggilan telepon tersebut tetap muncul di notifikasi WhatsApp. Selain itu, tab Calls di aplikasi juga akan memunculkan panggilan yang sama.

Alhasil, pengguna tetap mengetahui telepon masuk. Karena bisa jadi telepon tersebut berasal dari orang yang penting namun nomornya belum disimpan kontak pengguna.

Fitur ini sudah tersedia baik untuk pengguna Android maupun iPhone. Berikut cara menggunakan fitur Silence Unknown Callers:

1. Buka WhatsApp
2. Masuk ke menu Settings
3. Pilih Privacy
4. Klik Calls
5. Aktifkan fitur dengan menggeser toggle pada pilihan Silence Unknown Callers

Fitur Filter Chat

Sementara itu para pengguna WhatsApp juga dapat memanfaatkan fitur Filter Chat. WhatsApp memiliki tiga filter untuk memudahkan pengguna mencari pesan tanpa harus menelusuri seluruh kontak masuk.

Ketiga filter itu adalah ‘Semua’, ‘Belum Dibaca’, dan ‘Grup’. ‘Semua’ artinya menampilkan semua pesan secara default.

Sementara ‘Belum Dibaca’ adalah untuk melihat chat yang belum dibaca atau belum dibuka. Terakhir, ‘Grup’ adalah menemukan chat grup dalam satu tempat termasuk menampilkan subgrup Komunitas.

Filter tersebut akan muncul di bagian atas daftar chat. Anda dapat memilih salah satunya dengan mengklik ketiga pilihan tersebut.

“Kami yakin bahwa filter akan memudahkan orang-orang untuk tetap tertata dan menemukan percakapan yang paling penting, sembari membantu menavigasi pesan secara lebih efisien. Kami akan terus mengembangkan lebih banyak opsi untuk membantu Anda fokus pada hal yang paling penting. Fitur-fitur ini mulai diluncurkan kepada pengguna hari ini, dan akan tersedia bagi semua orang dalam beberapa minggu mendatang,” kata WhatsApp dalam keterangannya yang diterima CNBC Indonesia.

Nah, itu dia cara mematikan dering telepon WhatsApp dari orang tak dikenal supaya hidup lebih tenang. Semoga bermanfaat!

Jauh sebelum sains modern dikenal, orang Eropa hanya bisa pasrah saat menghadapi wabah penyakit. Sebab, mereka tak bisa berbuat banyak untuk mengobati menggunakan cara-cara tradisional dengan memanfaatkan racikan tanaman. 

Barulah saat penjelajahan samudera dimulai, orang Eropa mulai bersentuhan dan membuat racikan obat tradisional. Tanaman seperti kayu manis, cengkih, vanila dan sebagainya menjadi andalan melindungi warga dari wabah mematikan. 

Namun, semua itu diperoleh dengan harga setara emas, alias super mahal. Sebab tanaman-tanaman tersebut tak ada di Eropa dan untuk mendapatkannya butuh perjuangan.

Pada sisi lain, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Saat menghadapi wabah penyakit, masyarakat tak perlu risau sebab tanaman-tanaman penangkal penyakit yang viral di Eropa mudah ditemukan. Jika orang Eropa mencari tanaman herbal punya uang, maka orang Indonesia hanya perlu waktu dan tenaga sebab itu semua sudah disediakan alam. 

Warga Eropa Cari Tanaman Asli RI-Dijual Mahal

Berbagai manuskrip dan catatan sejarah menunjukkan warga Eropa menggunakan obat herbal berbasis tanaman saat terkena penyakit. Pada abad ke-15, misalnya, saat wabah penyakit ganas mewabah, seperti pes, influenza dan cacar, masyarakat menggunakan campuran resep yang terdiri dari bawah putih, kamper dan cengkeh.

“Sebelum keluar rumah, orang harus mengoleskannya di tangan dan wajah untuk menghindari tertular wabah,” ungkap tim peneliti dalam “Pandemics and Traditional Plant-Based Remedies” (2020).

Maju satu abad, tepat pada abad ke-16, dokter Jerman, Adam Lonicer, juga menulis resep tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh menangkal penyakit ganas. Resep tersebut adalah campuran 1 ons madu, lidah budaya, dan kunyit. 

Tentu, kunyit hingga cengkeh tak bisa didapat di Indonesia, sekalipun terbukti berkhasiat. Masyarakat Eropa harus merogoh kocek dalam untuk mendapatkan tanaman rempah-rempah tersebut. Nilainya yang tinggi membuat perdagangan dan eksplorasi ke sumber penghasil rempah kian marak dilakukan para pelaut Eropa. Salah satu tujuannnya ke wilayah Timur.

Dari desas-desus para pelaut, wilayah Timur bumi adalah penghasil rempah-rempah. Saat teknologi berkembang, mereka melakukan pelayaran jauh dan singkat cerita akhirnya menemukan lokasi tanaman yang dimaksud, yakni Maluku. 

Sejak saat itulah, periode kolonialisme dimulai. Orang-orang Eropa mengambil tanaman asli Indonesia, seperti lada, cengkih, kunyit, dan sebagainya, salah satunya guna keperluan pengobatan. Di sana para pedagang untung sebab bisa menjual kembali tanaman asli Indonesia dengan harga fantastis. Warga Eropa pun sehat. Sedangkan warga Indonesia sengsara akibat tanaman aslinya dikeruk.

Diincar Dokter Jerman

Seiring waktu, minat besar terhadap obat herbal berbasis tanaman juga tak hanya dari pedagang, tapi juga para dokter. Banyak dokter Eropa pergi ke Indonesia untuk melakukan penelitian yang kita semua tahu berujung pada masifnya eksploitasi kekayaan alam. 

Diceritakan Hans Pols dalam artikel “European Physicians and Botanists, Indigenous Herbal Medicine in the Dutch East Indies, and Colonial Networks of Mediation” (2009) para dokter Eropa sangat senang atas khazanah resep-resep tradisional Indonesia. Mereka mengapresiasi karena resep tersebut terbukti efektif di kalangan orang Eropa atau blasteran Indo-Eropa.

Dari sini mereka sering mempromosikan penggunaan obat herbal berbasis tanaman asli Indonesia. Sayang, promosi ini berujung pada eksploitasi lebih ganas tanaman tersebut. Salah satunya adalah Friedrich August Carl. 

Dokter asal Jerman itu tiba di Semarang pada 1823. Dia langsung penasaran atas obat herbal Indonesia. Singkat cerita, dia melakukan penelitian keampuhan obat herbal. Dalam risetnya, semua obat herbal diketahui terbukti efektif. 

Dia membukukan semuanya ke dalam karya berjudul Pratische Waarnemingen Over Eenige Javaansche Geneesmiddelen (Pengamatan Praktis Beberapa Obat Jawa). Karya tersebut mencatat seluruh obat-obatan herbal yang ada dan disandingkan dengan obat-obatan modern.

Selain itu, dia juga mengkategorikan obat-obatan berdasarkan penyakit sesuai ilmu medis modern. Sejak saat itu, banyak dokter di Indonesia hingga Eropa menggunakan tanaman asli Indonesia untuk mengatasi penyakit.

Pada sisi lain, permintaan tanaman pun semakin tinggi. Apalagi saat obat-obatan kimia di Eropa tak lagi ampuh. Praktis, harganya pun semakin meroket. Pada titik ini, tanaman asli Indonesia yang awalnya berguna secara sains sudah berubah menjadi komoditas ekonomi yang diperoleh lewat eksploitasi kekayaan.

Ekonom menilai pasar mulai pesimis dengan pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve sebesar 25 bps pada tahun ini. Hal ini mempengaruhi volatilitas pasar saham yang berpotensi akan berlanjut dalam jangka pendek.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan prospek pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve yang lebih pesimis dengan pasar yang mulai mengantisipasi peluang pemangkasan sebesar 25 bps pada tahun ini.

Selain itu, dinamika kebijakan tarif Trump yang kami perkirakan terus berlanjut juga turut mempengaruhi pergerakan pasar dalam jangka pendek.

“Meskipun keputusan Trump untuk menunda penerapan tarif terhadap Kanada dan Meksiko memberikan sentimen positif, namun pasar tetap waspada menunggu hasil pembicaraan antara Trump-Xi Jinping mengenai kebijakan tarif bilateral,” ujar Andry dalam keterangan resminya dikutip Jumat (7/2/2025).

Kebijakan tarif Trump juga dinilai sebagai tekanan politik terhadap negara lain, yang memicu sentimen negatif dan meningkatkan ketidakpastian global.

Dari domestik, fokus investor akan tertuju pada dinamika kebijakan fiskal, terutama terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya penghematan dan realokasi anggaran.

“Prospek likuiditas dalam jangka pendek yang diperkirakan masih ketat juga turut mempengaruhi sentimen investor terhadap kinerja saham perbankan di Indonesia,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan bahwa saat ini investor asing mencatat net sell sebesar Rp 4,7 triliun, menambah tekanan pada beberapa sektor utama. Aksi jual tersebut dipicu oleh kekhawatiran asing terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama kondisi daya beli pada kelas menengah ke bawah yang masih lemah.

“Hal tersebut terlihat dari capaian inflasi inti yang masih stagnan sebesar 2,3% namun sebagian besar karena faktor kenaikan harga emas,” ujar Andry dalam keterangan resminya.

Kepolisian Swedia kembali mengungkapkan fakta-fakta baru terkait penembakan sebuah pusat pendidikan di Orebro Selasa lalu yang menewaskan 11 orang. Fakta ini terungkap setelah polisi melakukan penyisiran di lokasi kejadian.

Mengutip Reuters, Kamis (6/2/2025), polisi menemukan beberapa senapan berlisensi di TKP. Polisi yakin tersangka pembunuh, yang diidentifikasi oleh sumber Reuters dan media Swedia sebagai Rickard Andersson, seorang pria pengangguran berusia 35 tahun, bertindak sendiri tanpa rekan. Motif pelaku masih didalami

“Kami telah menemukan beberapa senjata di sekolah. Itu disebut senjata laras panjang, senapan,” kata seorang juru bicara polisi kepada Reuters. “Itu adalah senjata berlisensi dan dapat dikaitkan dengan tersangka pelaku.”

“Sejauh ini tidak ada bukti bahwa penembak, yang jasadnya ditemukan di tempat kejadian, memiliki motif ideologis.”

Selasa lalu, sebuah penembakan terjadi di pusat pendidikan keterampilan dan Bahasa Swedia untuk imigran di Orebro, sebuah kota berpenduduk lebih dari 100.000 orang yang berlokasi sekitar 200 km Barat Stockholm.

Meskipun Swedia telah mengalami gelombang kekerasan bersenjata dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan kejahatan geng, insiden ini telah menggegerkan Negeri Scania itu. Perdana Menteri Ulf Kristersson menyebut serangan itu sebagai “hari yang gelap” bagi Swedia

Saksi mata mengungkapkan para korban berlindung di ruang kelas dan bersembunyi di bawah tempat tidur untuk kabur dari si penembak. Ketika mereka dilepaskan oleh polisi, mereka mengatakan melihat genangan darah di tempat para korban ditembak. Polisi masih berupaya mengidentifikasi korban tewas secara resmi.

“Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sana dan belum semua orang teridentifikasi secara pasti. Ada formalitas untuk itu,” kata juru bicara kepolisian.

Sementara polisi belum mengungkapkan identitas para korban, gereja Ortodoks-Suriah di Orebro mengatakan di Facebook bahwa salah satu anggotanya, seorang pria, termasuk di antara korban tewas dalam penembakan tersebut.

Banyak siswa di sistem sekolah dewasa Swedia adalah imigran yang mencari kualifikasi untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan di negara Nordik tersebut, sambil juga belajar bahasa Swedia.

Namun tidak seperti di banyak negara, akses ke sekolah-sekolah di Swedia pada umumnya tidak dikontrol dengan ketat. Berbicara kepada Radio Swedia, Menteri Sekolah Lotta Edholm, mengatakan bahwa hal itu harus diubah.

“Saya pikir sekolah, seperti kebanyakan tempat kerja lainnya, sebenarnya harus dikunci dan kepala sekolahlah yang harus memutuskan siapa yang boleh masuk,” ujarnya.

Founder CT Corp Chairul Tanjung menyarankan untuk pemerintah dapat memberikan sosialisasi terkait kebijakan efisiensi anggaran. Seperti yang diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menerapkan efisiensi belanja anggaran pada tahun ini. Belanja kementerian atau lembaga (K/L) telah ia tetapkan harus dipangkas senilai Rp 256,1 triliun dari pagu Rp 1.160,1 triliun.

Ia pun menjelaskan biasanya, saat transisi pemerintahan anggaran yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN-P. Kendati demikian, perubahan anggaran ini tidak dilakukan dalam transisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap ada APBN-P sehingga ada arahan. Tapi ini tidak ada perubahan ini adalah hal yang sudah dilakukan tentu komunikasi antara DPR, Pemerintah kepada pasar harus lebih jelas karena banyak pertanyaan,” ujar Chairul Tanjung dalam acara Dalam acara Outlook Ekonomi DPR, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

CT pun menyoroti dalam Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2025 pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan terhadap banyak kementerian. Ia menyebut bahwa hanya Kementerian Pertahanan dan Kepolisian yang anggarannya tidak banyak terpotong. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum mengalami pemotongan terbesar dan Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemotongan paling kecil.

Menurutnya, tanpa komunikasi yang baik kepada publik, langkah ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan investor.

“Saya harap pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi terhadap perubahan-perubahan ini kalo tidak pasar bingung. APBN memberikan penekanan kalo investor tidak yakin mereka akan berhenti investasi,” tegasnya.

Sistem inti administrasi pajak atau Coretax bisa mengirimkan surat teguran secara otomatis kepada wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya secara benar.

Penerbitan Surat Teguran ini dilakukan oleh sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ketika wajib pajak memiliki tunggakan yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap).

“Penerbitan Surat Teguran ini merupakan bagian dari imbauan kepatuhan pajak berbasis data dan otomatisasi,” dikutip dari Keterangan Tertulis Ditjen Pajak Nomor KT-05/2025 terkait Pembaruan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP, dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Sayangnya, sistem otomatis Surat Teguran Coretax DJP ini masih memiliki potensi permasalahan, misalnya terkirim kepada wajib pajak secara berulang atau adanya ketidaksesuaian dengan data wajib pajaknya.

“Kami mengimbau kepada wajib pajak yang menerima Surat Teguran secara berulang atau menemukan adanya ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki agar segera melakukan pengecekan pada Coretax DJP,” sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis DJP.

Bila permasalahan itu terjadi, Ditjen Pajak meminta wajib pajak menginformasikan kendala itu melalui saluran helpdesk yang ada di unit kerja DJP atau melalui kring pajak 1500 200 dengan dilengkapi dokumen pendukung sehingga dapat ditindaklanjuti oleh otoritas pajak.

Stok motor listrik di tingkat produsen tengah menumpuk hingga ribuan unit, disebabkan oleh minimnya pembelian kendaraan roda dua bertenaga listrik itu di tengah-tengah masyarakat.

Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi mengatakan, ribuan unit motor listrik yang menumpuk itu disebabkan masyarakat tengah melakukan penghentian pembelian atau stop buying.

Aksi penghentian pembelian motor listrik itu ia katakan disebabkan masyarakat menantikan keputusan pemerintah untuk melanjutkan pemberian subsidi pembelian motor listrik atau tidak, yang telah habis kuotanya sejak 2024.

“Cukup banyak lah intinya, karena masyarakat pada stop buying untuk menunggu insentif subsidi,” kata Budi saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Budi menganggap, masyarakat masih mengandalkan pembelian motor listrik dengan subsidi atau insentif dari pemerintah karena daya belinya tengah merosot.

“Kalau kita lihat sekarang ini kan juga daya beli masyarakat lagi menurun juga kan. Tapi mungkin sebagai penyebab utama adalah masyarakat sekarang stop buying karena memang menunggu dari keputusan pemerintah mencakup masalah subsidi ini atau kemudian insentif,” kata Budi.

Pemerintah dan AISMOLI sebetulnya juga telah menggelar rapat terkait keberlanjutan pemberian insentif atau subsidi pembelian motor listrik ini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Namun dari rapat itu belum ada keputusan final karena harus diiringi dengan revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, yang jelas subsidi pembelian kendaraan listrik yang sebesar Rp 7 juta per unit masih akan berlanjut, namun untuk kuota dan pemberlakuannya masih harus menunggu peraturan menteri keuangan atau PMK.

“Kan kita masih pakai yang Rp 7 juta itu, yang roda 2. Jadi kita harapkan nanti kalau misalnya pun ada aturan yang baru PMK itu, masih tetap mengacu kepada Perpres,” sebut Rudy.