DOHOWORDGLAS

BYD Indonesia memiliki capaian yang positif pada semester pertama, pabrikan otomotif asal China tersebut berhasil membukukan penjualan sebanyak 19.800 unit pada periode Januari-Juni 2025 untuk jenama BYD dan Denza.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), BYD aktif berjualan di Indonesia per Juni 2024. Pada periode Juni-Desember 2024, mereka membukukan 13.964 unit.

Dengan capaian yang positif tersebut, BYD dan juga Denza menjadi pemain terdepan dalam segmen electric vehicle (EV/kendaraan listrik) di tanah air. Hal tersebut dikarenakan, pabrikan itu berhasil meraih pangsa pasar sebanyak 54,1 persen.

“BYD dan Denza terus memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik. Hingga Juni 2025, kami telah mencatatkan dominasi di pasar EV sebanyak 54,1 persen,” kata Kepala Pemasaran, Humas dan Hubungan Pemerintahan BYD Indonesia Luther Pandjaitan di Jakarta, Rabu.

Capaian BYD sejalan dengan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia, yang menurut data mereka tumbuh 9,7 persen pada periode yang sama.

Pertumbuhan penjualan mereka juga didasari dengan keaktifan dari BYD Indonesia yang terus memberikan ragam pilihan kendaraan seperti Sea Lion 7, New Seal serta Atto 3 Standard Range.

Capaian positif tidak hanya diraih di dalam negeri, permintaan yang begitu tinggi juga datang pada tingkat global. Sepanjang semeter pertama tahun 2025, BYD telah berhasil mendistribusikan jutaan EV. Penjualan BYD secara global sepanjang semeter pertama mencapai 2.145.954 unit.

Capaian itu dikatakan oleh Luther memberikan peningkatan sebanyak 33 persen dibandingkan dengan periode yang sama dari capaian tahun lalu.

Pada ajang pameran Gaikindo Indonesia Interntaional Auto Show (GIIAS) 2025, BYD Indonesia juga bakal menghadirkan kendaraan baru. Sayangnya, BYD Indoneisa masih merahasiakan dengan sangat ketat kendaraan tersebut.

Pada ajang GIIAS 2025, BYD Indonesia bakal memajang beragam kendaraan eksisting seperti BYD Seal, Dolphin hingga Denza D9.

https://outsidecontrol.com/

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).

Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

“Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.

Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.

Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.

“Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.

https://asklaftananlamazinhindi.com/

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta jajarannya agar produk-produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan dapat diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk hingga ke negara-negara di benua Eropa.

Pernyataan itu disampaikan Agus saat meninjau ruangan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Jawa Barat, Rabu. Dalam kesempatan itu, ia menyaksikan langsung produk-produk unggulan karya warga binaan.

“Bagus juga ini sampai diekspor ke Eropa, ya. Tolong optimalkan karya-karya warga binaan untuk diekspor. Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini,” ucap Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Menteri Agus memuji kreativitas dan hasil karya warga binaan yang telah berhasil menembus pasar internasional. Dia berpesan agar produksi terus digalakkan di seluruh lapas dan rumah tahanan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Produk ini bahan-bahannya dari Lapas Ciamis, Cirebon, dan Sumedang, jadi saya minta untuk terus ditingkatkan dan diintegrasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga ke luar lapas dan rutan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Garut Rusdedy mengatakan bahwa sejumlah produk warga binaan telah diekspor ke Prancis dan Korea Selatan. Dari ekspor itu, pihaknya bisa memberikan penghasilan bagi warga binaan yang berkontribusi dalam produksi.

Di sisi lain, lapas menggandeng pihak ketiga untuk penyedia bahan mentah dan penyalur hasil produksinya.

“Jadi selama ada di dalam lapas mereka produktif, ada penghasilan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari di lapas, tidak membebani keluarga, bahkan bisa membekali keluarga bila ada yang datang berkunjung dan bisa menabung,” kata Rusdedy.

Program tersebut tidak hanya membantu warga binaan meningkatkan keterampilan dan penghasilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi negara.

Menurut dia, kegiatan produksi berdampak positif bagi lapas sebagai institusi pembina. Tugas pembinaan kemandirian berjalan optimal dengan pemberian upah bagi warga binaan.

“Selain itu, dari hasil karya warga binaan ini kami juga bisa menyumbangkan pendapatan negara bukan pajak,” tutur Rusdedy.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa kegiatan produktif warga binaan selama menjalani masa pemidanaan memiliki tujuan jangka panjang, yakni agar mereka memiliki modal yang cukup untuk kembali kepada masyarakat sehingga tidak berakhir menjadi residivis.

“Jangan sampai nanti dia keluar, kembali lagi,” tutur Mashudi saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/7).

pragmatic slot88 online terpercaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan mempercepat reformasi layanan perizinan dan sertifikasi, yaitu melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Mahfudiyah mengatakan, PP ini menjadi jawaban atas arahan Presiden Presiden Prabowo Subianto menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan.

“PP 28/2025 menegaskan pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi dalam menerbitkan perizinan berusaha. Tidak hanya menyederhanakan regulasi, tetapi juga mempertegas kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik,” ujar Mahfudiyah di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ujang Komarudin menekankan bahwa percepatan layanan menjadi nyata melalui platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

Menurutnya, reformasi ini membawa dampak besar pada subsektor budidaya, pengolahan, pemasaran, serta jasa pascapanen.

“Pengajuan Sertifikat Standar untuk pelaku budidaya kini hanya butuh tiga hari kerja. Bahkan mikro dan kecil cukup melampirkan rencana usaha dan mengikuti cara budidaya ikan yang baik,” katanya.

Sementara itu, dari sisi jaminan mutu produk perikanan, Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Widya Rusyanto menjelaskan bahwa sistem sertifikasi pascapanen seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini juga terdigitalisasi melalui sistem Honest dan SKP Online.

Transformasi besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

Sampai dengan semester I 2025, tercatat 1.516 sertifikat HACCP telah diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).

“Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,” kata Widya.

Dari sisi pengawasan, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah menegaskan bahwa kemudahan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang tegas.

Sementara dalam aspek pemberdayaan usaha, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP Catur Sarwanto menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Kami hadir dalam bentuk gerai layanan, klinik usaha, dan bimbingan teknis agar pelaku usaha tidak hanya legal, tapi juga naik kelas secara kapasitas,” kata Catur.

slot88 online

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menepis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digulirkan di parlemen karena dilatarbelakangi alasan politis.

“Enggak ada (politis), kita BPIP itu adalah kumpulan daripada negarawan, tidak ada ketika BPIP disusun kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menjadi goal itu enggak ada,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Terkait urgenitas pembahasan, dia beralasan RUU BPIP digulirkan pihaknya sebab telah ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

Selain itu, dia memandang penguatan ideologi Pancasila yang mengandung semangat persatuan perlu digalang agar setiap kebijakan di tanah air dapat terlaksana dan kondusif.

“Tentunya ini semuanya harus disusun bottom up, dari bawah ke atas. Jadi untuk itulah pembinaan ideologi Pancasila itu penting. Urgenitasnya itu,” ujarnya.

Dia pun menepis pimpinan yang akan dilantik Presiden untuk menduduki jabatan strategis di BPIP terkait dengan motif politis, begitu pula kaitan penguatan kelembagaan BPIP melalui penyusunan RUU BPIP terkait upaya mengakomodasi partai politik (parpol) tertentu untuk merapat ke pemerintahan.

Sebaliknya, Bob menegaskan bahwa nantinya struktur kepemimpinan BPIP yang ada saat ini akan dilakukan perombakan sebagaimana sejumlah perombakan esensial yang dilakukan dalam penyusunan RUU BPIP.

“Besok diganti semuanya, besok harus dirubah kembali, itu tujuannya. Enggak ada tendensi kepada salah satu parpol, tendensi kepada keinginan politik apa gitu, tidak ada,” ucapnya.

Dia lantas berkata, “Ini mau merombak, semuanya merombak. Ini merombak semua, esensi dari BPIP, dan segala macam.”

Dia membeberkan salah satu perombakan esensial yang dilakukan dalam RUU BPIP ialah akan membuat garis pembeda jelas dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sebelumnya telah dikeluarkannya dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

“Bedanya sudah jelas, itu kan Haluan Ideologi Pancasila, itu kan tentang doktrinasi. Kalau ini kan lembaga yang disuruh kerja, kerjanya apa, dibawa ke presiden,” tuturnya.

Ketika ditanyakan apakah penguatan dasar hukum kelembagaan BPIP menjadi undang-undang dari yang sebelumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) akan mampu menguatkan pula internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, Bob menyebut hal tersebut bergantung pada mekanisme pengaturan yang masih akan diatur lebih lanjut.

Sebab, lanjut dia, saat ini pihaknya masih terus menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terhadap penyusunan RUU BPIP.

“Itu nanti tergantung regulasinya. Lembaga ini kan harus dibuat regulasinya, bagaimana sistematis pekerjaannya, aktivitasnya, giatnya. Tadi kan (dalam rapat) sudah disampaikan juga ada ide-ide dan gagasan, ada konsepsi pembinaannya, ada hal-hal yang di luar pada hal itu tentang menjaga konstitusi kita, atau menjaga Pancasila,” kata dia.

https://chricstianseifert.net/

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Sudin Pora) Jakarta Barat menggelar Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun (FORST) di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Tanjung Duren, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Selasa.

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan FORST bertujuan membudayakan olahraga sebagai gaya hidup sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun.

“Dalam FORST tahun ini ada olahraga rekreasi senam ondel-ondel. Kami mengajak peserta festival untuk terus semangat, menjaga sportifitas dan kekompakan. Semoga dengan lomba senam ondel-ondel ini, kesehatan warga meningkat dan budaya betawi terus lestari,” kata Uus di Jakarta, Selasa.

Di tempat yang sama, Ketua pelaksana FORST Jakarta Barat, Tomi Ari Sudewo menjelaskan peserta ditargetkan 2000 peserta yang akan dilaksanakan di 8 Kecamatan se-Jakarta Barat dan dimulai dari Kecamatan Grogol Petamburan.

Para peserta diwakili 3 kelompok dari masing-masing kelurahan, tiap kelompok terdiri dari 7 orang dan 3 pendamping.

Tomi menambahkan senam ondel-ondel dipilih sebagai olahraga yang dilombakan, menyusul senam ini merupakan bagian dari olahraga rekreasi yang ringan.

“Jadi gerakannya mudah diikuti peserta, menyenangkan dan sarat unsur budaya Betawi,” imbuhnya.

Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp263,67 miliar agar menjadi Rp32 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.

Alokasi pagu indikatif Setjen Kemenkeu TA 2026 yang telah dialokasikan hingga saat ini sebesar Rp31,74 triliun, dan pagu tanpa Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp27,8 triliun.

“Total kami usulkan tambahan sebesar Rp263,67 miliar, yaitu kami usulkan, pertama, untuk menambah program koordinasi program direktif dari Presiden, khususnya yang mendukung penerimaan negara dan penguatan kerja sama internasional, yaitu sebesar Rp29,2 miliar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin.

Selanjutnya ialah pemenuhan tambahan kebutuhan dasar operasional kantor sebagai dampak reorganisasi dan kebijakan baru Rp77,25 miliar, kehumasan Kemenkeu untuk mendukung kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp14,35 miliar, lalu pengembangan inisiatif kolaborasi layanan bersama kantor Kemenkeu di daerah dengan optimalisasi ruang kerja yang sudah ada dengan penyediaan sarana dan pra sarana sebesar Rp20 miliar.

Kemudian juga melanjutkan proses konstruksi gedung bangunan yang tertunda sebelumnya Rp59,8 miliar, penanganan dan penyelesaian perkara keuangan negara Rp4 miliar, peningkatan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu Rp10,5 miliar, dan pemenuhan sarana pendukung kerja pegawai sebesar Rp48,79 miliar.

“Dana yang kami sampaikan tersebut kami tunjukkan untuk mendukung 6 kegiatan utama yang sudah kami sebutkan sebelumnya yaitu pengelolaan keuangan, BMN (Barang Milik Negara), dan umum; SDM dan organisasi komunikasi dan informasi publik, pelayanan di bidang legislasi dan advokasi, kemudian pengelolaan risiko dan pengawasan internal, serta pelaksanaan special mission,” ungkap dia.

Mengacu usulan total dana tersebut, pihaknya disebut akan menggunakan anggaran untuk mendanai kegiatan utama yang dilaksanakan oleh 13 satuan kerja (satker) dengan 89 ouput kegiatan, termasuk tiga ouput yang mendukung prioritas nasional. Ketiga sasaran itu adalah mewujudkan organisasi dan SDM yang optimal, pengendalian dan pengawasan internal bernilai tambah serta pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang efektif.

Berdasarkan jenis belanja, usulan pagu Setjen Kemenkeu sebesar Rp32 triliun dibagi untuk belanja pegawai Rp27,22 triliun, belanja barang Rp4,61 triliun, serta belanja modal Rp0,17 triliun. Adapun secara fungsi, terdiri dari fungsi pelayanan umum Rp28,07 triliun dan fungsi pendidikan Rp3,39 triliun.

Sebagai BLU di bawah Setjen Kemenkeu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp3,93 triliun dengan rincian belanja beasiswa Rp2,92 triliun, operasional manajemen Rp349,13 miliar, dana abadi (DA) penelitian Rp111 miliar, DA Kebudayaan (KB) Rp200 miliar, serta DA Perguruan Tinggi (PT) Rp350 miliar.

Target layanan yang didanai LPDP pada tahun 2026 adalah beasiswa sebanyak 14.160 orang, riset 42 proyek, DA PT 23 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), serta DA KB sebanyak empat program utama yang mencakup fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

Tradisi ruat laut di Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilirik menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara yang ingin langsung merasakan pengalaman unik tersebut dalam melestarikan budaya setempat.

Gubernur Banten, Andra Soni, di Pandeglang, Minggu, menegaskan, banyak wisatawan dari luar daerah bahkan luar negeri yang memiliki hasrat untuk ikut serta dan mempublikasikan kemeriahan kegiatan ruat laut ini.

“Saya yakin banyak wisatawan dari luar daerah bahkan luar negeri yang ingin turut ikut serta dalam kegiatan ruat laut ini, sehingga perlu adanya beberapa perbaikan ke depannya,” ujarnya.

Di antaranya, kata Andra, yakni mengenai faktor keselamatan yang harus menjadi prioritas utama dalam kegiatan ruat laut ke depannya.

Menurutnya, jaminan keselamatan adalah kunci untuk meningkatkan daya tarik tradisi ini di mata wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung pengalaman unik tersebut.

“Saya berpesan kepada penyelenggara agar ke depan lebih memperhatikan faktor keselamatan supaya nanti bisa menarik wisatawan pada kegiatan tradisi ini,” tegasnya.

Selain itu, Andra menggarisbawahi perlunya standarisasi kelayakan armada yang digunakan dalam festival ruat laut, dan senantiasa berperan aktif dalam menjaga ketertiban selama acara berlangsung.

“Faktor keselamatan ini perlu diperhatikan lagi, jadi semua yang ikut ke dalam kapal itu betul-betul perahu yang layak membawa penumpang dan membawa wisatawan,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengimbau masyarakat yang terlibat untuk senantiasa berperan aktif dalam menjaga ketertiban selama acara berlangsung.

Meski demikian, ia mengaku kagum terhadap kemeriahan acara tersebut. Terkesan dengan partisipasi massa yang luar biasa, memadati ratusan perahu yang berlayar bersama.

“Ada 100 perahu lebih mulai dari perahu besar dan kecil yang isinya penuh sehingga ini sangat menarik dan menyenangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Nelayan Carita, Sukani (53), menjelaskan, bahwa ruat laut telah dilakukan setiap tahun yang merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang dilimpahkan dari laut.

Prosesi utama melibatkan larung atau menenggelamkan sesaji ke laut, yang terdiri dari kepala dan kaki kerbau serta aneka peralatan dapur dan telur. Sukani merinci, kerbau yang dipilih untuk ritual bukanlah kerbau sembarangan.

“Kerbau pilihan, tidak boleh ada cacat. Harus sehat dan bersih, dagingnya diambil untuk dibagikan ke nelayan. Sementara kepala, kaki dan tulangnya dilempar ke laut,” katanya.

Persik Kediri mematangkan persiapan tim menjelang kompetisi Liga 1 2025/2025 yang akan berlangsung Agustus 2025, dengan menggelar training center (TC) untuk makin melatih tim ini dan sekaligus kekompakan tim.

“Tentu latihan bersama atau laga uji coba dengan tim selevel sangat penting. Khususnya dalam melihat progres tim sejauh apa,” kata Manajer Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan dalam keterangannya di Kediri, Sabtu.

Syahid menambahkan uji coba yang dilakukan Persik akan memberikan ruang bagi pelatih untuk menganalisa kekuatan dan kekurangan tim.

“Selain itu, hal ini juga sangat positif untuk membangun chemistry pemain, hingga proses adaptasi cuaca terhadap sejumlah pemain baru Persik Kediri,” kata Syahid.

Persik menggelar laga uji coba menghadapi tim promosi BRI Super League, PSIM Yogyakarta, Sabtu sore, di Stadion Sultan Agung, Bantul. Mereka menang 2-0 dalam laga uji coba itu.

Persik juga aktif melakukan seleksi dan rekrutmen pemain baik lokal dan asing, yakni Leo Navacchio, Francisco Pereira Carneiro, Telmo Castanheira, dan Pedro Matos.

Persik juga merekrut penyerang asal Prancis Sylvain Atieda, hingga Lucas Gama Moreira dari Brasil.

Persik memiliki pemain-pemain lokal, mulai Yusuf Meilana, Mochammad Supriadi, Ady Eko, Faris Aditama, Bayu Otto, Vava Mario, Khanafi, sampai Yoga Adiatama dan Muhammad Firly.

Piala Presiden 2025 disebut bukan hanya menyajikan pertandingan sepak bola yang menakjubkan, tapi juga membawa efek domino yang besar, utamanya pergerakan roda ekonomi termasuk di tingkat masyarakat di Jawa Barat.

Salah satunya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengungkapkan turnamen sepak bola yang berhasil menggaet dana sponsor sampai Rp68 miliar ini membawa efek yang nyata bagi perekonomian lokal, seperti di sektor perhotelan, transportasi, dan pariwisata.

“Manfaatnya kuat sekali. Ada orang datang ke sini, ada uang yang beredar. Hotel-hotel penuh, stadion disewa, transportasi jalan, akomodasi bergerak. Ini jelas memberikan implikasi ekonomi besar,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Jumat.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan momen Piala Presiden 2025 ini juga jadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat, di mana para wisatawan asing yang datang efek dari berlaganya Oxford United (Inggris) dan Port FC (Thailand) di ajang itu, turut memberikan dampak langsung terhadap konsumsi dan peningkatan sektor usaha lokal.

“Ajang ini memberikan efek ekonomi karena tumbuhnya ekonomi kerakyatan, di mana para pedagang bisa laku jualannya, angkot-angkot ada penumpangnya, ojek online dan konvensional kebagian narik, tukang sapu ada order nya, tiket ada bagiannya dan lainnya. Pada akhirnya saling memberi, bukan dari Jabar ke Jakarta, hari ini dari Jakarta ke Jabar,” ujarnya.

Adapun Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025, Maruarar Sirait, mengungkapkan geliat ekonomi terasa dari geliat UMKM. Dalam tiga laga awal saja, sebanyak 110 UMKM berhasil mencatatkan omzet rata-rata Rp2 hingga Rp5 juta per hari.

“UMKM kita happy, artinya rakyat mendapatkan manfaat langsung dari event ini. Ini bukti nyata kalau negara hadir lewat sepak bola,” kata Maruarar.

Lebih dari sisi ekonomi, Maruarar juga menekankan pentingnya event ini dalam memperkuat dukungan terhadap sepak bola nasional di mana dari total dana sponsor Rp68 miliar, sisanya akan digunakan untuk membangun sepak bola nasional melalui PSSI.

“Kita kerja keras bersama, doakan dan dukung Pak Erick (ketua PSSI) dan tim nasional agar on the way ke Piala Dunia. Sepak bola adalah alat pemersatu bangsa, dan Jawa Barat sudah menunjukkan dukungannya dengan menjadi tuan rumah yang luar biasa,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan itu Maruarar mengingatkan Ketua Operating Committee Piala Presiden 2025 Arya Sinulingga untuk menjaga turnamen ini bebas dari pengaturan skor, bisa memberikan manfaat ekonomi dan tetap menjadi hiburan bermutu bagi masyarakat.

“Pak Arya titip soal pengaturan skor, UMKM harus bahagia, penonton rame, dan sampah bersih di mana selama ini langsung diangkut ke TPS dan dipisah sampah plastiknya dijual dan sisanya jadi pupuk. Jaga itu. Dan tetap beri kebahagiaan bagi masyarakat sampai penutupan nanti dengan acara yang spesial,” kata Ara.

Final Piala Presiden 2025 sendiri akan mempertemukan Oxford United dengan Port FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (13/7) pukul 19.30 WIB.