Perkara Korupsi Eks Wamenaker Masuk Tahap II, Noel: Petarung Harus Siap!

Perkara Korupsi Eks Wamenaker Masuk Tahap II, Noel: Petarung Harus Siap!

Tersangka korupsi Immanuel Ebenezer (foto: Okezone)

Perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum atau tahap II. Noel mengaku siap menghadapi proses itu.

Hal itu disampaikan Noel saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (18/12). Noel terlihat datang menggunakan syal putih dilengkapi kopiah hitam di kepalanya.

“Harus siap lah (P21 hari ini). Masa nggak siap. Petarung di mana pun harus siap,” ujar Noel kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

Menurut Noel, kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya tidak memenuhi unsur adanya kerugiaan keuangan negara. Namun, Noel tak merinci lebih jauh terkait hal ini.

“Enggak lah, ya masa ada kerugian negaranya,” sambung dia.

Sebagai informasi, KPK menyatakan telah bahwa penyidikan terkait kasus dugaan rasuah isu telah rampung. KPK akan melimpahkan berkas perkara termasuk 11 orang yang ditetapkan tersangka dalam perkara itu kepada jaksa penuntut umum.

Donald Trump Gugat BBC Rp166 Triliun Terkait Dokumenter Peristiwa 6 Januari

Donald Trump Gugat BBC Rp166 Triliun Terkait Dokumenter Peristiwa 6 Januari

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Instagram)

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan gugatan sebesar USD 10 miliar (Rp166,9 triliun) terhadap BBC atas pencemaran nama baik terkait klip pidato yang diedit. Klip tersebut, yang ditayangkan dalam dokumenter Panorama, membuat Trump seolah-olah mengarahkan pendukungnya untuk menyerbu Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Gugatan tersebut, yang diajukan di pengadilan federal di Miami, menuntut “ganti rugi dalam jumlah tidak kurang dari USD 5.000.000.000” untuk masing-masing dari dua tuntutan terhadap lembaga penyiaran Inggris tersebut, atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Florida tentang Praktik Perdagangan yang Menipu dan Tidak Adil, demikian dilaporkan The New Arab.

Trump menuduh BBC telah mencemarkan nama baiknya dengan menggabungkan bagian-bagian dari pidato 6 Januari 2021, termasuk satu bagian di mana ia menyuruh pendukungnya untuk berbaris ke Capitol dan bagian lain di mana ia mengatakan “berjuanglah sekuat tenaga”. Bagian di mana ia menyerukan protes damai dihilangkan.

BBC telah meminta maaf kepada Trump, mengakui kesalahan penilaian, dan menyatakan bahwa pengeditan tersebut memberikan kesan yang salah bahwa ia secara langsung menyerukan tindakan kekerasan. Namun, BBC menegaskan tidak ada dasar hukum untuk menuntut.

Kerugian Kerusuhan di Kalibata Imbas 2 Matel Tewas Dipukuli Polisi Capai Rp1,2 Miliar

Kerugian Kerusuhan di Kalibata Imbas 2 Matel Tewas Dipukuli Polisi Capai Rp1,2 Miliar

Kerugian Kerusuhan di Kalibata Imbas 2 Matel Tewas Capai Rp1,2 Miliar

 Polda Metro Jaya mengungkapkan, bahwa kerugian kerusuhan berujung pembakaran di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, imbas tewasnya dua debt collector atau mata elang alias matel, mencapai Rp1,2 miliar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, kerugian diakibatkan sejumlah kendaraan, lapak usaha, dan fasilitas umum yang dirusak oleh massa terafiliasi dua debt collector yang dikeroyok.

“Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).

Saat ini petugas masih terus berjaga di lokasi kerusuhan. Termasuk, tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu korban yang menjadi korban dari kerusuhan.

“Karena memang ada rasa trauma dari warga sekitar termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita,” ujar Budi.

“Nah ini yang akan kami coba untuk membahas apakah Polda Metro Jaya bersama pemerintah dalam hal ini akan melakukan revitalisasi, termasuk memberikan bantuan dan bahkan mungkin penghitungan terhadap korban,” lanjutnya.

Budi memastikan polisi terus melanjutkan penyelidikan kerusuhan tersebut. Sembari menunggu laporan resmi yang diajukan para korban kerusuhan oleh sekelompok massa.

Kadobet Daftar

Kapolri Teken Perpol Baru, Polisi Kini Bisa Tugas di 17 Kementerian dan Lembaga

Kapolri Teken Perpol Baru, Polisi Kini Bisa Tugas di 17 Kementerian dan Lembaga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menandatangani Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Peraturan tersebut mengatur soal polisi aktif yang dapat mengisi posisi di 17 kementerian dan lembaga negara. Dalam beleid itu, anggota Polri dapat ditugaskan ke jabatan di luar kepolisian dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri.

“Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri,” bunyi Pasal 1 Ayat (1), dikutip Jumat (12/12/2025).

Dalam Pasal 2, anggota Polri disebut dapat melaksanakan tugas baik di dalam maupun luar negeri. Sementara Pasal 3 Ayat (1) menyebut penugasan dalam negeri dapat dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, organisasi internasional, hingga kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Kisah John Lie, Perwira TNI AL Berjuluk “Hantu Selat Malaka” yang Bikin Kewalahan Penjajah

Kisah John Lie, Perwira TNI AL Berjuluk "Hantu Selat Malaka" yang Bikin Kewalahan Penjajah

Laksamana Muda TNI John Lie (Foto: Wikipedia)

 Laksamana Muda TNI John Lie, yang dikenal pula sebagai Jahja Daniel Dharma, merupakan salah satu Pahlawan Nasional dengan jejak pengabdian luar biasa. Ia lahir di Manado, Sulawesi, pada 9 Maret 1911, dan dikenal sebagai sosok pemberani yang memainkan peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pria keturunan Tionghoa ini mendapatkan julukan “Hantu Selat Malaka” berkat kiprahnya sebagai kapten kapal The Outlaw. Di kawasan perairan strategis itu, ia sukses menjalankan operasi penyelundupan senjata untuk republik sebanyak 15 kali—sebuah tugas berisiko tinggi yang ia tuntaskan demi perjuangan bangsa.

Dalam salah satu misinya, John Lie sempat ditangkap perwira Inggris karena membawa 18 drum minyak kelapa sawit. Namun, pengadilan di Singapura membebaskannya karena tidak terbukti melanggar hukum. Insiden menegangkan lainnya terjadi ketika ia membawa senjata semiotomatis dari Johor ke Sumatera, lalu diadang pesawat patroli Belanda. Dengan akal cerdik, ia mengaku kapalnya tengah kandas.

Setelah berhasil menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan Komandan Batalyon Abusamah, kapal The Outlaw kemudian diakui sebagai milik Republik Indonesia dan resmi dinamai PPB 58 LB. Tak lama setelah itu, John Lie kembali ke Port Swettenham, Malaya, untuk mendirikan pangkalan Angkatan Laut yang memasok bahan bakar, makanan, senjata, dan kebutuhan lain bagi upaya mempertahankan kemerdekaan.

KLH/BPLH Bekukan Operasional Empat Perusahaan Imbas Banjir Sumatera

KLH/BPLH Bekukan Operasional Empat Perusahaan Imbas Banjir Sumatera

Bencana alam di Sumatera (foto: BNPB)

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membekukan operasional satu perusahaan tambahan akibat banjir yang menerjang Pulau Sumatera. Dengan demikian, total ada empat perusahaan yang operasionalnya dihentikan sementara.

“Berdasarkan verifikasi udara dan pemeriksaan lapangan selama dua hari terakhir, KLH/BPLH menambah satu perusahaan ke daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga audit lingkungan selesai. Total empat perusahaan saat ini dihentikan sementara operasionalnya,” kata Hanif, Senin (8/12/2025).

Hanif menjelaskan, bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah pencegahan untuk memastikan aktivitas usaha tidak memperburuk kondisi hidrologi dan keselamatan masyarakat di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).

Ia memastikan, bahwa proses audit lingkungan, pemeriksaan kepatuhan izin, dan evaluasi pemanfaatan ruang akan dilakukan secara ketat, transparan, dan melibatkan pakar independen.

“Penanganan bencana harus dimulai dari fakta di lapangan dan kajian lingkungan yang akurat. Bila ada yang sengaja merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegas Hanif.

Jp500 Login

Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul

Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dina Masyusin

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, melakukan blusukan ke wilayah Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (5/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, warga meminta Dina untuk menyampaikan persoalan luapan air kali yang kerap terjadi saat banjir rob kepada Pemprov Jakarta.

“Kemarin saat banjir rob air meluap sampai ke jalan, hampir ke rumah warga. Makanya kami berharap tanggul di sini bisa ditinggikan,” ujar Ketua RW 05 Lagoa, Samin, di lokasi kunjungan.

Menurut Samin, banjir rob sering memberi dampak di wilayah tersebut. Bahkan, tanah di sekitar tanggul sempat ambrol dan baru diperbaiki sekitar satu bulan lalu. Karena itu, warga berharap Pemprov Jakarta dapat segera meninggikan tanggul.

Ia menambahkan, bila tanggul ditinggikan, area di sekitar tanggul dapat dimanfaatkan menjadi taman atau ruang publik, termasuk RPTRA. Pasalnya, banyak anak-anak yang sering bermain di sekitar area tanggul.

“Kalau tanggulnya tinggi, tidak bahaya buat anak-anak yang suka main di sini. Tanahnya juga bisa dimanfaatkan untuk taman bermain anak,” katanya.

Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan

Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan

Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan (iNews Media Group/Achmad Al Fiqri)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menilai pemerintah memiliki perhitungan dalam menetapkan status kebencanaan di Tanah Air, termasuk bencana banjir di Sumatera.

1. Pemerintah Punya Kalkulasi

“Pemerintah punya hitung-hitungan. Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Muzani menilai, penanganan bencana di sejumlah titik banjir di Pulau Sematera telah membaik, seperti di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) hingga Sumatera Barat (Sumbar).

“Memang hubungan antardesa ke antarkecamatan, antarkabupaten beberapa tempat terputus. Tetapi, hubungan yang terputus itu mulai ada connecting. Teman-teman polisi, tentara, BNPB, serta para relawan juga bekerja keras,” ucap Muzani.

Ia bangga dengan sikap proaktif masyarakat untuk membantu korban bencana di sana.

“Yang membanggakan bagi kami juga adalah partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita,” katanya.

Joko Widodo Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera

Joko Widodo Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera

Bencana Sumatera (foto: dok BNPB)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Penanggulangan Bencana bergerak cepat memberikan dukungan riset dan teknologi bagi penanganan banjir serta tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara dan Aceh. 

Dalam hal ini, BRIN menunjuk Joko Widodo untuk memimpin Task Force Penanggulangan Bencana. Tapi, bukan Joko Widodo Presiden ke-7 RI, melainkan peneliti BRIN yang ahli dalam bidang geografi, radar dan sains lingkungan.

Ketua Task Force BRIN, Joko Widodo, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis segera diaktifkan untuk memastikan kontribusi nyata lembaga riset nasional dalam proses pemulihan.

“Task Force telah mengaktifkan sejumlah unit reaksi cepat, mulai dari pemetaan satelit, penyediaan air bersih dan air siap minum, hingga mobilisasi tenaga kesehatan dan layanan psikososial. BRIN hadir melalui pendekatan ilmiah. Kami mengoptimalkan seluruh kemampuan riset, teknologi, dan sumber daya manusia untuk membantu masyarakat,” ujar Joko Widodo dalam rapat internal pada Minggu 30 September 2025, ditulis berdasarkan keterangan BRIN.

SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir

SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir

SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir/ist

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aceh mengalihkan sementara distribusi paket makan bergizi gratis. Sebanyak 52 SPPG Aceh telah membagikan 185.049 paket MBG kepada korban bencana hingga, Sabtu (29/11/2025).

“Dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir terdapat 52 SPPG yang beroperasi. Total paket MBG yang didistribusikan pada tanggal 26, 27 dan 28 November ini kepada korban banjir sebanyak 185.049 ribu paket MBG,” kata Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Aceh, Mustafa Kamal.

Adapun rincian distribusi paket MBG di wilayah aceh meliputi Kabupaten Pidie sebanyak 3.202 paket; ⁠⁠Kabupaten Aceh Tengah (772 paket); Kabupaten Bireun (101.817); Kabupaten Aceh Utara (7.949 paket); Kabupaten ⁠Lhokseumawe (7.700 paket); dan Subulussalam (8.115 paket).

Dia juga mengungkapkan sejumlah daerah di Aceh yang belum bisa disalurkan bantuan paket MBG karena jaringan masih terputus. Daerah itu meliputi Kabupaten Pidie Jaya; Kabupaten Aceh Timur.

Selanjutnya, Kabupaten Langsa; Kabupaten Aceh Tamiang; Kabupaten Aceh Tenggara; dan Kabupaten Bener Meriah.

Sejak hari pertama terjadi bencana di wilayah Sumatera, Presiden RI Prabowo Subianto langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat pemulihan.