Hal itu ditegaskan Bahlil saat ditanya mengenai diskon tarif listrik 50% tersebut usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025). “(Diskon tairf listrik 50%) 2 bulan aja, 2 bulan,” tegas Bahlil.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan diskon tarif listrik selama dua bulan untuk pelanggan listrik berdaya 2.200 Volt Amphere (VA) ke bawah. Diskon tarif listrik sebagai upaya stimulus ekonomi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu sempat mengungkapkan, kebijakan diskon tarif listrik merupakan rekomendasi DEN di tengah rencana pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada waktu itu.
Rekomendasi itu sebagai langkah pemerintah melihat data daya beli masyarakat Indonesia melemah. “Dan kita mengkhawatirkan bahwa itu akan memperlambat pertumbuhan,” kata di Kompleks Istana Negara, Selasa (7/1/2025).
Sehingga ketika itu DEN mengusulkan dua hal. Yakni perlunya stimulus untuk kelas bawah seperti bantuan langsung tunai (BLT). Juga bagi kelas menengah dan aspiring middle class atau kelompok rentan miskin.
“Jadi bantuannya tidak bisa hanya Bantuan Tunai Langsung (BLT) tapi juga untuk middle class. Maka itu salah satu usul adalah mengenai diskon listrik 50%, karena targetnya itu middle class,” katanya.
Sehingga menurutnya dari stimulus itu bisa meredam terhadap dampak kenaikan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa DHE yang disimpan bisa dijadikan cash collateral atau agunan tambahan yang bersifat likuid berupa uang kas yang setara dengan uang kas antara lain giro, tabungan dan deposito.
“Ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK, dari batas maksimal pemberian kredit,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE sebagai agunan tidak akan mempengaruhi gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas dan diharapkan dapat menjaga tingkat utang para eksportir.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebijakan DHE akan berlaku untuk sektor mineral dan batu bara, perikanan serta perkebunan seperti kelapa sawit. “Sektor minyak bumi dan gas alam itu tidak diikutkan,” imbuhnya.
Penempatan DHE bisa dilakukan pada lembaga keuangan dalam negeri. Airlangga menyatakan, kebijakan tersebut menambah pasokan valutas asing (valas) di dalam negeri sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Secara lebih rinci, Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut juga akan disertai dengan insentif yaitu pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. “Kalau reguler biasanya kena pajak 20% tapi untuk DHE 0%,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta perbankan akan mempersiapkan sistem. “Oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,” kata Airlangga.
Erick menjabarkan, inisiasi tersebut mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (20/1)
Erick memaparkan, selama 100 hari kerja pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antar kementerian, serta salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo dalam hal penghiliran dan ketahanan energi.
Selain itu, lanjutnya, hilirisasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Ia menyebut, hilirisasi juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi.
Sejumlah perusahaan BUMN yang melakukan hilirisasi seperti MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional.
Selanjutnya, Erick memaparkan lebih jauh, untuk penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi.
Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan.
“Infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, ataupun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Sinergi dengan Kementerian PU, kata Erick, difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi. Kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat, Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, terutama jelang Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat.
“Dengan melakukan intervensi langsung pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi, beberapa terobosan mampu dijalankan,” sebutnya.
Sementara di sektor pangan, pihaknya berkolaborasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman inflasi global.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, di akhir tahun 2024, stok beras nasional mencapai 1,8 juta ton, sementara Bulog telah menyerap 1,2 juta ton beras petani pada 2024. Inflasi pangan juga terjaga di level rendah, hanya 1,68% (yoy) pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata inflasi negara tetangga di ASEAN.
Tak hanya itu, Kementerian BUMN melalui Bulog dan RNI juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional. Sejauh ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak dan kelompok rentan di 10 provinsi prioritas. Program ini juga memanfaatkan produk UMKM lokal dan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru di sektor pangan.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan perekonomian rakyat mendorong Kementerian BUMN melalukan sinkronisasi program UMKM dan industri kreatif dengan Kementerian UMKM. Tercatat, hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank-bank BUMN, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 13,5 triliun.
“Program pembinaan ini juga mencakup pendampingan bisnis, digitalisasi UMKM, serta promosi produk UMKM ke pasar global melalui platform e-commerce seperti PaDi UMKM,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sektor yang menjadi prioritas. Bekerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian BUMN telah mengadopsi kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja.
Saat ini, 25% posisi manajerial di BUMN telah diisi oleh perempuan, dengan target peningkatan menjadi 30% pada 2025. Selain itu, program perlindungan anak telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas ramah anak di lingkungan BUMN.
“Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global. Gotong royong adalah fondasi utama kita menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Harga kopi Arabika pada Maret lalu mencapai rekor tertinggi harian sebesar 348,35 sen per pon atau tertinggi dalam hampir 50 tahun. Terakhir kali, harga biji kopi dengan rasa halus dan manis ini mencapai tingkat tersebut pada 1977, yakni ketika salju menghancurkan area perkebunan besar di Brasil.
Sementara itu, harga Robusta mencapai rekor tertinggi baru pada akhir November. Kekeringan dan suhu tinggi, serta ketergantungan global pada pasokan dari beberapa wilayah juga turut menjadi faktor utama kenaikan harga ini.
Kepala Strategi Komoditas di Saxo Bank, Denmark Ole Hansen, menyebut kenaikan harga kopi ini terjadi di tengah kekhawatiran atas panen 2025 di Brasil selaku produsen kopi terbesar di dunia.
“Brasil mengalami kekeringan terburuk dalam 70 tahun pada Agustus dan September, diikuti hujan lebat pada Oktober, memicu kekhawatiran bahwa panen kopi bisa gagal,” kata Hansen dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (19/1/2025).
Hansen menambahkan, kopi tumbuh di wilayah tropis yang relatif sempit, dengan produsen utama seperti Brasil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia.
“Konsentrasi ini membuatnya rentan terhadap kondisi cuaca buruk. Terutama di Brasil dan Vietnam yang memproduksi 56% kopi global,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Ekonomi Perubahan Iklim dan Komoditas di Capital Economics David Oxley menyebut, cuaca buruk di Brasil menjadikan harga kopi butuh waktu lama untuk pulih.
“Sejarah menunjukkan bahwa harga kopi hanya akan turun ketika pasokan membaik dan stok terisi kembali. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan,” Oxley.
Departemen Pertanian Amerika Serikat memprediksi produksi kopi Brasil 2024 dan 2025 sebesar 66,4 juta (60 kg/bag), terdiri dari 45,4 juta bag Arabika dan 21 juta Robusta. Prediksi ini menurun 5,8% dari proyeksi sebelumnya karena pola cuaca tidak teratur yang mempengaruhi perkembangan tanaman, terutama pohon Arabika.
“Brasil akan mengalami panen Arabika kelima berturut-turut yang mengecewakan karena cuaca buruk,” kata Carlos Mera dari Rabobank.
Mera juga mengatakan bahwa krisis iklim memperburuk risiko produksi kopi dan harga kopi dapat melonjak lebih tinggi dari level rekor saat ini. Produsen kopi terbesar dunia Nestlé selaku pemilik merek Nescafé dan Nespresso, mengumumkan bahwa mereka akan terus menaikkan harga dan mengurangi ukuran kemasan untuk mengimbangi dampak harga yang meningkat.
“Seperti produsen lainnya, kami mengalami kenaikan biaya kopi yang signifikan, sehingga produksi kami menjadi lebih mahal. Kami terus berusaha meningkatkan efisiensi dan menyerap biaya yang meningkat semaksimal mungkin tanpa mengurangi kualitas tinggi dan rasa lezat yang diketahui dan dicintai konsumen,” kata juru bicara Nestlé.
Kedua sosok astral ini sering kali digambarkan sebagai “alat” yang digunakan oleh pemiliknya untuk mencuri uang, terutama dari rumah ke rumah. Namun, pernahkah terpikir mengapa tuyul dan babi ngepet tidak mencuri di bank? Atau minimal melakukan pencurian atas saldo e-money?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu beragam. Dan biasanya kembali lagi pada jawaban mistis. Hal ini memang asyik sebagai cerita, tapi getir sebagai fakta.
Lalu, bagaimana penjelasan logis di balik fenomena itu?
Sebenarnya, tuyul dan babi ngepet tercipta dari kecemburuan sosial masyarakat zaman dahulu, khususnya di kalangan petani. Para petani awalnya hidup dalam kondisi biasa-biasa saja. Namun, liberalisasi ekonomi pada 1870 mengubah kondisi itu.
Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 (2012) menyebut, liberalisasi ekonomi dinilai melahirkan rezim kolonial baru yang di dalamnya terjadi pengambilalihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula.
Situasi ini kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Sebab, mereka tak lagi memiliki kuasa atas lahan perkebunan.
Di sisi lain ada juga masyarakat yang sejahtera dari sistem ini. Mereka adalah pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam sekejap menjadi orang kaya baru. Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu.
Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaan mereka. Bagi mereka, proses pemupukan kekayaan harus dibuktikan dan terlihat, seperti misalkan melihat kerja kerasnya atau proses saat bertani. Sayang, mereka tak melihat itu pada orang kaya baru. Alhasil, timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapat harta sebanyak itu.
Masyarakat yang kental dengan pandangan mistik membuat para petani memandang pencurian itu adalah kerja sama antara orang kaya dan makhluk supranatural dan kasat mata, seperti tuyul dan babi ngepet. Singkatnya, para petani yang iri selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaan.
Akibat tuduhan ini, Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong (2002) menyebutkan, para pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap “hina” karena memupuk kekayaan dari cara haram, yakni bersekutu dengan setan.
Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul dan babi ngepet sebagai subjek mistis terkait kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia.
Tarik Perhatian Peneliti Asing
Fenomena tuyul pernah juga jadi sorotan Clifford Geertz, antropolog yang menggarap karya fenomenal The Religion of Java (1976). Dalam pengamatannya, Geertz cerita bahwa memang benar ada orang memelihara tuyul dan biasanya mereka melakukan perjanjian dengan roh di tempat-tempat keramat.
Berikut pula ciri-ciri orang yang memelihara tuyul:
1. Kaya raya atau menjadi kaya secara mendadak
2. Kikir
3. Sering menggunakan pakaian bekas
4. Sering mandi di sungai bersama para kuli miskin
5. Selalu menyantap makanan orang miskin, seperti jagung dan singkong, ketimbang nasi
Biasanya, pemelihara tuyul melakukan itu untuk mengelabui orang-orang supaya dianggap tidak punya uang, padahal di rumahnya selalu penuh dengan emas batangan.
Namun, karena dua sosok ini hanya sebatas sebagai realitas kepercayaan di masyarakat, tentu sulit dikaitkan dengan fakta sebenarnya, apalagi bisa mencuri sesuatu di bank.
Hal ini diungkapkan Dadan, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025). Rapat yang dibahas terkait dengan Program MBG.
“Alhamdullilah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat,” kata Dadan usai rapat.
Ia mengatakan jumlah itu akan terus bertambah, hingga pada perhitungannya hingga April nanti mencapai 3 juta penerima. Kemudian bertambah hingga 6 juta penerima di bulan Agustus.
Namun menurutnya saat ini presiden meminta agar implementasi program ini terus dipercepat. Menurut Dadan, presiden juga merasa “Gelisah” karena menerima laporan dari banyak anak-anak kepada ibunya yang tidak mendapatkan ‘makan dari pak Prabowo’.
“Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya ‘Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah’,” kata Dadan.
Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15 – 17,5 juta penerima manfaat.
Menurut Achmad, peningkatan lifting minyak menjadi program prioritas untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kemandirian bangsa melalui swasembada energi.
“Peningkatan lifting itu kan memang menjadi bagian yang harus kita perhatikan ya. Menjadi program utama peningkatan lifting. Karena apa? Kita untuk mendukung asta citanya Bapak Prabowo. Dimana kemandirian energi salah satu dari lifting,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).
Ia lantas membeberkan sejumlah strategi yang akan dilakukan dalam mendorong kemandirian energi nasional. Mulai dari pengembangan bahan bakar nabati seperti biosolar, kemudian pengembangan sumur minyak idle yang tidak dioptimalkan.
Lalu melakukan program efisiensi di sektor hulu migas, dan terakhir melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah kerja migas yang sudah selesai PoD namun belum dikembangkan.
“Itu menjadi tumpuan, apa namanya itu, detail dari mana kita mendukung asta cita itu untuk kemandirian energi. Itu mungkin,” kata dia.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa tugas yang menanti Achmad sebagai Dirjen Migas cukup berat. Terutama terkait dengan upaya peningkatan produksi minyak siap jual atau lifting, yang tiap tahun terus mengalami penurunan.
Oleh sebab itu, ia pun meminta agar Dirjen Migas berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto untuk menggenjot kenaikan lifting minyak. Terlebih, lifting minyak hingga akhir 2024 kurang dari 600 ribu barel per hari (bph).
“Karena itu saya perintahkan kepada saudara hari ini sebagai pengarahan perdana, mulai setelah ini langsung connect sama Pak Djoksis, Kepala SKK Migas. Tugas kita adalah menaikkan lifting. Karena lifting kita sekarang di akhir tahun tidak lebih dari 600 ribu bph, kurang dari 600 ribu akumulasi,” kata Bahlil.
Selain memberikan tugas khusus terkait peningkatan lifting minyak, ia juga meminta kepada Dirjen Migas baru untuk fokus mengatasi persoalan illegal drilling yang merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas. “Dan menyangkut dengan illegal drilling segala macam, bahwa Pak Inspektor nanti bantu. Jadi itu satu menyangkut dengan minyak,” kata dia.
Perbankan pun harus bersaing dengan pemerintah yang menerbitkan berbagai instrument dengan imbal hasil atau yield yang lebih menarik, seperti, obligasi negara ritel (ORI) dengan bunga kupon di atas 6% dengan tenor 3 tahun.
Airlangga menanggapi dengan bergurau, hal ini harus dibicarakan dengan ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, Jerome Powell. Menurutnya, tingkat suku bunga tinggi Fed membuat suku bunga domestik tidak bisa turun, dan mendorong arus keluar modal asing.
Meskipun begitu, Airlangga memandang biaya pendanaan atau cost of fund perbankan harusnya bisa lebih murah. Sebab, inflasi Indonesia saat ini berada di tingkat 1,5%, dengan subsidi bunga 6% dari pemerintah untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Tetapi tentu US Dollar ini sangat berpengaruh. Jadi, oleh karena itu, kita mengerti situasi ini. Namun, pemerintah mengambil kebijakan untuk KUR misalnya, kita patok di bunga 6%. Sisanya antara cost of fund perbankan yang kita berikan itu 6% disubsidi pemerintah,” kata Airlangga di BNI Investor Daily Round Table, Hotel Mulia, Rabu (15/1/2025).
Dengan begitu, Airlangga mengatakan kelas menengah bisa tetap memperoleh kredit dengan bunga yang murah. Bahkan, ia mengatakan pemerintah menawarkan paket yang bisa menunjang para debitur untuk KU untuk naik kelas.
“Karena kita lihat KUR ini harus naik kelas, tidak hanya mereka jadi pedagang saja, atau mereka hanya di sektor jasa. Tapi juga kita dorong juga manufaktur,” imbuh Airlangga.
Ia mengatakan di sektor produktif, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 6%.
“KaIau sektor produktif di sektor yang sampai kreditnya Rp10 miliar untuk capex untuk investasi permesinan, kredit investasi, bunga yang ditawarkan perbankan manapun, pemerintah subsidi 6%. Sehingga tentu bagi pengusaha small medium enterprise, bunga yang efektifnya mungkin di bawah 4% atau 3%,” jelas Airlangga.
Menurutnya, itulah yang diperlukan untuk industri bisa revitalisasi mesin sehingga dapat efisiensi energi, lantas bisa berkompetisi di pasar domestik. Airlangga mengatakan revitalisasi ini akan didorong di sektor furnitur, alas kaki, garmen, dan makanan minuman.
Menurut empat sumber yang mengetahui masalah tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (14/1/2025), mulai bulan ini, staf di People’s Bank of China (PBOC), National Financial Regulatory Administration (NFRA), dan China Securities Regulatory Commission (CSRC) akan mengalami penurunan total pendapatan hingga sekitar setengah.
Pemotongan gaji besar ini terjadi di tengah fokus China untuk meningkatkan konsumsi, termasuk pengeluaran oleh jutaan pegawai negeri sipil, sebagai bagian dari upaya mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025.
Perubahan ini juga menandai pergeseran kebijakan remunerasi bagi staf di badan-badan pengawas keuangan dan muncul dua tahun setelah perombakan regulasi yang bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan pengawasan di tingkat pemerintah atas.
Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media atas nama pemerintah China, serta regulator terkait belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters. Tidak satu pun dari tiga regulator tersebut mengungkapkan jumlah resmi staf mereka.
NFRA, yang merupakan versi yang diperkuat dari regulator industri perbankan dan asuransi saat itu, didirikan sebagai bagian dari perombakan dan mengawasi semua aspek sektor keuangan, kecuali industri sekuritas. Perombakan ini juga menjadikan NFRA dan CSRC berada langsung di bawah Dewan Negara atau kabinet.
Sementara itu, PBOC telah berada di bawah Dewan Negara sejak 1997, tetapi gaji stafnya disesuaikan dengan kedua regulator lainnya dalam beberapa tahun terakhir.
Akibat perombakan tersebut, beberapa ahli memperkirakan bahwa pendapatan staf di regulator keuangan akan dipotong untuk menyesuaikan dengan gaji pegawai negeri di lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC).
Ketimpangan Gaji dan Konsumsi
Sebelum perombakan, regulator perbankan dan pengawas sekuritas digolongkan sebagai lembaga publik, dan sistem remunerasi mereka memungkinkan mereka mendapatkan skala gaji yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pegawai negeri sipil lainnya.
Pemotongan gaji di regulator keuangan akan menjembatani kesenjangan di dalam badan-badan negara – seorang kepala departemen di CSRC, misalnya, menghasilkan 300.000-400.000 yuan per tahun, hampir dua kali lipat dari apa yang diperoleh pegawai negeri di lembaga negara lainnya.
Semua kepala departemen di tiga regulator keuangan akan melihat gaji mereka dipangkas sekitar setengah, sementara pejabat di bawah tingkat mereka akan mengalami pemotongan 40%, ungkap sumber kedua. Beberapa pejabat senior di tingkat direktur ke atas akan menghadapi pemotongan gaji sebesar 60%, tambahnya.
Adapun pemotongan gaji besar di badan-badan regulasi ini datang pada saat yang sangat rumit bagi China, yang tengah berupaya meningkatkan konsumsi untuk menghidupkan kembali ekonomi yang melambat, dan kontras dengan beberapa langkah pemerintah baru-baru ini.
Jutaan pekerja pemerintah di seluruh China menerima kenaikan gaji yang mengejutkan awal bulan ini, dengan rata-rata gaji bulanan naik sekitar 500 yuan.
Terakhir kali China secara terbuka mengumumkan kenaikan gaji nasional untuk pegawai negeri adalah pada 2015, ketika pemerintah menaikkan gaji pejabat lokal lebih dari 30% sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi dan meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu, awal bulan ini, seorang pejabat senior partai di kota besar Chongqing di barat daya China meminta kader partai untuk memimpin dalam konsumsi.
Sebanyak 3,4 juta orang memadati ujian pegawai negeri tahun lalu, tergoda oleh prospek keamanan pekerjaan seumur hidup dan manfaat seperti perumahan bersubsidi dan asuransi sosial, daya tarik utama bagi lulusan yang kecewa dengan kurangnya peluang kerja di sektor swasta.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai negeri karena memburuknya kesehatan keuangan mereka. Pegawai negeri lainnya bertahan hidup dengan gaji serendah 4.000 yuan per bulan sambil mendukung keluarga dan melunasi pinjaman.
Di sisi lain, harga gabah petani justru mengalami penurunan.
Panel Harga Badan Pangan mencatat, hari ini Senin (13/1/2025), harga beras premium naik Rp40 ke Rp15.560 per kg. Sedangkan harga beras medium naik Rp20 ke Rp13.600 per kg. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran.
Sementara, harga di tingkat produsen mengalami penurunan. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun ke Rp6.480 per kg, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan turun jadi Rp6.800 per kg dan di di gudang Bulog turun jadi Rp7.510 per kg.
Hanya harga beras di tingkat penggilingan yang mengalami kenaikan. Di mana, harga beras medium naik jadi Rp12.230 per kg dan beras premium naik ke Rp13.770 per kg.
Di saat bersamaan, Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga beras IR I (IR 64) naik Rp376 ke Rp15.176 per kg, beras IR III (IR 64/ Medium) naik Rp73 ke Rp13.880 per kg, dan beras Setra I (Premium) naik Rp30 ke Rp16.333 per kg.
Artinya, kenaikan harga beras yang naik terjadi justru ketika harga gabah naik.
Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (13/1/2025), Tomsi menyoroti kondisi harga beras yang naik ke atas harga eceran tertinggi (HET), padahal harga gabah naik.
“Harga gabah rata-rata turun, ada yang agak besar yaitu di Simalungun Rp5.200 (per kg). Harga gabahnya turun, harga berasnya naik. Ini yang perlu kita cermati. Kalau harga gabahnya di petani turun, tentunya harga berasnya juga turun. Nah, tetapi ini sebaliknya, harga berasnya naik,” katanya, dikutip dari tayangan rapat di kanal Youtube resmi milik Kemendagri.
“Kita pahami bersama bahwa harga eceran tertinggi cuntuk beras yaitu Rp13.033 per kg, rata-rata harga eceran tertinggi. Di lapangan terjadi kenaikan harga di mana harga beras medium itu Rp14.173 per kg, berarti tetap di atas HET,” tambahnya, mengutip data BPS.
Untuk itu, Tomsi meminta penjelasan Perum Bulog terkait kondisi harga beras dan gabah tersebut.
“Kita membuat harga eceran tertinggi sebagai patokan. Kalau masih barang tersebut di atas HET kita harus berupaya barang-barang tersebut tidak melebih HET. Ini memerlukan kerja keras kita bersama-sama,” katanya.
“Berkaitan dengan beras tadi, di banyak daerah harga gabahnya turun tapi berasnya naik. Kami persilahkan Bulog. Jangan hanya menjelaskan sudah operasi di sini-di sini. Yang kita fokuskan kenapa sampai terjadi seperti ini, itu yang kita butuhkan jawabannya,” tukas Tomsi.
Hanya saja, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari tidak menjelaskan pemicu kenaikan harga beras di saat harga gabah turun.
Epi pun memaparkan realisasi-realisasi pelaksanaan tugas oleh Bulog. Seperti penyaluran beras SPHP, penyerapan gabah petani, serta kerja sama dengan pemerintah daerah merespon kenaikan harga beras.
Tomsi lalu meminta Bulog untuk lebih fokus mengatasi lonjakan harga beras di daerah-daerah dengan harga tinggi, seperti Kabupaten Anambas yang mencapai Rp18.500 per kg dan Intan Jaya di Papua dengan harga hingga Rp54.000 per kg.
“Kami harap Bulog bisa mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih besar di daerah-daerah tersebut agar harga beras bisa turun,” tegas Tomsi.
Ia menekankan pentingnya peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga. “Di mana harga gabah jatuh, Bulog harus hadir untuk membantu petani. Di mana harga beras naik, Bulog harus hadir untuk menurunkan harga. Kita harus membela petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tambahnya.
“Kami mohon betul Bulog ini menjawab permasalahan,” tukas Tomsi.
Meski begitu, tidak terjawab apa sebenarnya penyebab kenaikan harga beras yang terjadi saat ini.
