Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memprediksi, pada tahun 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan. Urbanisasi yang masif ini, menurutnya, harus segera diantisipasi agar tidak berubah menjadi krisis perkotaan di masa depan.
“Pada 2045, lebih dari 70% penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Tanpa tindakan, tantangan perkotaan hari ini akan menjadi krisis esok hari,” kata AHY saat membuka rangkaian acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Untuk itu, pemerintah saat ini tengah fokus berinvestasi dalam sejumlah sektor strategis, mulai dari perumahan terjangkau, pembangunan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD), gedung hijau, hingga pengendalian banjir dan kualitas udara.
“Kami berinvestasi pada perumahan terjangkau, pembangunan berorientasi transit, gedung hijau, kualitas udara, dan pengendalian banjir,” jelasnya.
Ia juga menyinggung ancaman nyata akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut di pesisir utara Pulau Jawa. Ancaman ini, katanya, mengancam jutaan jiwa dan membutuhkan pendekatan bertahap dan terintegrasi.
“Di pantai utara Jawa, penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut mengancam jutaan jiwa. Kami merespons dengan inisiatif bertahap untuk melindungi masyarakat pesisir selaras dengan tujuan adaptasi iklim,” kata dia.
Dalam sesi konferensi pers, AHY menegaskan bahwa lonjakan urbanisasi tidak bisa dihindari, tapi justru harus dikelola dengan cermat melalui perencanaan dan penguatan infrastruktur kota.
“Tren ke depan, 70% penduduk kita akan tinggal di kota. Jadi urbanisasi sesuatu yang tidak bisa dicegah. Tapi harus kita antisipasi segala konsekuensinya. Artinya sumber daya kota ini harus diperkuat. Public service harus ditingkatkan. Jangan sampai penduduknya semakin padat, semakin banyak,” tegasnya.
Salah satu pendekatan yang dianggap penting adalah pengembangan kawasan TOD, di mana hunian dan aktivitas masyarakat terintegrasi langsung dengan transportasi publik. Konsep ini, menurut AHY, krusial untuk kota-kota besar yang terus berkembang.
“Konsep TOD, Transit Oriented Development, itu sekarang mengemuka untuk urban population. Jadi masyarakat kota, kota-kota metropolitan terutama. Ini penting sekali kalau ke depan kita kembangkan,” tutur dia.
Ia menekankan, kawasan TOD bukan hanya menyasar perumahan, tapi juga area perkantoran yang dekat dengan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, dan angkutan hijau lainnya.
“Hunian penduduk, termasuk bukan hanya residence tapi juga perkantoran. Itu di lokasi-lokasi yang terdekat, sedekat mungkin dengan publik transportation. Jadi aksesnya langsung… Yang kita harapkan juga semakin ramah lingkungan. Ada Green Bus, ada Green Transportation termasuk juga MRT, LRT dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk mewujudkan itu semua, AHY menekankan perlunya orkestrasi lintas kementerian. Kementerian ATR/BPN harus menentukan lokasi yang tepat, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan kebutuhan hunian terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masih cukup banyak kita kekurangan perumahan, rumah layak huni. Terutama untuk masyarakat saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah,” ucap AHY.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum harus menjamin ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih, dan Kementerian Perhubungan memastikan semua sistem transportasi saling terhubung.
“Jadi hub-hubnya itu benar-benar jelas. Ini adalah masa depan kita,” katanya.
AHY juga menyebutkan, banyak negara maju yang sudah lebih dulu menerapkan konsep TOD. Ia menilai Indonesia bisa belajar dari mereka sambil membuka peluang investasi.
“Saya rasa bagus, best practice bisa kita dengarkan. Sekaligus kita ingin menarik investasi yang dibutuhkan,” pungkasnya.
