DOHOWORDGLAS

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah berhasil menurunkan rasio kredit bermasalahnya atau non performing loan (NPL) menjadi 2,9% per September 2024 ini. Pada periode yang setahun sebelumnya, NPL BRI berada di posisi 3,07%.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan tingkat kelancaran para debitur yang menurun atau downgrade juga telah berkurang. Secara kuartalan atau quarter on quarter (qoq), jumlah kredit yang downgrade menjadi “kurang lancar” dan “macet” telah berkurang sekitar Rp750 miliar.

“Semula downgrade-nya itu Rp9,9 triliun tetapi di September ini sudah menurun yang downgrade, itu menjadi Rp9,2 triliun,” ungkap Sunarso di segmen Money Talks Power Lunch CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024).

Ia kemudian mengungkapkan bagaimana bank pelat merah itu berhasil mengelola kualitas asetnya menjadi lebih baik. Menurut Sunarso, ada beberapa cara yang ditempuh BRI dalam menurunkan tingkat NPL dan downgrade portfolio kredit.

“Pertama, adalah di front end itu yang bagian pemasaran itu, kita tekankan untuk tetap menumbuhkan kredit tapi selektif dan kemudian kita perketat risk acceptance kriterianya dan juga proses underwriting-nya dengan penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang lebih ketat,” jelasnya.

Kemudian di bagian mid end, Sunarso menjelaskan portofolio kredit yang sudah di dalam neraaca BRI itu harus dipersiapkan agar kualitas kreditnya terjaga. Caranya, dengan memperkuat monitoring, meningkatkan risk awareness. Selain itu, secara periodik bank yang fokus pada pembiayaan UMKM itu melakukan stress testing guna mengetahui arah gejolak dari portolio kreditnya.

“Kalau mau buruk kita lakukan perbaikan-perbaikan, kalau memang mau baik bisa kita lanjutkan untuk tumbuh,” ucap Sunarso.

Ia melanjutkan pada bagian back end, yakni pada portfolio kredit macet yang sudah tak bisa diselamatkan, akan dilakukan restrukturisasi.

“Kalau sudah nggak bisa dijaga, tetap jatuh, diapakan? Itu di back end yang ngurusin. Ya itu maka kemudian kita lakukan restrukrisasim bahkan kadang-kadang cenderung lebih ke pre-emptive gitu ya jadi kemudian kita lakukan early restrukturisasi,” terang Sunarso.

Jika kredit yang sudah direstrukturisasi masih belum terpenuhi, ia mengatakan BRI akan mengakserasi proses recovery.

“Perlu saya tegaskan karena bisnis model di mikro terutama itu memang begitu. Jadi di bagian depan yang tadi saya katakan front end memang harus agresif mencari muatan gitu dan kemudian muatan itu dipilah di dalam, ada yang bisa ditahan dalam keadaan sehat gitu, dan itu tugasnya mid end,” kata Sunarso.

“Tapi kemudian kalau yang nggak sehat dilempar ke belakang, di bagian back end, dan back end itu memang biasa melakukan restrukturisasi, kalau masih bisa punya harapan, dan kalau sudah tidak bisa diapakan-apakan lagi ya di write off.”

Write off atau hapus buku kredit macet bakal dilakukan, namun penagihan tetap dilakukan. Sunarso mengatakan hasil dari penagihan itu adalah pendapatan dari recovery.

“Karena sebenarnya, itu uang kita yang sudah kita cadangkan dan kita tarik balik. Makanya dalam bentuk pendapatan dari recovery. Jadi bisnis model ini yang perlu dipahami oleh semua stakeholder, memang di mikro seperti itu,” tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara perihal diangkatnya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati.

Bahlil menilai bahwa pergantian direksi di sebuah perusahaan merupakan hal yang lumrah.

“Gini, Pertamina itu kan adalah sebuah BUMN yang sudah sangat mapan, sistemnya sudah jalan. Pergantian kepemimpinan itu kan hal yang biasa. Apalagi ya tergantung dari pimpinan, dan tergantung dari Menteri BUMN sama Bapak Presiden. Tapi biasanya kalau itu kan di Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina,” ungkap Bahlil usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun, dia menekankan pesan untuk Direktur Utama baru Pertamina untuk bisa meningkatkan eksplorasi sumur yang sudah lama tidak berproduksi (idle), salah satunya untuk bisa meningkatkan produksi minyak mentah di Indonesia.

“Saya berkepentingan sekali sama Pertamina, karena 65% lifting kita itu dikuasai oleh Pertamina, dan secara teknis kan Pertamina nanti koneksinya dengan kementerian ESDM. Baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, sumur-sumur idle,” tambahnya,

Adapun, dia mengatakan dirinya akan melakukan rapat dengan direksi baru Pertamina untuk melakukan koordinasi.

“Dan saya akan, habis ini saya akan mengundang mereka untuk kami melakukan rapat koordinasi,” tandasnya.

Asal tahu saja, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (04/11/2024) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu terkait pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

Melalui RUPS tersebut, saat ini susunan Direksi Pertamina sebagai berikut.

Jajaran Dewan Komisaris:

– Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

– Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

– Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

– Komisaris : Heru Pambudi

– Komisaris : Bambang Suswantono

– Komisaris Independen : Condro Kirono

– Komisaris Independen : Alexander Lay

– Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi:

– Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

– Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

– Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

– Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

– Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

– Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

– Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

– Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto.

Rupiah terdepresiasi tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bersamaan dengan sikap menunggu hasil Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2024 Indonesia yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,22% di angka Rp15.750/US$ pada hari ini, Senin (04/11/2024). Hal ini selaras dengan pelemahan yang terjadi kemarin (01/11/2024) yakni sebesar 0,16%.

Sementara DXY pada pukul 14:55 WIB turun 0,44% di angka 103,82. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi kemarin yang berada di angka 104,28.

Pelaku pasar saat ini sedang menunggu data yang akan dirilis oleh BPS yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal III-2024.

Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 15 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% (year on year/yoy) dan 1,58% (quartal to quartal/qtq) pada kuartal III atau Juli-September 2024.

Sebagai catatan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 (yoy) dan 3,79% (qtq) pada kuartal II-2024. Sementara itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94% (yoy) dan 1,60% (qtq) pada kuartal III-2023.

Secara historis, pertumbuhan kuartal III biasanya memang lebih rendah dibandingkan kuartal II karena masyarakat mulai mengerem belanja. Terlebih tidak ada perayaan keagamaan atau event besar selama Juli-September 2024. Dua lebaran yakni Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha sudah berlangsung pada periode April-Juni tahun ini.
Sementara itu, pemilihan umum sudah digelar pada kuartal I-2024.

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali melandai, hal ini tentu menjadi hal yang kurang baik bagi pasar keuangan domestik karena menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sekencang periode sebelumnya.

Tidak sampai disitu, pasar juga sedang melakukan ancang-ancang perihal hasil pemilihan presiden AS antara Donald Trump dan Kamala Harris.

Hal ini menjadi penting karena dapat berdampak pada keputusan yang akan diambil oleh presiden dan memengaruhi Indonesia sebagai salah satu mitra dagangnya.

Uang merupakan kebutuhan inti untuk menjalani hidup sehari-hari. Hal ini membuat banyak orang yang berimpian punya uang banyak alias jadi orang kaya.

Namun, ada beberapa kebiasaan yang menghambat seseorang jadi kaya. Tom Corley yang merupakan seorang akuntan menghabiskan 5 tahun untuk mewawancarai 233 jutawan.

Ia mempelajari kebiasaan dan cara berpikir mereka. Orang yang diwawancara berasal dari latar belakang dan pengalaman yang berbeda.

Persamaannya, mereka memiliki penghasilan rata-rata US$160.000 atau sekitar Rp2,4 miliar setiap tahun.

“Saya sangat tertarik dengan apa yang mereka habiskan dengan uang mereka. Tetapi hampir semua orang mengatakan kepada saya bahwa yang lebih berkontribusi pada kekayaan mereka adalah karena mereka berhenti membuang-buang uang untuk hal-hal tertentu,” ungkap Tom, dikutip dari CNBC Internatinal.

Jadi, ternyata orang-orang kaya sangat memikirkan pengeluaran. Berikut merupakan kebiasaan membeli barang yang dihindari orang kaya:

1. Pangan olahan dan kemasan

Untuk memprioritaskan kesehatan mereka, orang kaya memilih berhenti membeli makanan olahan berkualitas rendah dan memilih makanan organik atau sehat yang tidak mengandung bahan pengawet.

“Mereka sering mencari produk yang dapat diperoleh dari tempat asal mereka, dan sering mengunjungi pasar petani dan toko bahan makanan yang terkenal dengan produk dan daging berkualitas tinggi,” tulis Tom.

2. Produk yang dibuat murah

Miliarder cenderung menolak mengeluarkan uang untuk tren fesyen terbaru, atau furnitur yang murah dan dibuat dengan buruk. Sebaliknya, banyak yang memilih untuk berinvestasi dalam barang-barang berkualitas abadi agar tahan lama.

Seringkali, biayanya dua sampai tiga kali lebih mahal daripada pakaian dan furnitur berkualitas rendah. Tapi mereka merasa nyaman melakukan pembelian yang lebih besar, karena itu masih lebih murah daripada terus-menerus mengganti barang murah yang mudah rusak.

3. Perbaikan rumah atau mobil besar

Dengan nada yang sama, banyak orang kaya yang mengatakan, jika mereka diberi pilihan, mereka lebih suka menghabiskan uang untuk sepenuhnya mengganti hal-hal seperti atap tua, mesin cuci, mesin pencuci piring, lemari es, tungku, dan bahkan kendaraan, daripada menggunakan dana hasil jerih payah mereka untuk memperbaikinya.

Meskipun membeli barang baru seringkali lebih mahal, para taipan justru merasionalisasi bahwa sesuatu yang baru akan bertahan jauh lebih lama daripada sesuatu yang diperbaiki, yang memberi mereka ketenangan pikiran yang tak ternilai harganya.

4. Alat dan perlengkapan pembersih taman

Bila orang biasanya lebih senang melakukan pekerjaan bersih-bersih taman sendiri, seperti memotong rumput, menyiangi, menata taman, dan memangkas, sebagian besar, begitu mereka menjadi kaya, orang itu cenderung menyewa penata taman untuk mengurus semua pemeliharaannya.

Ini membuat mereka tidak lagi mengeluarkan uang untuk memperbaiki atau mengganti peralatan lama. Banyak yang memberikan alat mereka kepada keluarga dan teman. Apa yang mereka beli adalah waktu.

Karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan satu atau dua jam setiap minggu atau bulan untuk memelihara properti mereka, hal itu memberi mereka lebih banyak waktu untuk beristirahat, bersantai, atau terlibat dalam kegiatan rekreasi.

5. Tiket lotre, atau judi slot

Banyak miliarder menghindari perjudian saat mereka membangun kekayaan mereka, dan akal sehat itu meluas ke kehidupan finansial baru mereka.

“Mereka menceritakan bahwa setelah menjadi kaya, mereka menolak menghabiskan uang untuk tiket lotre, dan akan mendorong karyawan, keluarga, dan teman mereka untuk melakukan hal yang sama,” jelas Tom.

Orang kaya melihat, kemungkinan memenangkan lotere atau judi itu smagat tipis, maka mereka melihatnya sebagai pemborosan uang. Sebaliknya, lebih baik menggunakan dana itu untuk hal yang lebih bermanfaat.

6. Barang impulsif

Satu ciri orang kaya adalah memiliki kemampuan mengendalikan nafsu belanja. Akan tetapi bukan berarti orang kaya tidak suka mengeluarkan uangnya untuk menyenangkan diri mereka. Buktinya, dengan mudah kita melihat merek-merek mewah di sekitar kehidupan orang kaya.

Warren Buffet mengatakan bahwa jika kamu membeli barang secara impulsif, dalam waktu dekat barang-barang itu akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu orang kaya biasanya memikirkan dengan matang terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu.

Itu dia 6 kebiasaan yang membuat orang susah kaya. Sebaiknya hindari agar Anda bisa hidup nyaman. Semoga informasi ini membantu Anda!

Beberapa pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online pada Jumat (1/11).

Secara total ada 11 tersangka yang ditangkap, namun tidak semua berasal dari pegawai Komdigi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indriadi mengatakan ada beberapa di antaranya yang merupakan staf ahli Komdigi.

Ia juga mengatakan beberapa tersangka masih berstatus buran atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sebelumnya, pada Kamis (31/10), kepolisian mengonfirmasi telah menangkap satu pegawai Komdigi terkait judi online.

Polda Metro Jaya juga melakukan penggeledahan ‘kantor satelit’ pegawai Komdigi yang menjadi tersangka judi online di Bekasi. Salah satu pegawai Komdigi yang terlibat dihadirkan dalam penggeledahan tersebut.

Ia mengaku bertugas sebagai ‘penjaga’ website judi online agar aman dari pemblokiran. Dari sekitar 5.000 website yang seharusnya diblokir, ia sengaja membiarkan 1.000 website tetap beroperasi.

Dikutip dari detikNews, pihak kepolisian menanyakan hasil kloning website judi online. Tersangka mengatakan rata-rata 5.000 website, tetapi 4.000 diblokir dan 1.000 ‘dibina’ alias dijaga supaya tidak diblokir.

Menkomdigi Meutya Lapor ke Prabowo

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid lantas mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya penegakan dan pemberantasan judi online.

Dalam Instruksi Menteri tersebut, Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online).

Pakta Integritas tersebut berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024.

Meutya juga melaporkan langsung kasus ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mendapat pesan bahwa langkah yang dilakukan sudah benar, yakni penerbitan Instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan kementeriannya bekerja membantu menemukan anggota lain yang terlibat judi online.

Selain itu, eks anggota parlemen ini mengungkapkan sepanjang 10 hari sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, sudah ada 187 situs judi online yang sudah di-takedown. Meski ia menilai hal ini bukan lah sebuah prestasi.

“Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa laporkan ke masyarakat agar kelihatan kinerjanya. Bahwa dalam setiap minggu atau mungkin harian, kita akan laporkan berapa banyak yang di take down oleh Kemkomdigi. Ini juga sebagai evaluasi kami,” katanya.

Pegawai Komdigi Jadi Tersangka Dipecat

Meutya turut mengapresiasi tindakan kepolisian dan mengatakan akan membukakan pintu untuk melakukan tindakan penyidikan ke dalam kementerian jika diperlukan.

Menurutnya ini merupakan bagian dari proses bersih-bersih di kantornya. Supaya bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Prabowo.

Sementara itu, pegawai Komdigi yang menjadi tersangka akan dinonaktifkan sementara. Jika sudah ada putusan hukum yang inkrah dan terbukti bersalah, pihaknya akan langsung memberhentikan oknum tersebut.

Pihaknya kini masih menunggu perkembangan terakhir mengenai proses hukum yang berlaku. Namun ia berharap dengan adanya temuan ini bisa menjadi awal yang baik bagi kementeriannya.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Komdigi Prabu Revolusi mengatakan instruksi tersebut sudah jelas.

“Instruksi Menteri Meutya tegas dan jelas, pecat tidak terhormat oknum yang terbukti membantu judol,” kata Prabu melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia.

Pengusaha meminta penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan yang diterbitkan pada 10 November 2023. PP itu berlaku di tanggal yang sama.

Di dalam PP tersebut ditetapkan formula perhitungan Upah Minimum yang tercantum pada pasal 26. Formula itu mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. PP ini pun mendapat penolakan dari pekerja/ buruh.

Hasilnya, dengan menggunakan data-data ekonomi tahun 2023, formula itu memperhitungkan kenaikan UMP tahun 2024 sekitar 4%. Pada praktiknya, DKI Jakarta menetapkan UMP 2024 naik 3,6% atau Rp 165.583 menjadi Rp5.067.381. Sementara, UMP Maluku Utara naik 7,50% dan DI Yogyakarta naik 7,27%.

Sementara itu, pasal 28A PP No 51/2023 menetapkan, upah minimum provinsi (UMP) paling lambat diputuskan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan pada setiap tanggal 21 November tahun berjalan. Jika tanggal 21 November bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur nasional, maka UMP harus diputuskan dan diumumkan sehari sebelum hari Minggu atau hari libur tersebut.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, meski MK telah menetapkan putusannya, pengusaha berharap penentuan UMP tahun 2025 tetap mengacu pada PP No 51/2024. 

“Harapan kami penetapan UMP 2025 tetap mengacu pada PP No 51/2023. Lalu siapa tahu kan tahun 2025 kita tidak harus lagi menetapkan upah minimum. Selama belum ada regulasinya, penetapan upah minimum provinsi tetap mengacu pada PP No 51/2023,” kata Nurjaman kepada CNBC Indonesia, Jumat (1/11/2024).

“Putusan MK itu juga kan memerintahkan agar ada UU terpisah untuk ketenagakerjaan. Nah dalam penetapan upah ini kan tentu harus ada regulasinya. Jadi jangan putusan MK itu ditelan mentah-mentah,” ujarnya. 

Apindo, kata Nurjaman, akan mengkaji setiap putusan MK tersebut.

“Kami menghormati proses hukum di MK. Kami sangat memahami pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan dunia usaha,” ujarnya.

Hanya saja, menurut dia, putusan itu dapat memicu dampak tidak positif bagi Indonesia, yang dapat menyebabkan Indonesia tak lagi ramah investasi.

“Padahal investasi dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai regulasi menimbulkan dampak tidak bagus. Sebab investasi membutuhkan iklim yang sehat, yang dibutuhkan untuk menstabilkan ekonomi agar bisa tumbuh bagus. Jika Indonesia tidak ramah investasi, target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tidak tercapai. Ini bukan cuma tugas pengusaha, tapi juga pemerintah dan pekerja,” cetus Nurjaman. 

‘Kami akan kaji, hitung dampak dari masing-masing putusan itu, yang mencakup sekitar 21 pasal itu. Kami akan ukur kembali dampaknya terhadap kondisi, perencanaan perusahaan, dan potensinya terhadap beban operasional. Terutama di kondisi saat ini di tengah dinamika turbulensi akibat efek global,” katanya.

Putusan MK

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Putusan tersebut atas perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

MK juga meminta pembentuk Undang-Undang (UU), dalam hal ini pemerintah, segera membentuk UU ketenagakerjaan yang baru. Dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Demikian mengutip situs resmi MK, Jumat (1/11/2024).

Dalam keputusan itu, salah satu dalil yang ditetapkan menyangkut penetapan upah pekerja, yaitu atas pasal 88 UU Cipta Kerja.

MK menyatakan, Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Ciptaker yang menyatakan “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”.

Dan, menyatakan Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU Ciptaker yang menyatakan, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan.

Menyatakan frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menyatakan Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran UU Ciptaker yang menyatakan “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan aset asuransi komersial sebesar Rp922,48 triliun, naik 3,81% secara tahunan (yoy). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Desember 2022 (1,97% yoy), Desember 2023 (1,6% yoy), dan September 2023 (0,13% yoy). 

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa akselerasi pertumbuhan aset tersebut seiring dengan capaian premi asuransi. 

“Nilai premi asuransi komersial Rp245,22 triliun, naik 5,77% (yoy),” kata Ogi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Pertumbuhan premi tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Desember 2022 (1,21% yoy), Desember 2023 (1,46% yoy), dan September 2023 (1,49% yoy). 

Bila dirinci, asuransi umum dan reasuransi masih menjadi motor pertumbuhan industri, dengan pertumbuhan 9,78% yoy menjadi Rp109,78 triliun. Asuransi jiwa melaporkan premi sebesar Rp135,64 triliun, naik 2,73% yoy. 

Adapun risk based capital (RBC) asuransi jiwa berada di posisi 458,31% dan asuransi umum serta reasuransi 329,89%. 

Sementara itu, asuransi non-komersial melaporkan nilai aset Rp220,02 triliun, turun 2,8% yoy. Premi asuransi non-komersial naik 6,59% yoy menjadi Rp135,41 triliun. 

Lalu total aset industri asuransi per September 2024 senilai Rp1.142,5 triliun, naik 2,46% yoy.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 51,1 juta. Angka tersebut anjlok 78,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar US$ 238,2 juta.

Mengutip laporan keuangannya, pendapatan INCO hingga kuartal III tahun 2024 anjlok 24,4% menjadi US$708,5 juta dari sebelumnya US$937,8 juta. Beban pokok pendapatan juga turun US$ 628,3 juta, sehingga laba kotornya menjadi US$ 80,17 juta dari US$ 286,9 juta.

Selanjutnya, dikurangi dengan beban usaha yang turun menjadi US$21,5 juta, pendapatan lainnya turun menjadi US$4,42 juta, dan beban lainnya menjadi US$7,8 juta, maka laba usaha hingga September 2024 turun menjadi US$55,14 juta dari US$252,3 juta.

Kemudian, dikurangi pendapatan keuangan yang menjadi US$27,3 juta dan biaya keuangan menjadi US$5,9 juta, maka laba sebelum pajak penghasilan hingga kuartal III tahun ini turun menjadi US$66,8 juta dari US$301,7 juta.

Mengutip keterangan resmi, setelah terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Vale mulai mengakumulasi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk pembagian 10% dari laba bersih, dengan total US$3,6 juta untuk periode kuartal III 2024. Namun, pemenuhan kewajiban ini masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setelah divestasi selesai pada Juni, perseroan saat ini tengah melaksanakan proses pemisahan dari Vale Base Metal, yang melibatkan biaya satu kali. Namun, INCO melakukan transisi secara menyeluruh untuk memastikan proses berjalan lancar dan efisien.

Emiten rokok asal Kediri, Gudang Garam (GGRM), membukukan penurunan laba bersih 77,74% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Angka ini merosot jauh dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,46 triliun.

Anjloknya laba GGRM utamanya tertekan akibat pendapatan perusahaan yang merosot 9,61% yoy menjadi Rp 73,89 triliun dari semula mencapai Rp 81,75 triliun.

Meski pendapatan nyaris turun dua digit beban pokok perusahaan hanya mengalami penurunan 5,34% menjadi Rp 66,57 triliun. Secara spesifik, pita cukai, PPN dan pajak rokok menjadi satu satunya komponen yang biayanya tidak turun malah mengalami kenaikan tipis kendati pendapatan perusahaan turun. Hal ini mencerminkan keengganan perusahaan untuk menaikkan harga agar dapat terus bersaing di pasar rokok yang kompetitif.

Beban pokok yang turun lebih kecil dari pendapatan perusahaan membuat laba kotor perusahaan turun 36% menjadi Rp 7,23 triliun.

Penurunan kinerja keuangan GGRM telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di tengah kenaikan cukai serta pasar rokok yang persaingannya semakin ketat, khususnya untuk segmen bawah.

Laba GGRM terus tergerus setip tahun, sebagai gambaran catatan laba GGRM pada sembilan bulan pertama tahun ini nilainya hanya 13,69% catatan laba GGRM dalam 9 bulan pertama tahun 2019. Padahal dari sisi pendapatan angkanya mencapai 90,42% catatan pendapatan akhir kuartal ketiga lima tahun silam.

Aset GGRM mencapai Rp 85,55 triliun, dengan ekuitas perusahaan tercatat Rp 61,85 triliun yang mana Rp 60,67 triliun di antaranya merupakan saldo laba yang belum direncanakan penggunaannya. 

Pada perdagangan Kamis (31/10/2024), saham GGRM melemah 0,88% menjadi RP 14.125 per saham dengan kapitalisasi pasar Rp 27,18 triliun. Saham GGRM sudah lama dalam tren bearish yang mana telah kelihangan 82% kapitalisasi pasarnya dalam lima tahun terakhir.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung buka-bukaan mengenai kondisi terkini sektor minyak di Indonesia. Di mana, produksi minyak siap jual atau lifting dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

Menurut Yuliot, produksi minyak dalam negeri saat ini terus mengalami penurunan signifikan. Hal ini cukup berbeda apabila dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika Indonesia mampu memproduksi minyak hingga 1,5 juta barel per hari (bph) dengan konsumsi minyak di level 600 ribu bph.

“Sementara ini keadaannya sudah berbalik. Kita kebutuhan per hari sekitar 1,5 juta barel sementara tingkat produksi di dalam negeri sekitar 600 ribu barel kita harus impor minyak dari berbagai negara sekitar 900 ribu barel per hari,” kata dia dalam peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku di Ternate Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Oleh sebab itu, guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM, pemerintah akan mendorong diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan, termasuk biofuel dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

“Untuk energi baru dan terbarukan ini, sumbernya itu bisa berasal dari bahan bakar nabati. Kemudian juga bisa berasal dari pengembangan teknologi diantaranya itu adalah kendaraan listrik dimana kalau untuk ekosistem kendaraan listrik, bahan bakunya untuk di Maluku Utara sangat tersedia,” ujarnya.