Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet 2019-2024 dan Keppres 52 tahun 2024, Presiden RI resmi mengangkat menteri negara kabinet Indonesia maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024:
“Diantaranya Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Saudara Supratman Andi Atgas sebagai Menkumham dan Saudara Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM,”
Merujuk dari CoinMarketCap pada Senin (19/8/2024) pukul 07:24 WIB, pasar kripto bergerak melemah. Bitcoin turun 1,82% ke US$58.425,62 dan secara mingguan berada di zona merah 0,55%.
Ethereum menguat tipis 0,02% dalam 24 jam terakhir dan dalam sepekan naik 2,31%.
XRP mengalami depresiasi 0,39% secara harian Sementara dalam sepekan mengalami apresiasi 1,54%.
Begitu pula Dogecoin yang tergelincir 2,57% dalam 24 jam terakhir dan dalam tujuh hari terakhir terpuruk 1,24%.
CoinDesk Market Index (CMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari pasar aset digital turun 1,07% ke angka 2.192,72 Open interest terdepresiasi 0,83% di angka US$52,13 miliar.
Sedangkan fear & greed index yang dilansir dari coinmarketcap.com menunjukkan angka 45 yang menunjukkan bahwa pasar berada di fase netral dengan kondisi ekonomi dan industri kripto saat ini.
Dikutip dari Cointurk News, sejak Mei 2024, Bitcoin belum mampu kembali bergerak di atas level US$70.000, bahkan pada awal Agustus 2024 sempat bergerak di bawal level US$50.000.
Pertama, mari kita lihat persentase investor yang meraih keuntungan pada grafik di bawah ini. Metrik ini efektif dalam menentukan puncak dan lembah harga. Terlihat bahwa rasio kerugian telah turun di bawah level selama penurunan pada bulan Juli. Ini adalah level terendah sejak awal 2024. Dengan demikian, menurut data historis, potensi untuk pemulihan dari titik terendah semakin meningkat.
Rasio nilai pasar terhadap nilai terealisasi (market value to realized value ratio/MVRV) juga mengulangi level rendahnya pada bulan Juli. Level yang sedikit lebih rendah hanya terlihat pada awal 2024. Indikator kedua ini juga menunjukkan bahwa harga BTC perlu pulih.
Terakhir, cadangan penambang kembali ke 1,91 juta setelah mencapai puncak lokal pada 30 Juli, namun telah mulai pulih dari titik terendah lokal dalam beberapa hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa para penambang juga mulai kembali ke fase akumulasi.
Dalam pelantikan hasil reshuffle hari ini, Jokowi menetapkan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang baru. Supratman menggantikan Yasonna Laoly.
Deputi Kementerian Sektretariat Negara Nanik membacakan Keputusan Presiden (Kepres) No 92/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
“Mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-224, Saudara Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM,” demikian bunyi Kepres tersebut.
Sebagaimana lazimnya, pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri maupun wakil menteri. Setelah itu, para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Jokowi.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.”
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.”
Kemudian satu per satu para pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Jokowi maupun para undangan yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Adapun tiga menteri dan satu wakil menteri yang dilantik presiden adalah sebagai berikut:
a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Supratman Andi Agtas b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia c. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Perkasa Roeslani d. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika: Angga Raka Prabowo
Terpidana pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Minggu (18/8/2024) pagi. Jessica sendiri telah ditahan sejak 30 Juni 2016 ini dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari.
Pembebasan bersyarat Jessica dikonfirmasi pengacara Jessica yakni Otto Hasibuan, dan Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkumham) Deddy Eduar Eka Saputra.
Jessica dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Namun, dia masih harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Jessica juga akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032.
Jessica tampak keluar dari lapas perempuan kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 09.37 WIB pada hari ini.
Lantas apa itu bebas bersyarat yang diterima Jessica?
Mengutip CNN Indonesia (19/8), menurut Pasal 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak pidana ke kehidupan masyarakat usai memenuhi syarat yang ditentukan.
Pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu bentuk hak yang diterima narapidana. Pemberian tersebut harus bermanfaat bagi narapidana dan keluarganya.
Pemberian bebas bersyarat juga perlu mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
Tak hanya itu, pemberian bebas bersyarat juga bermaksud untuk memberi motivasi dan kesempatan ke narapidana guna mendapat kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keterampilan saat berbaur dengan masyarakat.
Ketentuan pembebasan bersyarat
Narapidana yang akan menerima pembebasan bersyarat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara : pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Dalam pidatonya ini, Jokowi pamer dengan menyebut kemiskinan turun, termasuk angka inflasi yang terkendali selama 10 tahun ini.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024,” kata Jokowi dalam pidatonya.
Tidak ketinggalan, Jokowi juga mengungkit angka capaian selain berkurangnya angka kemiskikan, yakni pengangguran yang juga berkurang.
“Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024,” sebut Jokowi.
Capaian itu tak lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil, bahkan di beberapa daerah tergolong tinggi.
“Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%,” bebernya.
Foto: Presiden terpilih Prabowo Subianto berdiri memberikan salam kepada Presiden Joko Widodo saat dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
Prabowo saat itu berdiri dari bangkunya tatkala Jokowi mengucapkan penyerahan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Prabowo.
“Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi saat pidato tahunan di Gedung Parlemen itu.
Jokowi saat itu juga menyatakan, akan menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Prabowo.
Setelah Jokowi mengucapkan kalimat penyerahan harapan dan cita-cita rakyat Indonesia itu, Prabowo merapatkan kedua telapak tangannya di hadapan wajahnya, yang menandakan postur terima kasih.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang,” ujar Jokowi.
Foto: Pengunjung melintas di depan layar pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (5/8/2024). Koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau sudah mencapai 4% pada perdagangan sesi II. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Per pukul 11:06 WIB, IHSG menguat 0,54% ke posisi 7.449,15. IHSG masih berada di level psikologis 7.400 pada sesi I hari ini.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 3,9 triliun dengan volume transaksi mencapai 8,4 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 518.288 kali.
IHSG cenderung kembali menguat, setelah Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Pada pidato kenegaraan kali ini juga menjadi pidato terakhir Jokowi sebagai presiden Indonesia selama dua periode atau sepuluh tahun.
“Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus,” kata Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024).
Jokowi juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Ia mengatakan, selama 10 tahun masa pemerintahannya, seluruh masyarakat mampu bersatu untuk membangun bangsa.
“Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini,” ujarnya.
Ia menganggap, selama masa kepemimpinannya hingga tahun terakhir ini, Indonesia telah mampu mencapai titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.
“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” kata Jokowi.
Di lain sisi, IHSG bakal dipengaruhi banyak sentimen internal. Selain dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi, juga akan dipengaruhi oleh pembacaan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan.
RAPBN ini menjadi istimewa karena akan dijalankan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Pidato Nota Keuangan juga dinilai sangat penting karena RAPBN 2025 akan menjadi APBN pertama pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Masyarakat, pelaku usaha, dan investor akhirnya akan mengetahui arah kebijakan Prabowo-Gibran, mulai dari belanja hingga pendapatan negara.
RAPBN 2025 diharapkan bisa menggambarkan arah kebijakan penerimaan negara baik dari perpajakan atau non-perpajakan era Prabowo.
Menarik ditunggu apakah Prabowo sudah mengisyaratkan pembentukan Badan Penerimaan Negara. RAPBN 2025 juga diharapkan menggambarkan fokus belanja pemerintah ke depan, termasuk soal belanja infrastruktur, kesehatan, hingga makan bergizi gratis.
Foto: Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
“Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024,” kata Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2024, Jumat (16/8/2024).
Dia menjelaskan cakupan tersebut akan membuat ekosistem lebih baik. Yakni untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan startup di tanah air.
Capaian tersebut, Jokowi mengharapkan bisa melahirkan semakin banyak enterpreneur muda berkualitas di tanah air.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengatakan capaian elektrifikasi. Dalam catatannya, ini sudah mencapai 99% dalam 10 tahun kepemimpinannya.
Banyak undang-undang yang bisa dia selesaikan. Termasuk terkait transaksi elekronik atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selain itu, dia menjelaskan Indonesia akhirnya memiliki INA Digital. Ini merupakan layanan pemerintah berbasis digital yang saling terintegrasi.
“Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat,” jelasnya.
Bahkan, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa nama anaknya juga dicatut dalam daftar pendukung calon independen pemilihan gubernur DKI Jakarta.
Anies mengungkapkan hal ini lewat akun media sosial X miliknya yaitu @aniesbaswedan.
“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” kata Anies.
Mereka melakukan pengecekan data tersebut melalui laman Info Pemilu. Situs tersebut memuat data masyarakat yang digunakan sebagai dukungan pada bakal calon pasangan kepala daerah.
Masyarakat tinggal memasukkan nomor KTP. Setelah klik tombol ‘Cari’ akan terlihat apakah data tersebut dimasukkan sebagai dukungan pada calon kepala daerah.
Beberapa netizen mengatakan datanya digunakan untuk mendukung bakal calon kepala daerah. Padahal mereka mengaku tak mendukung calon tersebut dan tak tahu datanya telah digunakan.
Banyak dari mereka yang meminta netizen lainnya untuk segera mengecek di laman Info Pemilu. Mereka juga menyertakan link laman tersebut dalam postingannya.
Sebuah akun menyebut ini dampak dari banyaknya kebocoran data yang menbuat data masyarakat tidak aman lagi. Sejumlah warganet mencoba menganalisa mengapa data mereka digunakan tanpa sadar misalnya diminta oleh pihak RT/RW kepada warganya.
Cara cek nomor KTP di KPU
Berikut adalah cara mengecek nama dan nomor KTP digunakan untuk pendaftaran calon kepala daerah di KPU:
Kunjung website resmi KPU atau langsung kunjungi link berikut ini
Masukkan nomor KTP atau NIK di kolom
Verifikasi Captcha
Klik cari
KPU akan memberikan informasi apakah NIK tedaftar atau tidak sebagai pendukung bakal calon kepala daerah
Sementara itu banyak yang menyayangkan kejadian tersebut. Mengingat banyak aduan yang mengatakan tidak merasa mendukung salah satu pasangan bakal calon kepala daerah:
Foto: Presiden Joko Widodo meluncurkan mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 16 Maret 2022. (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mewanti-wanti masifnya penjualan kendaraan listrik bakal berdampak pada industri turunan seperti suku cadang atau sparepart yang sudah ada pada saat ini. Seperti diketahui, banyak sparepart untuk kendaraan bensin atau internal combustion engine (ICE) yang tidak digunakan pada kendaraan listrik khususnya battery electric vehicle (BEV).
“Ini ada akibatnya orang ramai-ramai beli mobil listrik, ICE ditinggalkan. Kiita jaga gimana pabrik komponen yang ngga lagi dibutuhkan untuk mobil listrik. Saya sebut aja misalnya, radiator, sistem pendingin untuk mobil listrik ngga pakai itu. Knalpot, van belt, filter. Padahal pabrik komponen ini sudah ada 20-30 tahun yang lalu, tiba-tiba mobil ini ngga perlu disuplai mobil ICE, ngga perlu part itu lagi,” kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2024).
Jongkie mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan regulasi, utamanya dalam percepatan atau akselerasi peralihan ke mobil listrik. Perlu ada cara dalam mencari jalan keluar bagi industri turunan yang sudah memiliki ratusan ribu bahkan jutaan pekerja.
“Ini yang terjadi di Thailand. Makanya pelan-pelan tutup PHK dan pabrik mobilnya pelan-pelan mereka tutup, PHK dan juga pabrik mobilnya karena ICE tadi sudah turun. Ini harus dijaga, jangan sampai menular ke Indonesia,” kata Jongkie.
Seperti diketahui kebijakan di Thailand pun habis-habisan dalam mendukung kendaraan listrik. Misalnya insentif bagi BEV maupun hybrid. Beberapa waktu lalu Gaikindo sudah usulkan ke pemerintah, perlu dilihat mobil hybrid dalam bentuk insentif.
“Hybrid ini berjenjang. Kalau dari ICE ini jangan langsung loncat dulu ke BEV, tapi hybrid dulu aja. Karena hybrid pakai mesin konvensional dan baterai. Hybrid memenuhi 4 kriteria.Pertama kalau mesin jarang jalan penggunaan BBM hemat bisa signifikan sampai 40-50%. Kemudian polusi pasti rendah karena ICE ngga jalan. Ketiga, hybrid ngga perlu charging station, ngga perlu tunggu infrastrukturnyak. Keempat, di mana-mana produksi cost ngga semahal BEV,” sebut Jongkie.
Berbagai keuntungan itu membuat penjualan mobil hybrid lebih ngebut dibanding BEV. Sebagai gambaran, selama semester I 2024, penjualan mobil hybrid tembus 25.807 unit, ditambah 43 unit jenis plug-in hybrid. Sedangkan mobil listrik penjualannya sebanyak 11.983 unit.
“Jadi perlu dipertimbangkan, insentif ngga perlu sebesar BEV tapi paling ngga perlu diberi insentif juga, jadi transisi ICE ke hybrid. Di mana masih pakai knalpot, radiator, filter dan sebagainya, jadi pabrik komponen ngga terganggu karena masih dibutuhkan, baru nanti ke BEV. Tahapannya di mana-mana gitu, di dunia tahapan gitu. Ice-hybrid-plug in hybrid-BEV, kita jaga keseimbangan, jangan sampai mau loncat tapi malah jatuh,” sebut Jongkie.
